Minggu, 25 November 2018

Potensi Keterlibatan Konsultan Hukum dalam Kejahatan Pasar Modal

Konsultan hukum memiliki informasi rahasia yang dapat digunakan untuk transaksi pasar modal. Rawan terjadi benturan kepentingan.
Mochamad Januar Rizki
Ketua HKHPM Indra Safitri saat menjadi pembicara Hukumonline bertema “Membedah Aspek Hukum Kejahatan Pasar Modal: Kerangka Regulasi, Tren Kejahatan dan Mitigasi Risiko” di Jakarta, Kamis (25/11). Foto: HOL

Profesi konsultan hukum atau advokat berpotensi tinggi terlibat dalam kejahatan pasar modal. Peran konsultan hukum yang strategis berpeluang besar terjadinya benturan kepentingan terhadap para kliennya seperti investor, emiten maupun perusahaan efek atau sekuritas.

 

Ketua Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Indra Safitri, menjelaskan keterlibatan konsultan hukum dalam kejahatan pasar modal berpotensi terjadi karena melalui jasanya, konsultan hukum memiliki informasi berharga klien yang berhubungan dengan transaksi atau trading pasar modal. Sehingga, bagi konsultan hukum nakal dapat menyalahgunakan informasi rahasia tersebut untuk kepentingan sendiri.

 

“Ada potensi benturan kepentingan bagi konsultan hukum. Mereka tahu informasi mengenai berapa nilai saham dan waktu penerbitannya. Sehingga ada godaan untuk manipulasi,” kata Indra saat menjadi pembicara Hukumonline bertema “Membedah Aspek Hukum Kejahatan Pasar Modal: Kerangka Regulasi, Tren Kejahatan dan Mitigasi Risiko” di Jakarta, Kamis (25/11).

 

Indra menjelaskan seharusnya konsultan hukum tersebut tunduk kepada kode etik dan standar profesi, khususnya dalam menjaga kerahasiaan data klien. Selain itu, konsultan hukum juga harus memberi perlindungan hukum bagi investor.

 

Agar tidak terlibat dalam kejahatan, Indra mengimbau untuk menerapkan sistem pencegahan atau antisipasi bagi konsultan hukum pasar modal sehingga tidak tergiur dengan keuntungan melalui tindakan pelanggaran tersebut.

 

“Konsultan hukum harus punya sistem dalam diri dia supaya enggak ikut-ikutan. Kalau enggak ada maka bisa saja terlibat,” jelas Indra.

 

(Baca: Ikatan Notaris Tagih Janji OJK tentang Pungutan Notaris Pasar Modal)

 

Berdasarkan bentuknya, UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal  membagi tiga jenis kejahatan  yaitu fraud atau kecurangan, manipulasi pasar dan insider trading atau perdagangan orang dalam. Pelanggaran bentuk fraud ini tercantum dalam Pasal 90 dan 93 UU Pasar Modal. Kemudian, pelanggaran berbentuk manipulasi pasar tercantum dalam Pasal 91 dan 92. Sedangkan larangan insider trading tercantum pada Pasal 95-Pasal 98.

 

 

Sementara itu, Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Bursa Efek Indonesia (BEI), Lidia M Panjaitan, mengatakan pihaknya bersama regulator lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memiliki sistem pemeriksaan bagi setiap pihak yang terlibat dalam kejahatan pasar modal. Menurutnya, dengan sistem pemeriksaan tersebut dapat mengidentifikasi kewajaran setiap transaksi di pasar modal.

 

(Baca: Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, ‘Lahan Basah’ Baru Konsultan Hukum Pasar Modal)

 

“Kami memiliki sistem mitigasi risiko untuk kejahatan pasar modal. Kami akan periksa bagaimana kasus ini bisa terjadi. Kami akan panggil untuk melihat dari sisi investor dan perusahaan efeknya seperti apa,” kata Lidia.

 

Meski demikian, Lidia juga menyadari saat ini regulasi pasar modal masih harus perlu diperbaiki. Menurutnya, beberapa ketentuan dalam UU Pasar Modal yang diterbitkan sejak 1995 sudah tidak lagi sesuai sehingga kondisi saat ini.

 

“Kami menyadari UU (UU Pasar Modal) harus di-upadate karena banyak lobo-lobo (celah) dalam aturan ini. Namun, perlu revisi aturan ini bukan sesuatu yang mudah karena levelnya harus sampai DPR. Lebih mudah, membuat peraturan OJK daripada merevisi UU,” pungkas Lidia.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua