Senin, 26 November 2018

Contempt of Court, Krisis Hukum Kah? Oleh: Agusty Pranajaya*)

Fenomena Contempt of Court ada di mana-mana. Tak hanya dilakukan oleh awam, tetapi ironisnya oleh figur publik yang berlatar pendidikan baik.
RED
Agusty Pranajaya. Foto: Istimewa
Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Ketika hukum dipandang sebelah mata, apa pun bisa terjadi. Sejatinya, hukum memang tak boleh pandang bulu. Namun faktanya, banyak kasus hukum yang menjerat beragam kalangan justru diwarnai kekisruhan yang berujung pada ketidakadilan. Proses persidangan dicederai—terdakwa tak memenuhi panggilan, saksi dan pengunjung berulah, majelis hakim dihujat, perilaku buruk penegak peradilan, hingga perusakan anarkis oleh oknum massa yang tak bertanggung jawab.

 

Fenomena Contempt of Court ada di mana-mana. Tak hanya dilakukan oleh awam, tetapi ironisnya oleh figur publik yang berlatarpendidikan baik.Ini kah krisis hukum yang tengah melanda? Bagaimana mencegahnya agar tak membudaya?

 

Tahukah Anda tentang Contempt of Court? Ya, istilah ini mengacu pada penghinaan terhadap pengadilan.  Di Indonesia, istilah Contempt of Court pertama kali ditemukan pada penjelasan umum undang-undang, yaitu UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Secara terminologi, Contempt of Court adalah tindakan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk mengabaikan atau tidak mematuhi perintah penguasa yang sah menurut undang-undang. Adapun jenis perilaku yang tergolong ke dalam Contempt of Court menurut pandangan Prof. Oemar Seno Adji, S.H meliputi lima kategori berikut:

 

  • Perilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (Misbehaving in Court)
  • Perilaku mengabaikan perintah-perintah pengadilan (Disobeying Court Orders)
  • Perilaku menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (Scandalising the Court)
  • Perilaku menghalangi jalannya proses peradilan (Obstructing Justice)
  • Perilaku menghina pengadilan melalui publikasi/pemberitahuan (Sub-Judice Rule)

 

Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang resmi yang mengatur masalah Contempt of Court, meski pihak Mahkamah Agung telah menggagasnya dalam program legislasi nasional 2015-2019 untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan dari campur tangan pihak luar kekuasaan pengadilan. Aturan-aturan Contempt of Court yang ada saat ini terbatas dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 207, 217, dan 224.

 

Padahal, ketentuan yang mengatur Contempt of Court dibutuhkan untuk mewujudkan dua tujuan utama. Pertama, menjaga efektivitas dan mempertahankan kekuasaan pengadilan. Kedua, melindungi dan melaksanakan hak para pihak yang bersengketa dengan cara memaksa untuk mematuhi putusan dan perintah pengadilan.

 

Usut Tuntas Perintang Peradilan

Sebut saja satu contoh fenomena Contempt of Court yang dapat digolongkan ke dalam Obstructing Justice—saat perkara tindak pidana korupsi (tipikor) e-KTP yang menyeret Ketua DPR RI non-aktif, Setya Novanto, digelar—yang terjadi justru fenomena Contempt of Court dilakukan oleh oknum wakil rakyat. Di sini, masalah imunitas hukum dipertanyakan—kekuasaan figur publik ataukah mental koruptor yang dapat menjadi bagian dari krisis hukum yang terus berlangsung.

 

Sejumlah ahli hukum pidana dan penggiat antikorupsi merespons sikap Novanto yang berkelit dari pertanyaan majelis hakim dengan alasan kesehatan tersebut sebagai bentuk pelanggaran UU Tipikor Pasal 21 sebagai upaya merintangi proses peradilan. Lalu, di mana edukasi hukum disampaikan? Akankah masyarakat tergerus budaya Contempt of Court dari waktu ke waktu? Kuncinya, ada pada kesadaran hukum pribadi di setiap elemen masyarakat, hingga kewibawaan hukum dapat memiliki tempat tersendiri dan dapat berdiri kokoh.

 

Meretas Perilaku Tercela

Krisis hukum yang penuh dengan polemik agaknya harus segera disudahi dengan kejujuran dan iktikad baik semua lapisan masyarakat, termasuk pelaku peradilan dan penegak hukum.

 

Tentu masih segar dalam ingatan kejadian tiga tahun silam, saat sidang lanjutan terdakwa tipikor mantan Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bhatoegana, diwarnai kemarahan terdakwa dengan perilaku menantang majelis hakim dengan ucapan yang tak pantas. 

 

Adakah celah peradilan yang memungkinkan perilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (Misbehaving in Court) bisa terjadi? Ataukah mental para terdakwa yang sudah berada di bawah ambang toleransi hukum?

 

Bersegeralah untuk meretas segala bentuk perilaku tercela yang mengarah pada timbulnya Contempt of Court secara signifikan di segenap lapisan masyarakat. Sanksi hukum terhadap etika di peradilan juga harus terus disosialisasikan dan diberlakukan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku Contempt of Court.

 

Tegakkan Citra Penegak Peradilan

Mirisnya, fenomena Contempt of Court tidak hanya datang dari luar peradilan, melainkan dari internal penegak sendiri. Beberapa kasus pengadilan yang sempat viral di media sosial, yaitu oknum majelis hakim yang tertidur saat persidangan berlangsung menjadi bukti Contempt of Court bisa dilakukan oleh siapa saja.

 

Seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, tertangkap kamera sedang terpejam dengan posisi kepala dan badan yang miring layaknya orang tidur. Meski alasan kesehatan diajukan Sang Hakim, namun adanya kasus ini telah mencederai citra penegak peradilan.  Kasus ini bukanlah yang pertama. Ada banyak kasus serupa yang membuat jajaran pengadilan tinggi harus berbenah diri membersihkan citra mereka di mata masyarakat.

 

Berantas Tindakan Anarkis

Salah satu tindakan yang tergolong dalam terminologi Contempt of Court adalah segala perbuatan yang menyerang integritas dan impartialitas pengadilan atau dikenal dengan Scandalising the Court. Perusakan sarana dan prasarana pengadilan tinggi yang melibatkan oknum masyarakat merupakan contoh kategori Contempt of Court ini.

 

Kasus ini terjadi beberapa waktu lalu di Pengadilan Negeri (PN) Bantul yang justru disebabkan oleh massa Front Pemuda Pancasila. Tindakan anarkis mereka mengakibatkan hancurnya sejumlah fasilitas PN Bantul, seperti kursi tunggu pengunjung, televisi LED, kamera CCTV, meja informasi, dan sejumlah kaca jendela.

 

Meski aksi perusakan ini dipicu karena vonis majelis hakim yang dinilai tidak adil, namun tetap saja tindakan ini tidak dapat dibenarkan. Seluruh elemen masyarakat hendaknya mampu mengendalikan emosi dan membawa keputusan kasus yang dinilai tidak relevan ke jenjang peradilan yang sesuai, sehingga tindakan Contempt of Court tidak perlu terjadi.

 

Perlukah UU Contempt of Court?

Mencermati beragam kasus yang terjadi, hendaknya para pembuat kebijakan dapat segera berbenah dan mengedukasi masyarakat agar tidak terjadi lagi perilaku-perilaku Contempt of Court lain yang mengarah pada krisis hukum secara fundamental.

 

Sementara, pertanyaan tentang perlukah UU Contempt of Court direalisasikan, sangat tergantung dari sudut kepentingan atau perspektif mana melihatnya. Jika dilihat dari perspektif pihak yang menang dalam suatu perkara pengadilan, adanya undang-undang tersebut memberi jaminan bahwa pihak yang kalah menjalani vonis yang dijatuhkan.

 

Adanya undang-undang ini juga mencegah pihak yang kalah untuk menunda atau bahkan sengaja tidak melaksanakan vonis pengadilan.  Sebaliknya, dari perspektif pihak yang kalah, undang-undang ini merugikan dan membatasi kesempatan untuk terbebas dari beragam tuntutan jaksa penuntut peradilan.

 

Terlepas dari semua hal di atas, edukasi ranah hukum sangat perlu untuk disosialisasikan secara berkesinambungan melalui berbagai platform sosial.  Selain itu, sangatlah penting bagi seluruh elemen masyarakat tetap menjaga kesadaran hukum dan mengedepankan etika berbangsa dan bernegara sebagai bentuk komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hukum.

 

Para figur publik sejatinya menjadi panutan, bukan sampah masyarakat. Para penegak peradilan tetap memegang teguh janji mengayomi keadilan atas nama hukum. Mari kita duduk bersama—memahami, menaati, dan menjaga norma dan aturan yang berlaku!

 

*) Agusty Pranajaya, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus tim Klinik Etik dan Hukum Fakultas Hukum Unsri Kerjasama dengan Komisi Yusidisial.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.