Jumat, 30 November 2018

Nico Siahaan Diperiksa Terkait Aliran Dana Kegiatan Parpol

KPK himbau Parpol memperhatikan sumber dana dalam penyelenggaraan suatu kegiatan.
Aji Prasetyo
Jubir KPK Febri Diansyah. Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Anggota DPR RI Nico Siahaan kemarin, Kamis 29 November 2018 sebagai saksi untuk tersangka Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Pemeriksaan Nico ini berkaitan dengan adanya dugaan aliran uang dalam acara Sumpah Pemuda yang dilakukan salah satu Partai Politik. Nico diketahui merupakan politisi PDI Perjuangan, sama dengan Sunjaya Purwadisastra.

 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan Nico berkaitan erat dengan adanya pengembalian uang sebesar Rp250 juta yang diduga diberikan oleh Sunjaya, ia merupakan salah satu pelaksana kegiatan acara partai politik tersebut. “Dana diberikan sebagai sumbangan untuk kegiatan Parpol di hari Sumpah Pemuda Tahun 2018. KPK menemukan indikasi sumber dana ini terkait fee proyek di Cirebon yang menjadi salah satu objek penanganan perkara (di KPK),” kata Febri dalam keterangannya, Jumat (30/11/2018). Baca Juga: Bupati Cirebon Tersangka Suap Jual Beli Jabatan   

 

Febri pun mengimbau agar para pihak yang menerima uang yang diduga berasal dari hasil korupsi tersebut untuk dikembalikan. Hal ini nantinya akan dipertimbangkan pada saat persidangan sebagai pertimbangan meringankan. Tak hanya orang perorangan, Febri juga mengimbau kepada partai politik agar memperhatikan sumber dana dalam penyelenggaraan suatu kegiatan.

 

“Karena jika ada permintaan sumbangan atau donasi dari kepala daerah tentu saja hal tersebut beresiko tinggi. Sebab, asal usul uangnya dapat berasal dari sumber yang tidak sah seperti fee proyek, perizinan, atau hal lain yang terkait kewenangan kepala daerah,” ujarnya.

 

Dalam upaya Pencegahan korupsi di sektor politik, Febri mengatakan pihaknya mendorong agar Sistem Integritas Parpol dibangun. Salah satunya terkait dengan akuntabilitas sumber dana atau keuangan partai politik. Ajakan ini ditujukan pada semua Parpol, sehingga ke depan baik untuk sumber dana dari APBN ataupun sumbangan dari pihak lain seperti kader, kepala daerah/PN dan donasi eksternal bisa dipertanggungjawabkan asal usul dan pengelolaannya.

 

“Audit dana parpol dan transparansi pada publik merupakan keniscayaan yang perlu menjadi komitmen bersama,” terangnya.

 

KPK menetapkan Bupati Cirebon periode 2014-2019 Sunjaya Purwadisastra sebagai tersangka kasus korupsi berupa penerimaan suap. Ia dijerat korupsi karena diduga menerima uang suap lebih dari Rp6,65 miliar terkait dengan jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, Jawa Barat.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua