Jumat, 30 November 2018

Meninjau Pemidanaan Pencemaran Nama Baik di Internet Oleh: Eka Nugraha Putra*)

Mendekati Pemilu tahun depan, penyalahgunaan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE rentan terjadi, ketidaksukaan seseorang terhadap sebuah pernyataan bisa berujung pelaporan, walaupun hal tersebut tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik.
RED
Eka Nugraha Putra. Foto: Istimewa
Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

10 tahun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ditambah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Perubahan) nampaknya masih menimbulkan problematika hukum, terkhusus pada penegakan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terkait tindak pidana pencemaran nama baik.

 

Mendiskusikan pencemaran nama baik tentu akan terkait dengan praktik demokrasi. Dunia internasional mengakui bahwa berjalan baiknya suatu demokrasi sebagai suatu rule of law di sebuah negara akan terkait erat dengan perlindungan hak-hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi.

 

Kebebasan bereskpresi adalah salah satu hak yang fundamental, sebagaimana tercantum dalam beberapa instrumen hukum internasional seperti Universal Declaration of Human Right (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR). Kedua produk hukum internasional tersebut tegas merumuskan bahwa kebebasan berekspresi adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dengan kata lain, memberikan manusia kesempatan untuk secara bebas mengartikulasikan ide dan mengekspresikan opini yang dimilikinya adalah yang membuat manusia tersebut sebagaimana seutuhnya manusia.

 

UDHR merumuskan pada pasal 19 yang secara garis besar menyatakan tidak boleh ada intervensi kepada individu yang memiliki sebuah opini atau ekspresi, termasuk menerima, mencari atau menyebarkan ide-ide yang dimilikinya. Sementara menurut ICCPR, juga pada Pasal 19, secara ringkas hak berekspresi dipertegas ruang lingkupnya pada Ayat 3 bahwa hak tersebut akan memiliki batasan apabila melanggar (a) hak-hak orang lain dan (b) mengganggu keamanan nasional atau ketertiban umum.

 

Baik UDHR maupun ICCPR sudah diakui dan diratifikasi Indonesia, sehingga produk hukum internasional ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk menyusun peraturan perundang-undangan terkait Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks Indonesia sendiri, jaminan perlindungan bagi kebebasan berekspresi sendiri termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.” Bunyi pasal tersebut sebetulnya sudah jelas menyatakan bahwa batasan kebebasan berekspresi di Indonesia telah dijamin oleh konstitusi kita, selain itu limitasi kebebasan berekspresi juga harus melalui Undang-Undang (prescribed by law).

 

Masuknya kita di era digital saat ini tidak bisa dipungkiri memberi tantangan baru bagi penegakan hukum. Hal ini karena dalam konteks tindakan pencemaran nama baik, internet tentu semakin mempermudah penyebaran konten yang diduga menghina atau mencemarkan nama baik, sehingga sebuah aturan hukum yang jelas dan tegas dibutuhkan dalam ranah hukum Indonesia untuk mengatasi dan mencegah penyebaran konten tersebut.

 

Bunyi Pasal 27 Ayat 3 UU ITE adalah “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Dalam rangka menguraikan perlu tidaknya pemidanaan di Pasal ini eksis, penulis menguraikan beberapa hal yang menjadi problem hukum terkait penerapannya.

 

Pertama, terkait dengan pasal ini adalah penempatan tindakan pencemaran nama baik sebagai bagian dari hukum publik, mengingat pasal pencemaran nama baik ini masuk pada Bab Tindak Pidana dalam UU ITE. Mengingat “Orang” dalam UU ITE adalah individu dan badan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Angka 21, maka idealnya tindakan pencemaran nama baik masuk ke ranah hukum privat.

 

Sebagai perbandingan, negara-negara di dunia tidak memasukkan perbuatan hukum pencemaran nama baik sebagai bagian dari hukum pidana mereka, Amerika Serikat merumuskan defamation sebagai bagian dari Tort Law, dan meskipun terdapat beberapa negara bagian yang mencantumkan sanksi pidana pada Undang-Undang di tingkat negara bagian tersebut, namun pada praktiknya tidak digunakan bahkan sebagian besar dari peraturan hukum tersebut dinyatakan tidak konstitusional lagi oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.

 

Inggris dalam Defamation Act 2013 tidak mencantumkan sanksi pidana untuk kasus pencemaran namabaik. Bahkan Convention on Cyber Crime 2001 yang disusun oleh Dewan Eropa tidak memasukkan pencemaran nama baik ke dalam salah satu dari 4 jenis cyber crime yang diatur, sehingga meskipun kita kan menemui sub bab “Content Related Offences” isinya adalah tentang pengaturan pornografi anak.

 

Langkah Indonesia mencantumkan tindakan pencemaran nama baik sebagai salah satu delik tentu irelevan, mengingat hal tersebut adalah urusan antar individu namun membuat negara harus turun tangan dalam menjatuhkan hukuman. Tidak hanya tak tepat secara konstruksi hukum, tetapi juga tidak efektif dalam penyelesaian masalah hukum antara dua individu tersebut.

 

Penyalahgunaan Pasal ini juga rawan menjadikan pihak yang tidak seharusnya dipidana menjadi ikut terseret. Karena masih kaburnya limitasi ekspresi yang bebas, maka pemidanaan pada kasus ini kental dengan tujuan pembalasan. Sementara, pidana yang berlandaskan pembalasan (teori absolut) memang tidak bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan, pidana ini eksis karena adanya kejahatan tersebut.

 

Kasus Prita (2008) menunjukkan, bahwa urusan peradilan pidana dan gugatan perdata yang dihadapinya sangat kompleks dan berat untuk dihadapi oleh seorang individu yang diduga melakukan pencemaran nama baik. Ancaman pidana penjara yang dijatuhkan tak menjamin efektivitas penyelesaian kasus pencemaran nama baik. Tentu konsep civil defamation sebagai penyelesaian kasus pencemaran nama baik akan lebih tepat mengingat antara pencemaran nama baik lekat dengan hubungan hukum antara individu.

 

Tantangan pada poin ini adalah, mengingat secara normatif rumusan perbuatan di Pasal 27 Ayat 3 UU ITE terkait dengan rumusan pencemaran nama baik dan/atau fitnah di KUHP maka penghapusan perbuatan pencemaran nama baik dan fitnah di KUHP juga sebaiknya dihapuskan.

 

Kedua, Merujuk pada definisi “Orang” sebagai Subjek Hukum dalam UU ITE pun pada penerapannya untuk kasus pencemaran nama baik menimbulkan celah hukum tersendiri, karena jelas hanya individu yang memiliki perasaan tercemar nama baiknya atau terhina oleh individu lainnya, tidak mungkin hal ini dimiliki oleh badan hukum. Katakanlah pencemaran nama baik di Indonesia tetap mencantumkan badan hukum sebagai subjek hukum yang menjadi korban pada perbuatan tersebut, siapakah yang paling representatif untuk menyatakan bahwa sebuah institusi, lembaga, organisasi atau bahkan kota sedang terhina, sementara perasaan terhina adalah sesuatu yang sangat objektif dan tidak mungkin sama secara kolektif.

 

Kasus Florence (2014) di Yogyakarta adalah salah satu contoh bahwa penegakan hukum untuk kasus pencemaran nama baik di Indonesia masih kabur ruang lingkupnya. Bahwa kota Yogyakarta sebagaimana badan hukum lainnya tidaklah memiliki perasaan subjektif seperti manusia sebagai subjek hukum individu, maka pelaporan Florence untuk tindak pidana Pasal 27 Ayat 3 UU ITE pun memiliki kekaburan fakta hukum terkait dengan siapa yang sebetulnya dicemarkan nama baiknya.

 

Contoh yang paling mutakhir adalah pelaporan Ahmad Dhani sebagai tersangka pencemaran nama baik atas pernyataannya di sebuah video. Jelas di dalam video kata-kata makian tersebut tidak menyebut nama atau pihak-pihak tertentu, namun pelaporan tetap terjadi bahkan Ahmad Dhani telah resmi menjadi tersangka. Patut dipertanyakan, mengingat fakta hukum yang terjadi dalam video tersebut sulit dibuktikan sebagai pencemaran nama baik, terkhusus siapa yang dicemarkan nama baiknya.

 

Ketiga, beberapa kasus yang penulis sebutkan di atas sebetulnya semakin memperjelas bahwa ada masalah mendasar terkait Batasan ekspresi seperti apa yang seharusnya dianggap sebagai pencemaran nama baik. Pada kasus Prita terdahulu, apa yang disampaikannya dalam mailing list adalah bentuk keluhan sebagai pasien, dalam hal ini konsumen dari sebuah pelayanan kesehatan. Sementara pada kasus Florence dan Ahmad Dhani, keduanya menyampaikan opini mereka tentang sebuah situasi atau kondisi.

 

Hal yang perlu dikaji di sini adalah apakah layak sebuah keluhan atau opini dipidanakan? Tidakkah itu merupakan bagian dari hak manusia tersebut untuk mengekspresikan pendapatnya? Ketika secara tegas beragam instrumen hukum internasional menyatakan bahwa kebebasan berekspresi seseorang tidak bisa diintervensi, maka dasar pelaporan banyaknya kasus pencemaran nama baik di Indonesia seharusnya memperhatikan bahwa opini bukanlah sesuatu yang seharusnya dapat dianggap sebagai sebuah bentuk kejahatan.

 

Tidak bisa dipungkiri, bahwa mendekati Pemilu tahun depan, penyalahgunaan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE rentan terjadi, ketidaksukaan seseorang terhadap sebuah pernyataan bisa berujung pelaporan, walaupun hal tersebut tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik. Jaminan demokrasi yang berjalan di Indonesia dapat dimulai dengan menghapuskan sanksi pidana pada tindakan pencemaran nama baik. Menempatkan hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik dengan ganti rugi materiil atau imateriil kepada korban akan jauh lebih tepat serta sesuai dengan tujuan keadilan.

 

Tentu tidak mungkin pasal pencemaran nama baik dihapuskan, karena disitulah limitasi antara berekspresi yang bebas dan ekspresi yang melawan hukum. Langkah berikutnya yang dapat dipertimbangkan adalah menentukan tipe ekspresi apa saja yang melawan hukum menurut Undang-Undang, beberapa contoh tipe ekspresi yang bisa dipertimbangkan sebagai bentuk ekspresi melawan hukum adalah penyampaian fakta yang salah dan secara jelas menyebut identitas seseorang, ekspresi yang berupa ajakan kekerasan atau memulai kekerasan, yang bisa dikaitkan untuk mengatur batasan ekspresi yang memberi ancaman pada ketertiban umum atau keamanan nasional. Dengan adanya pembatasan ekspresi tersebut, setidaknya kekaburan definisi dapat dihindari, mengingat definisi keamanan nasional akan bermuatan politis.

 

*)Eka Nugraha Putra adalah Pengajar dan Peneliti di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, saat ini sedang menempuh studi SJD di Indiana University Bloomington – Maurer School of Law, Amerika Serikat.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.