Senin, 26 November 2018

Cegah Korupsi Lewat Edukasi

KPK meresmikan Pusat Edukasi Antikorupsi sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang antikorupsi.
Resa Esnir
Foto: RES

Meski telah pindah setahun belakangan ke gedung Merah Putih, sepertinya KPK tetap tidak bisa “move on” dari gedung lama yang beralamat di Jl. Rasuna Said Kav C1, Jakarta Selatan tersebut. Hal itu terlihat dari dimaksimalkannya penggunaan gedung KPK yang lama dengan membangun Pusat Edukasi Antikorupsi atau disebut Anti Corruption Learning Center (ACLC).

Saat meresmikan gedung ACLC, Ketua KPK Agus Rahardjo mengajak seluruh elemen bangsa dan komunitas internasional untuk memberantas korupsi melalui pendidikan antikorupsi.

Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan mengandalkan cara-cara represif saja, tapi bisa juga melalui pendidikan. Ia berharap, peresmian ini menjadi momentum yang melahirkan semangat baru dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Kami berharap melalui Pusat Edukasi Antikorupsi ini sinergi dengan kementerian/lembaga dan penegak hukum melalui badan diklat masing-masing, sehingga semakin baik dalam pembangunan integritas masyarakat sebagai upaya kolektif dalam kerangka pemberantasan korupsi,” kata Agus, Senin (26/11).

Pusat Edukasi Antikorupsi atau ACLC ini dibentuk pada 2011 atas kerja sama KPK dengan lembaga donor Jerman Deutsche Gesellschaftfuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Kelahiran ACLC merupakan komitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang antikorupsi. Hal ini tidak terlepas dari tantangan KPK menghadapi kompleksitas tindak pidana korupsi yang terus berkembang dengan modus semakin canggih.

Sejak 2015, Pusat Edukasi Antikorupsi mulai beroperasi secara bertahap. Mulai dengan menyusun materi-materi antikorupsi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, termasuk dengan metode pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Saat ini terdapat 30 orang trainer internal yang akan terus bertambah jumlahnya.

Pada 2016-2017, Pusat Edukasi Antikorupsi telah mendorong pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dengan bekerjasama kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Melalui proses sertifikasi tersebut telah dihasilkan 256 Penyuluhan antikorupsi (PAK) serta 47 Ahli Pembangun Integritas (API).

Selain itu, merespon permintaan lembaga-lembaga antikorupsi di beberapa negara, Pusat Edukasi Antikorupsi juga mengembangkan program kelas internasional. Hal ini terbukti dari adanya keas internasional mulai 26–30 November 2018 yang diikuti oleh para pejabat dan profesional dari 5 lembaga antikorupsi.

Kelima lembaga antikorupsi tersebut adalah; Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee (MEC) Afganistan; Bureau Independent Anti-Corruption (BIANCO) Madagaskar; Anti-Corruption Commission (ACC) Banglades; Administrative Control Authority (ACA) Mesir; dan Anti-Corruption Commission of the Republic of the Union of Myanmar (ACCM).

Pada kesempatan tersebut, KPK akan berbagi pengalaman, tantangan dan kesuksesan selama hampir 15 tahun, selain juga mengambil pelajaran dari praktik praktik terbaik yang dijalankan oleh masing-masing negara peserta. Harapannya, Pusat Edukasi Antikorupsi tersebut dapat menjadi rujukan di kawasan regional dalam meningkatkan integritas masyarakat terhadap anti korupsi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua