Senin, 26 November 2018

Kinerja Legislasi Dikritik, Ini Tanggapan Ketua DPR

DPR menghargai atas kritikan Formappi ini. Tetapi, masyarakat semestinya dapat meneliti sebab-sebab tertundanya pembahasan RUU.
Rofiq Hidayat
Suasana sidang paripurna DPR. Foto: RES

Pasca penetapan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019, masih terus menjadi pekerjaan rumah bagi DPR dalam merampungkan sejumlah RUU. Sepanjang masa persidangan I tahun sidang 2018-2019, jumlah RUU yang dibahas oleh alat kelengkapan dewan masih jauh dari harapan.

 

“DPR gagal paham mengartikan Prolegnas Prioritas. Sebab yang berhasil menjadi Undang-Undang bukan RUU yang berasal dari Prolegnas Prioritas,” ujar Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M Djadijono dalam jumpa pers akhir pekan kemarin di Jakarta. Baca Juga: Diusulkan Ada Aturan Keberlanjutan Pembahasan RUU

 

Dia menilai DPR hanya menunda-nunda penyelesaian pembahasan RUU Prioritas. Bahkan, DPR kerap meminta perpanjangan waktu pembahasan dan penyelesaian RUU dalam beberapa kali masa sidang. Berdasarkan pantauan Formappi, kata Djadijono, pidato pembukaan masa sidang I tahun sidang 2018-2019, sebanyak 3 RUU ditargetkan selesai pembahasannya.

 

Sementara, berdasarkan kalender kerja DPR, terdapat 21 RUU yang direncanakan oleh masing-masing alat kelengkapan dewan untuk dikerjakan selama masa sidang I tahun 2018-2019. Artinya, sebenarnya terdapat 24 RUU yang direncakanan DPR untuk dibahas pada masa sidang sebelumnya.

 

Meski begitu, dari 24 RUU itu, RUU yang dibahas masing-masing komisi DPR sebanyak 16 RUU. Rinciannya, terdiri dari 3 RUU bersifat kumulatif terbuka yakni RUU APBN 2019; RUU tentang Kerja Sama Pertahanan Indonesia dengan Belanda; dan RUU tentang Kerja Sama Pertahanan Indonesia dengan Arab Saudi. Sementara 13 RUU lainnya berasal dari  Prolegnas Prioritas.

 

“Tetapi, yang berhasil disahkan menjadi UU hanyalah 3 RUU Kumulatif Terbuka. Sedangkan RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2018 tidak ada satu pun yang berhasil diselesaikan pembahasannya untuk kemudian disahkan menjadi UU,” lanjutnya.

 

Ironisnya, terdapat RUU yang telah dibahas lebih dari 5 kali masa sidang, malah diperpanjang waktu pembahasannya dalam rapat paripurna penutupan masa sidang sidang I tahun 2008-2019 yang digelar di penghujung Oktober lalu. Setidaknya, ada 15 RUU yang diperpanjang masa pembahasannya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua