Selasa, 04 Desember 2018

Pimpinan Partai Komitmen Terapkan Sistem Parpol Berintegritas

KPK mengundang para pimpinan partai politik dan mengajak mereka untuk menciptakan politik berintegritas terutama menjelang Pemilu 2019.
Aji Prasetyo
Pimpinan KPK bersama Pimpinan 16 Parpol saat memperingati Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) 2018, sebelum penandatanganan komitmen integritas parpol di Jakarta, Selasa (4/12). Foto: RES

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Bidakara Jakarta dihadiri sejumlah tokoh termasuk Presiden Joko Widodo, pimpinan lembaga tinggi negara, beberapa menteri hingga para pimpinan partai politik. Sebenarnya Hari Antikorupsi Sedunia jatuh pada 9 Desember mendatang. Namun KPK memilih memperingatinya selama dua hari yaitu sejak hari ini dan besok (4-5 Desember 2018).

 

“Mestinya Hakordia jatuh pada 9 Desember, namun berhubung tanggal 9 libur, kami majukan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam sambutannya di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

 

Dalam peringatan Hakordia ini, KPK membawa sejumlah isu, salah satunya pencegahan korupsi di sektor politik. Agus mengakui ada yang berbeda dalam peringatan Hakordia tahun ini yaitu berkaitan dengan diundangnya sejumlah pimpinan Partai Politik. Tujuannya agar mereka mau berkomitmen bersama untuk mencegah korupsi di sektor politik mengingat Indonesia bakal menggelar Pemilu.  

 

Dalam kegiatan ini, KPK menawarkan konsep Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Sistem ini nantinya akan membuat kebijakan yang dibangun oleh parpol disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kader partai.

 

Setidaknya, ada 4 manfaat dari SIPP agar dapat menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas, meminimalkan resiko korupsi politik, penyalahgunaan kekuasaan, instrumen kepatuhan dari SIPP, dan menghasilkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

 

Sikap pimpinan parpol

Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang (OSO) mengatakan kehadiran KPK sebenarnya bukan untuk ditakuti, tetapi untuk mengurangi keinginan melakukan korupsi. Menurut OSO, korupsi hanya bisa dilawan dengan hati nurani. “Bagaimana mau berhenti? Saya bilang hati nurani semua sudah curiga, apa yang diputuskan saya setuju. Apa yang diatur KPK saya setuju,” kata dia.

 

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sendiri mengakui kasus korupsi saat ini memang sudah merajalela. Karena itu, banyak hal yang perlu diperbaiki. Ia mengaku pernah melakukan riset mengenai pembiayaan politik di negara Amerika Latin yang ditanggung negara, sehingga partai bisa melakukan tindakan tegas.

 

Tapi, di sebagian negara Eropa, parpol membiayai pengeluarannya sendiri. Hal itu berimbas anggota parpol yang duduk di kursi dewan seolah menjadi tidak menerima gaji karena untuk membiayai partainya. Di sisi lain, pembiayaan untuk Pemilu cukup besar. Ia mencontohkan untuk membiayai satu saksi saja sebesar Rp1 juta, kalau harus membiayai 200 ribu orang berarti sudah sebesar Rp200 miliar.

 

“Negara tidak menanggung, parpol harus cari dananya. Kalau demokrasi menghasilkan kegaduhan dan kesenjangan, sistemnya seharusnya disempurnakan. Mau yang ambil gimana? Anggota DPR boleh pengusaha atau ditanggung negara? Sekarang semua tidak boleh, tapi biaya perlu. Orang berkuasa menggunakan keinginannya untuk berkuasa sehingga terjadi korupsi besar dan kesenjangan. Kalau itu bisa diperbaiki, saya rasa KPK kerjanya lebih mudah,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI itu.

 

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berpendapat konsep Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang dicanangkan KPK sudah dijalankan partainya. PKB, kata Muhaimin, melakukan berbagai upaya untuk melakukan perbaikan seperti sistem kode etik, keuangan, dan kaderisasi. Di sisi lain, suasana makro politik sedang mengalami berbagai persoalan.

 

“Pemilu 2019 menjadi pemilu paling berat, karena paling liberal sepanjang sejarah reformasi. Kompetisi internal dan eksternal membutuhkan energi luar biasa bagi parpol dalam mengkonsolidasi SIPP harus berhadap-hadapan dengan realitas yang sangat liberalistis,” kata pria yang kerap disapa Cak Imin ini.

 

Cak Imin melanjutkan DPR pernah bikin UU dengan membatasi pilkada langsung yang dianggapnya awal politik uang. “Didikan politik uang ini berawal dari Pilkada langsung, tapi karena tuntutan publik begitu keras, beralih ke pemilihan yang liberalistis yang diuntungkan bukan parpol, bukan masyarakat, tapi lembaga survei,” terangnya.

 

Ketua Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana mengatakan partainya mendukung KPK dalam mewujudkan politik berintegritas guna mencegah adanya tindak pidana korupsi. Ia berharap peran KPK bersama lembaga lain seperti KPU dan Bawaslu lebih besar untuk menutup peluang para calon legislatif bermain politik uang.

 

Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklaim konsep SIPP yang diterapkan KPK juga telah dilakukan partainya. Seperti adanya sekolah partai, melaporkan harta kekayaan pada ketua umum, pemecatan jika kader melakukan korupsi, hingga tersangka korupsi tidak bisa dicalonkan sebagai kepala daerah, dan caleg.

 

“Ada rekening gotong royong, sistem pajak terintegrasi. Hindari politik dinasti, melawan nepotisme. Kami juga menjalankan sistem integritas tersebut karena tidak ada anggota partai pun yang senang saat anggotanya tertangkap tangan KPK,” terangnya.

 

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menganggap acara yang diadakan KPK ini sangat berguna menunjang integritas partai. Sebab, parpol selama ini memang menjadi sumber pengkaderan calon pemimpin baik di daerah seperti bupati, walikota, gubernur hingga tingkat pusat seperti presiden.

 

Hampir sama dengan para pimpinan partai lainnya, Muzani mengatakan Gerindra adalah partai yang sudah 10 tahun hadir dan 9 tahun diantaranya berkiprah di pusaran lembaga legislatif. Kaderisasi yang dilakukan Gerindra masih terus dilakukan mulai tingkat kecamatan. Menghadapi Pemilu 2014 lalu ada sekitar 9.500 kader yang dilatih baik Muda maupun Madya, dan dari 2010 hingga sekarang ada pelatihan Gerindra Masa Depan (GMD) yang dilakukan untuk mempersiapakan keberlangsungan partai pada masa datang.

 

“Dalam pendidikan kader, kami menyampaikan beberapa hal penting bahwa kesadaran akan Pancasila adalah final. Kita adalah garda pengaman Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di akhir pendidikan kader, kami selalu mengucapkan sumpah kader Gerindra. Dalam sumpah yang paling penting adalah menjaga kepercayaan rakyat, menjaga kepercayan parpol, menjaga keuangan negara, menjaga keuangan partai, dan tidak akan memakan uang negara atau partai. Ini bagian dari ikhtiar kami menjadikan kesadaran korupsi sebagai bahaya,” tuturnya.

 

Lodewijk Freidrich Paulus, Sekjen Partai Golkar mengatakan di bawah kepengurusan baru ada slogan yang muncul yaitu bersih, bangkit, maju dan menang. Dari slogan ini, menjadi bersih bukan hal yang mudah dengan situasi yang ada saat ini, slogan bersih harus menjadi karakter para kader Golkar.

 

Konsep integritas politik yang dicanangkan KPK juga mendapat dukungan penuh partai Golkar, seperti sistem perekrutan yang menjadi titik awal. Golkar sendiri mempunyai 10 organisasi masyarakat yang nantinya akan menjadi kader potensial baik untuk pejabat publik ataupun pengurus partai.

 

Soal kode etik, pihaknya telah membentuk Majelis Etik pada 2018 diketuai tokoh senior partai Golkar secara kolektif selain adanya Mahkamah Partai Golkar. Mereka akan memberi respon pelanggaran yang dilakukan oleh para kader partai Golkar. “Pendanaan partai, sudah mengacu pada UU Parpol dan UU Pemilu. Sumbangan dari APBN/APBD, BPK bisa periksa. Keduanya dari sumbangan yang bisa diaudit. Jangan bilang pendanaan Golkar tidak transparan dan akuntabel,” kata Lodewijk.

 

Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate juga mendukung langkah KPK membangun sistem politik berintegritas. Dalam rangka pemberantasan korupsi, menurutnya banyak sikap politik dari para kader yang tidak mempertimbangkan citra partainya sendiri, seperti dana aspirasi, kemudian saksi yang dibiayai oleh negara.

 

“Kami tidak lagi ingin berpura-pura dalam pakta integritas. Sudah banyak kami diminta tanda tangan pakta intergitas. Sudah banyak kami minta anggota kami, tapi nyatanya dilanggar. Kami juga tanda tangan pakta integritas dengan Bawaslu, tapi nyatanya malah penyelenggara pemilu berbeda pendapat sendiri tentang mantan napi korupsi. Bagi kami simbolis seperti ini lip service saja,” terangnya.

 

Kemudian Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso berpendapat salah satu titik senturm dari persoalan pemberantasan korupsi adalah pendekatan hukum dan mekanisme demokrasi. Priyo berharap KPK bisa memberi masukan konstruktif dalam membangun sistem demokrasi yang antikorupsi dan berintegritas.

 

“KPK harus kita dukung, Berkarya jadi yang terdepan mendukung. Kami berkomitmen menegakkan SIPP yang dianjurkan KPK. Kami partai baru, tapi kami terdepan ingin mengadopsi sistem baru yang disampaikan KPK,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.