Selasa, 11 Desember 2018

PERMAHI Minta KPK Fokus Basmi Mafia Peradilan

RED

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN Permahi) meminta KPK lebih fokus membasmi mafia peradilan. Sebab, gurita masalah peradilan sudah begitu kompleks. Harapan itu mencuat dalam Refleksi Hari Anti Korupsi 2018 yang digelar DPN Permahi di Jakarta, Minggu (9/12).

"Permahi mendorong gerakan pemberantasan korupsi dengan mendesak KPK fokus membasmi mafia peradilan dan masuk pada wilayah korupsi politik serta medesak agar KPK mengusut tuntas aktor Intelektual Kasus korupsi mega proyek Meikarta," kata Ketua Umum DPN Permahi M. Andrean Saefudin dalam rilis yang diterima Hukumonline.

Permahi, kata Andrean, mendorong adanya perbaikan pada sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. "Diperlukan pembenahan yang serius terhadap rekrutmen, pembinaan (sistem mutasi dan promosi) dan pengawasan hakim," paparnya.

Selain itu, Permahi berharap Komisi Yudisial diberi peran yang lebih kuat untuk membantu MA dalam melakukan pembenahan sistem rekrutmen, pembinaan, dan pengawasan hakim. Mendesak RUU Jabatan Hakim untuk segera disahkan agar reformasi peradilan dapat dilakukan secara komprehensif.

Adapun untuk proses legislasi, DPR harus mempu menjaga kepercayaan publik dengan menghindarkan diri dari penyalahgunaan wewenang jabatan dan meningkatkan kinerja nyata. Jika DPR tidak segera berbenah, bukan hanya membuat kredibilitas DPR makin jatuh, tapi juga dapat membuat publik apatis untuk berpartisipasi pada Pemilu 2019. 

"Agar mengurangi tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berdampak pada terhambatnya implementasi kebijakan, perlu aturan hukum yang secara kuat mewajibkan semua rancangan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan dilakukan harmonisasi oleh instansi di luar dari pembentuk," pungkas M. Andrean.

DPN Permahi juga menyoroti integritas kepala daerah. Maraknya korupsi kepala daerah dan mafia peradilan disebabkan antara lain minimnya integritas. Integritas kepala daerah dan aparat penegak hukum sangat penting dalam mewujukan negara hukum yang demokratis dan menghadirkan keadilan bagi seluruh insan pencari keadilan. 

Kasus suap dalam proyek Meikarta misalnya melibatkan kepala daerah. DPN Permahi meminta agar aparat penegak hukum, khususnya KPK, mengusut tuntas kasus ini, termasuk mengejar orang-orang yang terlibat kuat dalam pemberian suap.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua