Senin, 03 Desember 2018

Rusaknya Negara, Mahyudin: Korupsi Penyebabnya

Kurangnya keteladanan itu tercermin dalam perilaku korupsi. Banyak pemimpin di berbagai lembaga negara yang tersandung kasus korupsi. 
RED
Foto: Humas MPR

Wakil Ketua MPR Mahyudin menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada "emak-emak" yang tergabung dalam Himpunan Wanita Karya (HWK) di Aula Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan, Minggu (2/11). Dalam Sosialisasi ini Mahyudin meminta peserta untuk melihat bibit, bebet, dan bobot ketika memilih calon wakil rakyat pada Pemilu serentak tahun 2019.

 

"Menjelang Pemilu tahun 2019, saya mengingatkan sebelum memilih lihat calon yang mempunyai visi misi yang bagus. Lihat dulu bibit, bebet, dan bobot calon wakil rakyat," katanya di depan sekitar 200 "emak-emak" HWK. 

 

Mahyudin menyinggung soal memilih kepala daerah dan wakil rakyat berkaitan dengan salah satu tantangan internal yang dihadapi Indonesia. Tantangan internal itu adalah kurangnya keteladanan sikap dan perilaku sebagian tokoh bangsa. 

 

Kurangnya keteladanan itu tercermin dalam perilaku korupsi. Banyak pemimpin bangsa kita yang ditangkap karena korupsi. Mahyudin menyebutkan Ketua DPR, Ketua DPD, banyak kepala daerah, anggota DPR, anggota DPRD,  yang terkena kasus korupsi. "Negara ini rusak karena korupsi," ujarnya.

 

Karena itu,  Mahyudin meminta peserta untuk memilih wakil rakyat yang tidak melakukan politik uang atau money  politic. Sebab, politik uang itulah penyebab terjadinya korupsi. Mahyudin menyebutkan ketika calon kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dan calon wakil rakyat melakukan money politics maka ada dua akibatnya.

 

Pertama, calon yang melakukan money politics ketika kampanye maka jika terpilih dia akan mengembalikan uang yang telah dikeluarkan saat kampanye itu.  Kedua, calon yang melakukan money politics maka dia tidak memiliki integritas. "Ketika ingin dipilih dia menyogok rakyatnya maka jika terpilih dia akan mudah disogok," katanya. 

 

"Dia tidak punya integritas membangun bangsa ini lebih baik. Dia hanya punya ego untuk kepentingan terpilih," tambah Mahyudin. 

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua