Sabtu, 01 Desember 2018

Fit and Proper Test Calon Komisoner LPSK Segera Digelar, Ini Harapan Koalisi

 

Kedua, LPSK di bawah tampuk komisoner periode 2018 - 2023 mesti menyusun aturan internal yang seusai dengan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2018  tentang  Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Dengan catatan, tetap memberikan kemudahan terhadap korban maupun saksi yang mengajukan permohonan disertai dengan peningkatan dalam standar pelayanan kepada masyarakat.

 

Ketiga, LPSK nantinya mesti memiliki sistem pengelolaan informasi publik yang sesuai dengan amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setidaknya dengan begitu tidak menyulitkan masyarakat dalam mencari informasi maupun mengawasi kinerja LPSK.

 

Keempat, LPSK mesti memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan hak korban dan saksi menjadi lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya memiliki batas minimum dalam penentuan anggaran guna pemenuhan hak korban dan saksi.

 

Kelima, keharusan LPSK mempermudah akses  terhadap perlindungan  perempuan saksi dan korban, serta mengedepankan perlindungan darurat tanpa dibatasi oleh prosedur administrasi yang  berbelit-belit yang ujungnya menghambat hak saksi maupun korban. Keenam, keharusan memiliki tata kelola hingga ke tingkat daerah sebagaimana mandat UU. Sehingga mempermudah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual untuk mengakses perlindungan.

 

Ketujuh, memperluas perlindungan yang diberikan LPSK menjadi keharusa. Tak saja terhadap kasus tindak pidana, namun juga kasus lain yang terdapat ancaman terhadap perempuan saksi maupun korban. Kedelapan, sifat proaktif dalam menjangkau korban dan saksi perempuan yang tak dapat datang, atau setidaknya terhambat dalam meminta perlindungan dari LPSK.

 

“Kesembilan, LPSK ke depan harus memperbanyak kerjasama dengan lembaga layanan perempuan korban untuk mempermudah perlindungan dan akses rumah aman yang dibutuhkan korban,” pungkasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua