Senin, 10 December 2018

Sejumlah Harapan terhadap 7 Komisioner LPSK Terpilih

Komisioner LPSK terpilih bakal fokus merevisi dan membuat standar operasional prosedur (SOP) perlindungan saksi dan korban dan membentuk LPSK perwakilan di daerah.
Rofiq Hidayat
Gedung LPSK. Foto: RES

Komisi III DPR resmi menetapkan 7 Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2018-2023 setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diikuti 14 calon usulan Panitia Seleksi (Pansel) bentukan pemerintah. Ada sejumlah harapan dan tantangan terhadap 7 Anggota LPSK untuk lima tahun ke depan agar kinerja LPSK menjadi lebih baik.

 

Pekan kemarin, Komisi III DPR telah menetapkan tujuh orang yang lolos seleksi.  Ketujuh kosioner terpilih yakni Hasto Atmojo Suroyo (petahana), Brigjen (Pol) Achmadi, Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, Edwin Partogi Pasaribu (pertahana), Livia Istania DF Iskandar, Manager Nasution, dan  Susilaningtias.

 

Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmon Junaedi Mahesa mengatakan terpilihnya 7 dari 14 calon yang diusulkan pemerintah dianggap memiliki pemahaman komprehensif terhadap tugas pokok dan fungsi LPSK. Karena itu, diharapkan LPSK ke depan lebih berani memberi jaminan perlindungan dan keselamatan saksi dan korban di semua tingkat pemeriksaan mulai penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan.   

 

“Proses perlindungan saksi dan korban sudah bisa mulai di tingkat kepolisian. Kepemimpinan LPSK yang baru diharapkan dapat berperan mengontrol proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan prosedur (hukum acara),” kata Desmon, Senin (10/12/2018). 

 

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengakui 7 Komisioner LPSK terpilih belum sepenuhnya memenuhi Pasal 14 UU No.13 Tahun 2006 tentang LPSK. Sebab, sejak awal Pansel Calon Anggota LPSK bentukan pemerintah memang tidak mengusulkan calon yang berasal dari unsur Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.

 

Pasal 14 UU LPSK menyebutkan, “Anggota LPSK terdiri atas 7 orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat.”

 

“Tidak adanya kedua unsur tersebut tidak kemudian menggangu kinerja LPSK dan bukan keharusan. Saya harap ini tidak akan mengganggu. Sebab, 7 Anggota LPSK terpilih itu merupakan komposisi ideal,” klaimnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua