Kamis, 06 December 2018

Cegah Korupsi di Sektor Swasta Lewat Sebuah Buku

Buku Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha ini tidak serta merta membuat korporasi bisa terbebas dari jerat korupsi.
Aji Prasetyo
Ilustrasi Korupsi. Ilustrasi BAS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Buku Panduan berjudul Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha. Buku ini nantinya bisa jadi petunjuk bagi korporasi agar tidak melakukan, terjebak, atau terhindar dari tindak pidana korupsi.

 

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan jika dilihat dari UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tindak pidana korporasi sebenarnya sudah ada sejak 1999 lalu. Tetapi, tidak ada satu perusahaan pun menjadi tersangka, padahal banyak kasus lingkungan hidup, kehutanan, dan pencucian uang yang melibatkan korporasi.

 

"Yang kedua banyak korporasi digunakan sebagai alat menyembunyikan (hasil) korupsi. Contoh Nazarudin (mantan Bendara Umum Partai Demokrat) membuat 38 perusahaan untuk menyembunyikan korupsinya. Itu yang kita tahu. Kemudian Akil Mochtar juga sama dan perusahaannya aneh, misal direkturnya sopirnya," kata Syarif di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/12).

 

Apabila dilihat dasar adanya pemberian suap, ada pemberi dan penerima suap. Selain suap, kasus korupsi yang terjadi mayoritas adalah pengadaan barang dan jasa. Keduanya, menyumbang sekitar 80 persen kasus korupsi yang ditangani KPK. "Dari aktor swasta tak kalah banyak 200-an lebih. Itu hanya kasus di KPK, belum di kepolisian dan kejaksaan," tuturnya.

 

KPK sendiri sudah melakukan penindakan terhadap 5 korporasi, yang salah satu diantaranya sudah masuk ke dalam tahap penuntutan yaitu PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah (DGI). Atas dasar itu, pihaknya merasa perlu untuk menerbitkan buku panduan bagi korporasi.

 

"Dan rasanya enggak adil dong, kalau KPK sudah menindak, tapi belum ada panduannya agar tidak terjerumus. Makanya, hari ini kami luncurkan buku panduan pencegahan korupsi untuk dunia usaha," ujarnya. Baca Juga: Pimpinan Partai Komitmen Terapkan Sistem Parpol Berintegritas

 

Meski begitu, buku ini sendiri tidak bisa serta merta membuat korporasi terbebas dari tanggung jawab pidana. Ia mencontohkan lembaga anti korupsi Inggris pernah menetapkan perusahaan Rolls Royce sebagai tersangka meskipun sudah mempunyai buku panduan.

 

Sama halnya dengan perusahaan mobil Volkswagen (VW) yang oleh aparat penegak hukum di Amerika Serikat juga menjadi tersangka. "Yang penting tanpa inipun tanpa menyuap dan kongkalikong kamu bebas, jadi tak cukup aturan saja," jelas Syarif.

 

Disambut baik

Rahmat Junaedi perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mengapresiasi peluncuran buku panduan ini. Selama ini menurut Rahmat cukup banyak teori berkaitan dengan pencegahan korupsi di sektor swasta ataupun korporasi, tetapi jarang sekali yang bisa mengimplementasikannya.

 

Rahmat mengatakan pihaknya pernah menyampaikan kepada KPK memang ada peraturan perundang-undangan yang memungkinkan menghukum korporasi. Tetapi, seperti dikatakan Syarif belum ada panduan bagi korporasi agar terhindar dari jerat korupsi.

 

"Jadi memang ada literasi panjang. 6 bulan kita diskusi itu, secara prinsip dunia usaha mendukung. Kita enggak mau dunia usaha dibebani biaya yang bukan hanya berujung tindak pidana korupsi dan tidak efisien," terangnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua PPATK Yunus Husein mengatakan pada 2016 lalu Mahkamah Agung mengeluarkan Perma untuk mengisi kekosongan hukum acara berkaitan dengan pidana korporasi. Setidaknya ada dua pasal yang terkait langsung yaitu Pasal 3 dan 4 dalam Perma korporasi itu.

 

Dalam Pasal 3 itu, menyebutkan apakah sebuah tindakan termasuk tindak pidana korporasi atau tidak yang mengandung tanggung jawab pengganti. “Kalau ada urusan hubungan kerja, berarti harus ada tanggung jawab korporasi.”

 

Sementara Pasal 4 ayat 2, kalau perusahan membiarkan dan tak melakukan pencegahan, jadi mereka lalai membiarkan pegawainya, maka bisa dijerat pidana korporasi.

 

"Kalau terpenuhi, perusahaan bisa bilang punya pedoman. Cuma orang yang tetap melakukan korupsi, harus benar-benar dijalankan pedoman dalam perusahaan itu," lanjut Yunus.

 

Menurut Yunus, perusahaan sebenarnya tidak masalah jika dikenakan denda karena mereka punya dukungan finansial yang kuat. Tetapi, jika izin usahanya dicabut, itu bisa mematikan perusahaan termasuk para karyawan yang bekerja di perusahaan itu sendiri.

 

Pengajar Fakultas Ekonomi UGM Rimawan mengungkapkan jumlah nilai korupsi yang dilakukan pihak swasta sebesar Rp117,1 triliun dan total kerugian keuangan negara mencapai Rp203,6 triliun. Dan dari 504 pelaku korupsi di sektor swasta (korporasi), 185 pelaku diantaranya merupakan oknum BUMN dan BUMD.

 

"Karena ini titik paling rawan, memang faktanya korporasi korupsi paling tinggi dan masuknya KPK sangat pas. Problemnya kita belum akomodasi konvensi UNCAC," kata dia.

 

Dari data yang disampaikan pimpinan KPK Laode M Syarif, korporasi seringkali terjerat dalam kasus suap dan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. “Dampaknya semua vendor saat ini mempunyai sistem pencegahan korupsi yang tujuannya untuk meningkatkan kredibilitas.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua