Rabu, 28 November 2018

Penyederhanaan Regulasi Perpajakan Baru Bagi Pengembang Properti

Syarat kelengkapan dokumen dibuat lebih sederhana dan dapat dilakukan secara elektronik.
Mochamad Januar Rizki

Penyederhanaan aturan perpajakan merupakan salah satu fokus dirumuskan pemerintah dalam Rapat Terbatas tentang Kebijakan Investasi dan Perpajakan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11/2018) lalu. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajaran menteri terkait untuk mengevaluasi regulasi investasi dan perpajakan yang dianggap belum ramah bagi pelaku usaha.

 

Untuk melanjutkan instruksi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan baru mengenai penyederhanaan proses penelitian atau pemeriksaan pajak penghasilan (PPh) final pengalihan hak bagi wajib pajak pengembang atau developer yang disahkan pada Senin (26/11). Proses pengalihan hak tersebut dilakukan untuk memudahkan pengembang properti melaporkan PPh Final dalam transaksi jual-beli properti seperti tanah dan bangunan.

 

Aturan baru ini tertuang dalam Peraturan DJP Nomor PER-26/PJ/2018 yang diterbitkan pada 22 November. Dengan adanya aturan baru ini sekaligus mengubah regulasi sebelumnya yang tercantum dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Peningkatkan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

 

(Baca Juga: Begini Pokok-pokok Aturan Baru UU PNBP)

 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama menjelaskan aturan baru ini diharapkan dapat meringankan beban administrasi para pengembang properti dalam memenuhi kewajibannya menyetorkan pajak penghasilan. Kemudian, perubahan aturan ini juga sudah disesuaikan dengan kondisi riil proses bisnis sektor properti.

 

“Perubahan Peraturan Dirjen Pajak ini disesuaikan dengan proses bisnis nyata yang dilakukan oleh Wajib Pajak pengembang atau developer sehingga diharapkan dapat membantu para pengembang dan berkontribusi bagi program Pemerintah dalam percepatan pembangunan serta kemudahan berusaha,” jelas Yoga dalam keterangan persnya, Senin (26/11).

 

Berdasarkan draf aturan tersebut setidaknya terdapat empat pokok perubahan dibanding aturan lama yaitu kelengkapan berkas permohonan, penyampaian dokumen, permohonan penelitian dan jangka waktu. Bentuk perubahannya sebagai berikut:

 

Pokok Pengaturan

Sebelumnya

Menjadi

Kelengkapan berkas permohonan

Surat Permohonan dengan dilampiri SSP, Surat Pernyataan, fotokopi seluruh bukti penjualan, SPPT PBB, KTP/paspor, brosur/pricelist/ PPJB dan surat kuasa (bila dikuasakan)

  • Surat Permohonan dan daftar pembayaran PPh

Penyampaian dokumen

Secara manual

  • Secara manual dan secara elektronik

Permohonan penelitian

Satu permohonan untuk satu objek

  • Satu permohonan untuk beberapa objek dan multi pembayaran (data pembayaran dalam satu lampiran)

Jangka waktu

Tiga hari kerja

  • Tiga hari kerja untuk jumlah bukti pembayaran sampai dengan 10 bukti
  • 10 hari kerja untuk jumlah pembayaran lebih dari 10 bukti

 

Menanggapi aturan baru ini, praktisi hukum properti Eddy Leks menyambut positif penyederhanaan proses penelitian PPh final pengalihan hak pengembang properti. Menurutnya, aturan ini dapat memudahkan pengembang properti dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Meski demikian, dia menilai aturan penyederhanaan ini juga perlu diperluas agar mencakup setiap pihak yang telibat dalam transaksi properti seperti konsumen.

 

“Perubahan ini positif tentunya bagi pengembang karena memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan. Sayangnya, kemudahan ini hanya diberikan kepada pengembang. Sangat baik sebetulnya, jika aturan ini berlaku untuk semua pihak, sehingga transaksi properti lebih cepat dan urusan validasi lebih mudah,” jelas Eddy kepada hukumonline, Selasa (27/11).

 

Selain itu, Eddy menganggap jangka waktu penelitian dalam aturan baru ini masih terlalu lama, sehingga memperlambat proses transaksi jual-beli properti. Sehingga, dia mengusulkan agar pemerintah mempercepat jangka waktu penelitian tersebut.  

 

“Sebaiknya kurang dari 3 hari kerja. Idealnya tentu dalam hari kerja yang sama, atau setidaknya tidak lebih dari 1 hari kerja. Ini penting sekali, khususnya dalam transaksi B to B (antar perusahaan) yang melibatkan nilai yang besar, tentunya perlu dilakukan secara cepat agar para pihak memperoleh kepastian bahwa transaksi jual-beli bisa dilaksanakan dengan lancar dan aktanya dapat ditandatangani tanpa penundaan,” jelas Eddy.

 

Selain penyederhanaan regulasi proses perpajakan, pemerintah juga berencana mengeluarkan aturan pajak baru sektor properti. Aturan baru ini mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) rumah dan apartemen. Alasan diterbitkannya aturan baru tersebut karena selama ini pengembang properti mengalami kesulitan menjual produknya karena tingginya tarif PPnBM.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan aturan baru tersebut akan menaikkan batas bawah atau threshold dari Rp 20 miliar menjadi Rp 30 miliar. Kemudian, pihaknya juga akan menurunkan PPh 22 untuk pembelian hunian tersebut dari 5 persen menjadi 1 persen.

 

“Dengan demikian, kami berharap sektor konstruksi akan menjadi meningkat dari segi kegiatan usahanya,” kata Sri seperti dikutip dari situs Setkab, Rabu (21/11).

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua