Senin, 26 November 2018

Harapan KPK Resmikan Pusat Edukasi Antikorupsi

Pusat edukasi antikorupsi ini mulai difungsikan untuk peningkatan kualitas pegawai KPK, pelatihan terintegrasi dengan lembaga lain, hingga bakal menjadi tempat pelatihan sejumlah negara.
Aji Prasetyo
Gedung KPK (lama). Foto: RES.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meresmikan pembukaan Pusat Edukasi Antikorupsi yang berlokasi di Kavling C1, Kuningan, Jakarta Selatan. Lokasi gedung ini memang sebelumnya cukup lama digunakan lembaga antirasuah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

 

Dalam sambutannya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya diberi kesempatan yang cukup luas untuk mengembangkan pelatihan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi menjadi salah satu dasar untuk meningkatkan kualitas para pegawai KPK, khususnya dalam upaya mendukung tugas dan fungsi KPK.

 

"KPK memandang pengembangan SDM harus menjadi prioritas kita. kalau kita bicara mengenai pengembangan SDM hari ini kita meresmikan secara sederhana pembangunan Anti Corruption Learning Center (ACLC) di gedung ini," ujar Agus, Senin (26/11/2018).

 

Selain itu, Pusat Edukasi Antikorupsi ini akan menjadi pelatihan internasional yang akan diikuti beberapa negara seperti Madagaskar, Afghanistan, Mesir, dan Myanmar. Ia berharap adanya pelatihan bersama tersebut dapat memberi manfaat yang besar bagi masyarakat di negara masing-masing.

 

Agus juga menceritakan sedikit mengenai sejarah gedung tersebut yang juga ikut memunculkan dan menjaga nama baik KPK selama ini. "Gedung ini diwarisi ke KPK dari pemerintah hasil krisis '98, gedung Bank Pangan Sejahtera diberikan ke KPK dalam waktu yang sama banyak perjuangan di gedung ini. Jadi pasang surut perjuangan KPK banyak terjadi di gedung ini," terangnya.

 

Karena itu, saat KPK mendapat gedung baru, banyak lembaga pemerintah lain ingin memiliki gedung ini karena letaknya strategis. Lima komisioner kemudian menghadap ke Presiden dan Menteri Keuangan agar gedung tersebut tetap bisa digunakan dan dikelola KPK.

 

"Alhamdulillah diizinkan dan kami rencanakan jadi Pusat Pelatihan Edukasi Antikorupsi, bukan hanya untuk pegawai KPK, tapi bagi seluruh masyarakat, stakeholder kita di Indonesia. Saya berharap kerja sama antar diklat, apakah Kejaksaan, Polri, MA, OJK, BPK, PPATK agar kita gabungkan kurikulumnya untuk pemangku kepentingan rakyat ataupun aparat pemerintahan agar mereka lebih paham aturan dan langkah-langkah mencegah korupsi," lanjutnya.

 

Pencegahan dan pemberantasan korupsi, menurut Agus bukanlah tugas KPK seorang, tetapi harus didukung seluruh lapisan baik masyarakat, pemerintah, politisi, maupun aparat penegak hukum lain. Karena itu, para pemangku kepentingan harus paham betul bagaimana mencegah dan memberantas korupsi.

 

"Saya sangat gembira pada Desember mendatang, ulang tahun antikorupsi kami minta komitmen Parpol pada UU Pilkada ataupun tingkah laku politisi semakin lama semakin baik. Bismillah, saya nyatakan softlaunching ACLC (Anti Corruption Learning Center) dibuka," kata Agus menutup sambutannya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua