Selasa, 04 December 2018

Pimpinan Partai Komitmen Terapkan Sistem Parpol Berintegritas

KPK mengundang para pimpinan partai politik dan mengajak mereka untuk menciptakan politik berintegritas terutama menjelang Pemilu 2019.
Aji Prasetyo
Pimpinan KPK bersama Pimpinan 16 Parpol saat memperingati Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) 2018, sebelum penandatanganan komitmen integritas parpol di Jakarta, Selasa (4/12). Foto: RES

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Bidakara Jakarta dihadiri sejumlah tokoh termasuk Presiden Joko Widodo, pimpinan lembaga tinggi negara, beberapa menteri hingga para pimpinan partai politik. Sebenarnya Hari Antikorupsi Sedunia jatuh pada 9 Desember mendatang. Namun KPK memilih memperingatinya selama dua hari yaitu sejak hari ini dan besok (4-5 Desember 2018).

 

“Mestinya Hakordia jatuh pada 9 Desember, namun berhubung tanggal 9 libur, kami majukan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam sambutannya di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

 

Dalam peringatan Hakordia ini, KPK membawa sejumlah isu, salah satunya pencegahan korupsi di sektor politik. Agus mengakui ada yang berbeda dalam peringatan Hakordia tahun ini yaitu berkaitan dengan diundangnya sejumlah pimpinan Partai Politik. Tujuannya agar mereka mau berkomitmen bersama untuk mencegah korupsi di sektor politik mengingat Indonesia bakal menggelar Pemilu.  

 

Dalam kegiatan ini, KPK menawarkan konsep Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Sistem ini nantinya akan membuat kebijakan yang dibangun oleh parpol disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kader partai.

 

Setidaknya, ada 4 manfaat dari SIPP agar dapat menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas, meminimalkan resiko korupsi politik, penyalahgunaan kekuasaan, instrumen kepatuhan dari SIPP, dan menghasilkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

 

Sikap pimpinan parpol

Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang (OSO) mengatakan kehadiran KPK sebenarnya bukan untuk ditakuti, tetapi untuk mengurangi keinginan melakukan korupsi. Menurut OSO, korupsi hanya bisa dilawan dengan hati nurani. “Bagaimana mau berhenti? Saya bilang hati nurani semua sudah curiga, apa yang diputuskan saya setuju. Apa yang diatur KPK saya setuju,” kata dia.

 

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sendiri mengakui kasus korupsi saat ini memang sudah merajalela. Karena itu, banyak hal yang perlu diperbaiki. Ia mengaku pernah melakukan riset mengenai pembiayaan politik di negara Amerika Latin yang ditanggung negara, sehingga partai bisa melakukan tindakan tegas.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua