Senin, 03 December 2018

Apa Kabar Pro Bono Kita? Potret Praktik Pro Bono di Indonesia Oleh: Gita Nadia Pramesa*)

​​​​​​​Narasi praktik pro bono di Indonesia pun berkembang tanpa ada data yang menjelaskan potret nyata pelaksanaan pro bono tersebut.
RED
Gita Nadia Pramesa. Foto: Istimewa

Lima belas tahun pasca lahirnya Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mewajibkan advokat melakukan pro bono, namun hingga saat ini masih sulit atau hampir tidak ditemukan data atau evaluasi yang relevan sejauh mana implementasi pro bono sudah diterapkan oleh advokat di Indonesia (Yasin, 2018). Narasi praktik pro bono di Indonesia pun berkembang tanpa ada data yang menjelaskan potret nyata pelaksanaan pro bono tersebut.

 

Rendahnya kultur pro bono di Indonesia, minimnya minat advokat dalam melakukan pro bono, organisasi advokat yang belum berperan maksimal, tidak bertemunya masyarakat yang membutuhkan dengan advokat sebagai pemberi jasa pro bono, menjadi beberapa contoh narasi yang berkembang mengenai pelaksanaan pro bono di Indonesia.

 

MaPPI-FHUI melakukan penelitian survei untuk melihat lebih jauh gambaran praktik dan kebutuhan implementasi pro bono di Indonesia. Survei ini melibatkan advokat firma hukum (49.7%), pengacara publik (44%), maupun in-house counsel (1.3%). Survei ini dilaksanakan di beberapa kota, terutama empat kota besar yaitu Yogyakarta (30.1%), Bandung (22.5%), Jakarta (22.2%), Surabaya (13.2%), dan beberapa kota lainnya (7.6%). Setidaknya, dalam hasil survei yang dilaksanakan ditemukan tiga isu yang muncul dalam tataran implementasi pro bono.

 

Bantuan Hukum (legal aid) dan Bantuan Hukum Cuma-Cuma (pro bono)

Bantuan Hukum (legal aid) yang dibiayai negara dan Bantuan Hukum Cuma-Cuma (pro bono) merupakan dua hal yang berbeda. Bantuan Hukum (legal aid) merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan hukum kepada warga negaranya yang tidak mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

 

Sedangkan pro bono mengakar kepada nilai luhur pribadi advokat yang peduli dan ingin membantu proses hukum mereka yang membutuhkan. Pro bono merupakan kewajiban yang melekat pada setiap individu advokat berkaitan dengan kekhasan profesinya yang disebut sebagai profesi terhormat (officium nobile).

 

Pemahaman yang jelas akan perbedaan keduanya tentu diperlukan advokat agar praktik yang dilakukan sesuai dengan aturan yang mengatur. Berdasarkan survei yang MaPPI FHUI lakukan, masih ditemukan sebesar 15% advokat yang mendefinisikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma (pro bono) sebagai bantuan hukum struktural, bantuan hukum yang dibiayai/ditanggung oleh pemerintah, serta bantuan hukum yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum (LBH). Meskipun dalam persentase yang sedikit, namun data tersebut menunjukkan bahwa secara pendefinisian, masih ada advokat yang menyamakan Bantuan Hukum Cuma-Cuma (pro bono) dengan Bantuan Hukum (legal aid).

 

Secara peraturan, Bantuan Hukum (legal aid) dan Bantuan Hukum Cuma-Cuma (pro bono) juga diatur dalam peraturan yang berbeda. Berdasarkan hasil survei, masih ditemukan responden yang menyatakan bahwa pro bono diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jawaban ini pun muncul dengan persentase yang cukup tinggi (43.6%).

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua