Jumat, 30 November 2018

Meninjau Pemidanaan Pencemaran Nama Baik di Internet Oleh: Eka Nugraha Putra*)

 

Pertama, terkait dengan pasal ini adalah penempatan tindakan pencemaran nama baik sebagai bagian dari hukum publik, mengingat pasal pencemaran nama baik ini masuk pada Bab Tindak Pidana dalam UU ITE. Mengingat “Orang” dalam UU ITE adalah individu dan badan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Angka 21, maka idealnya tindakan pencemaran nama baik masuk ke ranah hukum privat.

 

Sebagai perbandingan, negara-negara di dunia tidak memasukkan perbuatan hukum pencemaran nama baik sebagai bagian dari hukum pidana mereka, Amerika Serikat merumuskan defamation sebagai bagian dari Tort Law, dan meskipun terdapat beberapa negara bagian yang mencantumkan sanksi pidana pada Undang-Undang di tingkat negara bagian tersebut, namun pada praktiknya tidak digunakan bahkan sebagian besar dari peraturan hukum tersebut dinyatakan tidak konstitusional lagi oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.

 

Inggris dalam Defamation Act 2013 tidak mencantumkan sanksi pidana untuk kasus pencemaran namabaik. Bahkan Convention on Cyber Crime 2001 yang disusun oleh Dewan Eropa tidak memasukkan pencemaran nama baik ke dalam salah satu dari 4 jenis cyber crime yang diatur, sehingga meskipun kita kan menemui sub bab “Content Related Offences” isinya adalah tentang pengaturan pornografi anak.

 

Langkah Indonesia mencantumkan tindakan pencemaran nama baik sebagai salah satu delik tentu irelevan, mengingat hal tersebut adalah urusan antar individu namun membuat negara harus turun tangan dalam menjatuhkan hukuman. Tidak hanya tak tepat secara konstruksi hukum, tetapi juga tidak efektif dalam penyelesaian masalah hukum antara dua individu tersebut.

 

Penyalahgunaan Pasal ini juga rawan menjadikan pihak yang tidak seharusnya dipidana menjadi ikut terseret. Karena masih kaburnya limitasi ekspresi yang bebas, maka pemidanaan pada kasus ini kental dengan tujuan pembalasan. Sementara, pidana yang berlandaskan pembalasan (teori absolut) memang tidak bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan, pidana ini eksis karena adanya kejahatan tersebut.

 

Kasus Prita (2008) menunjukkan, bahwa urusan peradilan pidana dan gugatan perdata yang dihadapinya sangat kompleks dan berat untuk dihadapi oleh seorang individu yang diduga melakukan pencemaran nama baik. Ancaman pidana penjara yang dijatuhkan tak menjamin efektivitas penyelesaian kasus pencemaran nama baik. Tentu konsep civil defamation sebagai penyelesaian kasus pencemaran nama baik akan lebih tepat mengingat antara pencemaran nama baik lekat dengan hubungan hukum antara individu.

 

Tantangan pada poin ini adalah, mengingat secara normatif rumusan perbuatan di Pasal 27 Ayat 3 UU ITE terkait dengan rumusan pencemaran nama baik dan/atau fitnah di KUHP maka penghapusan perbuatan pencemaran nama baik dan fitnah di KUHP juga sebaiknya dihapuskan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua