Rabu, 28 November 2018

KPK Tangkap Hakim, Panitera dan Advokat

Aji Prasetyo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Penangkapan kali ini bukan kepala daerah, tetapi aparat penegak hukum mulai dari hakim, panitera, hingga advokat.

 

Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui adanya kegiatan penindakan yang dilakukan di Jakarta. Hal ini terkait dengan penanganan perkara perdata yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

 

"Sudah diamankan 6  orang,  KPK mempunyai waktu 24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan. Tunggu konpers lebih lanjut," ujar Agus kepada wartawan, Selasa (28/11/2018).

 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat. Setelah ditindaklanjuti diduga akan terjadi transaksi terkait penanganan perkara perdata di PN Jakarta Selatan.

 

"Dari 6 orang tersebut, terdapat hakim, pegawai di PN dan advokat. Mereka masih dalam proses pemeriksaan saat ini. Jadi belum bisa disampaikan siapa saja pihak yang dibawa tersebut dan detil kasusnya," ujarnya.

 

Dalam kegiatan penindakan ini, ada sejumlah uang dalam bentuk dollar Singapura yang juga turut dibawa sebagai barang bukti dalam perkara ini yang jumlahnya sekitar Sing$45 ribu.

 

Hukumonline telah mencoba meminta konfirmasi kepada Achmad Guntur, Humas PN Jakarta Selatan. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari yang bersangkutan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua