Sabtu, 08 December 2018

Menurut Aturan Terbaru, Pungutan Ekspor CPO Dievaluasi Setiap Bulan

Ada cacatan kritis petani kelapa sawit.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Kebun Sawit (Ilustrasi). Foto: www.bumn.go.id

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, 4 Desember lalu, telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan No. 152 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Inilah aturan terbaru yang mengatur salah satu pungutan pada usaha perkebunan kelapa sawit. Beleid ini dikeluarkan setelah Menteri Keuangan sendiri mengusulkan perubahan tarif.

 

Salah satu poin penting dalam PMK terbaru ini adalah evaluasi. Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diharuskan melakukan evaluasi setiap bulan terhadap pelaksanaan pengenaan tarif pungutan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk mengusulkan perubahan tarif layanan kepada Menteri Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Oh ya, berdasarkan aturan terbaru ini, tarif pungutan ditetapkan berdasarkan batasan lapisan nilai harga crude palm oil (CPO). Harga CPO-nya mengacu pada harga referensi yang ditetapkan Menteri Perdagangan.

 

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengapresiasi terbitnya pungutan ekspor minyak sawit mentah yang dituangkan dalam PMK No. 152 Tahun 2018. Pemerintah menetapkan jika harga minyak wasit mentah kurang dari 570 dolar Amerika Serikat (AS$) per ton maka tidak akan dikenakan pungutan tarif. Sebaliknya, jika harga minyak sawit mentah berkisar antara AS$570 hingga AS$619 per ton, akan dikenakan kutipan sebesar AS$25 dan jika harga minyak sawit mentah di atas AS$619, akan dikenakan pungutan sebesar AS$50 per ton.

 

(Baca juga: 7 Perjanjian Perdagangan Internasional ini akan Diratifikasi Indonesia)

 

Meskipun mengapresiasi, Sekretaris Jenderal SPKS, Mansuetus Darto menduga PMK tidak disertai hasil studi yang matang mengenai dampak pungutan terhadap anjloknya harga sawit di tingkatan petani. SPKS curiga ada industri biodiesel yang tengah ‘bermain’ di balik keluarnya PMK No. 152 Tahun 2018. “Mereka sudah keasyikan mendapatkan subsidi dari sektor hulu perkebunan,” papar Darto lewat keterangan tertulisnya kepada hukumonline, Jumat (5/12).

 

Darto menilai PMK No. 152 Tahun 2018 masih mencantumkan nilai kutipan yang sangat besar sehingga  berdampak pada rendahnya harga tandan buah segar (TBS) di masa mendatang. Sementara itu, porsi distribusi dan pemanfaatan dana pungutan untuk petani sawit tidak seimbang dengan kontribusi, dan dampaknya pasti dirasakan petani sawit. Alokasi untuk subsidi biodiesel jauh lebih besar dibandingkan dengan alokasi penanaman ulang (replanting) dan peningkatan kapasaitas sumber daya manusia perkebunan. Setelah melakukan simulasi, SPKS menemukan bahwa jika kutipan sebesar  AS$50 per ton diterapkan, pendapatan petani mengalami penurunan sebesar Rp124 per kilogram dengan asumsi harga minyak sawit mentah internasional AS$480 per ton.

 

SPKS setuju adanya potongan minyak sawit mentah ‘hanya’ sebesar AS$10 per ton. Itu pun dengan catatan: dana tersebut dikelola oleh Badan Layanan Umum yang bernaung di bawah Kementerian Pertanian. Menurut Darto, lambatnya program untuk petani selama ini akibat salah urus oleh BPDP-KS yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan tidak terlalu paham masalah sawit (dibandingkan Kementerian Pertanian), dan lebih memperhatikan industri biodiesel. “Makanya, realisasi program untuk petani hanya 3 persen dan sisanya adalah untuk biodiesel,” terangnya.

 

Darto mengungkapkan PMK terbaru tidak serta merta akan membantu kenaikan dan stabilitas harga tandan buah segar kelapa sawit dari petani, karena ada beberapa faktor lain yang sebenarnya memengaruhi harga tandan buah segar kelapa sawit seperti, kelebihan produksi, faktor harga komoditas nabati jenis lainnya yang juga turun, serta tata kelola pembelian tandan buah segar petani yang tanpa pengawasan bagi pembeli pihak ketiga.

 

(Baca juga: Pemerintah Diminta Tunda Permentan Harga TBS)

 

Terkait dengan capaian program Biodiesel B20 saat ini, SPKS juga menyoroti sumber produk bahan baku agar diperoleh dari petani yang sudah legal. Menurut Mansuetus, program Biodiesel B20 menunjukkan kesan bahwa industri ingin memperoleh untung sendiri sebab perusahaan biodiesel juga memiliki kebun sawit. “Kami juga meminta Presiden Jokowi untuk segera memastikan sumber produk B20 itu diperoleh dari perkebunan rakyat,” ungkapnya.

 

Menurut SPKS, selama ini petani selalu jadi penonton di tengah maraknya industri biodiesel dalam negeri. Seharusnya perkebunan rakyat diutamakan. Jika B20 digunakan untuk kepentingan nasional, seharusnya petani kelapa sawit memperoleh prioritas. Menurut perhitungan  SPKS, B20 diperoleh dari luas lahan 780.000 ha. Jika semua lahan merupakan kebun rakyat , petani akan memperoleh nilai tambah.  Berbeda dengan situasi selama ini yang selalu menjual ke tengkulak dengan harga yang sangat rendah.

 

Kepala Departemen Advokasi SPKS, Marselinus Andry mengungkapkan, diterbitkannya PMK No. 152 Tahun 2018 bukan berarti tanggung jawab pemerintah berhenti. Perlu ada solusi yang harus dipikirkan agar ke depan pengembngan pasar minyak sawit terutama kebutuhan dalam negeri tidak hanya melalui program B20. Pemerintah harus mengembangkan hilirisasi dan produk akhir industri sawit Indonesia. “Baik di industri makanan, industri customary goods, maupun industri kosmetik dan kesehatan,” tambah Andry.

 

Menurut Andry, perencanaan pengembangan hilirisasi berbagai industri berbasis minyak sawit sangat relevan dengan agenda moratorium yang akan berjalan di sektor hulu. Ketercukupan produksi melalui pendekatan peningkatan produktivitas kelapa sawit dari luas lahan perkebunan sawit sangat mendukung faktor permintaan bagi kebutuhan industri dalam negeri atau kegiatan ekspor dan turunannya.

 

“Untuk itu, perbaikan tata kelola BPDP-KS untuk pembangunan berkelanjutan serta pemberdayaan dan tata kelola bagi petani swadaya harus menjadi prioritas untuk mendukung peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat,” tegas Andry.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.