PERMAHI Minta KPK Fokus Basmi Mafia Peradilan
Aktual

PERMAHI Minta KPK Fokus Basmi Mafia Peradilan

Oleh:
RED
Bacaan 2 Menit
PERMAHI Minta KPK Fokus Basmi Mafia Peradilan
Hukumonline

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN Permahi) meminta KPK lebih fokus membasmi mafia peradilan. Sebab, gurita masalah peradilan sudah begitu kompleks. Harapan itu mencuat dalam Refleksi Hari Anti Korupsi 2018 yang digelar DPN Permahi di Jakarta, Minggu (9/12).

"Permahi mendorong gerakan pemberantasan korupsi dengan mendesak KPK fokus membasmi mafia peradilan dan masuk pada wilayah korupsi politik serta medesak agar KPK mengusut tuntas aktor Intelektual Kasus korupsi mega proyek Meikarta," kata Ketua Umum DPN Permahi M. Andrean Saefudin dalam rilis yang diterima Hukumonline.

Permahi, kata Andrean, mendorong adanya perbaikan pada sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. "Diperlukan pembenahan yang serius terhadap rekrutmen, pembinaan (sistem mutasi dan promosi) dan pengawasan hakim," paparnya.

Selain itu, Permahi berharap Komisi Yudisial diberi peran yang lebih kuat untuk membantu MA dalam melakukan pembenahan sistem rekrutmen, pembinaan, dan pengawasan hakim. Mendesak RUU Jabatan Hakim untuk segera disahkan agar reformasi peradilan dapat dilakukan secara komprehensif.

Adapun untuk proses legislasi, DPR harus mempu menjaga kepercayaan publik dengan menghindarkan diri dari penyalahgunaan wewenang jabatan dan meningkatkan kinerja nyata. Jika DPR tidak segera berbenah, bukan hanya membuat kredibilitas DPR makin jatuh, tapi juga dapat membuat publik apatis untuk berpartisipasi pada Pemilu 2019. 

"Agar mengurangi tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berdampak pada terhambatnya implementasi kebijakan, perlu aturan hukum yang secara kuat mewajibkan semua rancangan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan dilakukan harmonisasi oleh instansi di luar dari pembentuk," pungkas M. Andrean.

DPN Permahi juga menyoroti integritas kepala daerah. Maraknya korupsi kepala daerah dan mafia peradilan disebabkan antara lain minimnya integritas. Integritas kepala daerah dan aparat penegak hukum sangat penting dalam mewujukan negara hukum yang demokratis dan menghadirkan keadilan bagi seluruh insan pencari keadilan. 

Kasus suap dalam proyek Meikarta misalnya melibatkan kepala daerah. DPN Permahi meminta agar aparat penegak hukum, khususnya KPK, mengusut tuntas kasus ini, termasuk mengejar orang-orang yang terlibat kuat dalam pemberian suap.

Tags: