Cegah Korupsi di Sektor Swasta Lewat Sebuah Buku
Berita

Cegah Korupsi di Sektor Swasta Lewat Sebuah Buku

Buku Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha ini tidak serta merta membuat korporasi bisa terbebas dari jerat korupsi.

Oleh:
Aji Prasetyo
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi Korupsi. Ilustrasi BAS
Ilustrasi Korupsi. Ilustrasi BAS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Buku Panduan berjudul Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha. Buku ini nantinya bisa jadi petunjuk bagi korporasi agar tidak melakukan, terjebak, atau terhindar dari tindak pidana korupsi.

 

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan jika dilihat dari UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tindak pidana korporasi sebenarnya sudah ada sejak 1999 lalu. Tetapi, tidak ada satu perusahaan pun menjadi tersangka, padahal banyak kasus lingkungan hidup, kehutanan, dan pencucian uang yang melibatkan korporasi.

 

"Yang kedua banyak korporasi digunakan sebagai alat menyembunyikan (hasil) korupsi. Contoh Nazarudin (mantan Bendara Umum Partai Demokrat) membuat 38 perusahaan untuk menyembunyikan korupsinya. Itu yang kita tahu. Kemudian Akil Mochtar juga sama dan perusahaannya aneh, misal direkturnya sopirnya," kata Syarif di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/12).

 

Apabila dilihat dasar adanya pemberian suap, ada pemberi dan penerima suap. Selain suap, kasus korupsi yang terjadi mayoritas adalah pengadaan barang dan jasa. Keduanya, menyumbang sekitar 80 persen kasus korupsi yang ditangani KPK. "Dari aktor swasta tak kalah banyak 200-an lebih. Itu hanya kasus di KPK, belum di kepolisian dan kejaksaan," tuturnya.

 

KPK sendiri sudah melakukan penindakan terhadap 5 korporasi, yang salah satu diantaranya sudah masuk ke dalam tahap penuntutan yaitu PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah (DGI). Atas dasar itu, pihaknya merasa perlu untuk menerbitkan buku panduan bagi korporasi.

 

"Dan rasanya enggak adil dong, kalau KPK sudah menindak, tapi belum ada panduannya agar tidak terjerumus. Makanya, hari ini kami luncurkan buku panduan pencegahan korupsi untuk dunia usaha," ujarnya. Baca Juga: Pimpinan Partai Komitmen Terapkan Sistem Parpol Berintegritas

 

Meski begitu, buku ini sendiri tidak bisa serta merta membuat korporasi terbebas dari tanggung jawab pidana. Ia mencontohkan lembaga anti korupsi Inggris pernah menetapkan perusahaan Rolls Royce sebagai tersangka meskipun sudah mempunyai buku panduan.

Tags:

Berita Terkait