Selasa, 11 December 2018

MPR Minta Aparat Usut Tercecernya e-KTP

Terhadap pihak yang terlibat dalam kasus tercecernya e-KTP ini harus ditindak tegas. 
RED
Foto: Humas MPR

Sekitar 1.706 Kartu Tanda Penduduk (KTP)  elektronik atau e-KTP ditemukan tercecer di Duren Sawit, Jakarta Timur. Wakil Ketua MPR Mahyudin angkat bicara. Dia meminta pihak aparat penegak huku. untuk mengusut tercecernya e-KTP itu.

 

"Itu (tercecernya ribuan e-KTP) aneh," kata Mahyudin usai Sosialisasi Empat Pilar MPR di Batu Kajang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Senin (10/12).

 

Ditemukannya e-KTP di Duren Sawit bukanlah kasus pertama. Sebelumnya di Duren Sawit, warga Serang dan Bogor juga dikejutkan dengan kasus serupa. E-KTP yang ditemukan di Serang dan Bogor jumlahnya juga ribuan.

 

"Kita tidak mau menuduh apakah tercecernya e-KTP itu berkaitan dengan pemilu, dengan DPT. Saya kira diusut saja. Gubernur juga sudah turun tangan. Usut siapa yang membuang, kenapa sampai tercecer," tegas Mahyudin.

 

Menurut Mahyudin, pihak yang terlibat dalam kasus tercecernya e-KTP ini harus ditindak tegas. "Kalau memang ada pejabat yang terlibat harus ditindak dengan tegas. Dalam situasi seperti sekarang ini saya kira penanganan kasus e-KTP harus hati-hati karena bisa memecah belah bangsa kita," katanya.

 

Mahyudin menduga ada unsur kesengajaan dalam kasus tercecernya e-KTP ini. "Kita tidak tahu siapa yang membuang atau membuat KTP elektronik itu tercecer. Kalau menurut saya mungkin saja ada unsur-unsur kesengajaan dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab," duganya.

 

"Oleh karena itu tercecernya KTP ini harus diusut, siapa yang membuang, siapa yang membuat tercecer. Kalau tercecer itu artinya tidak sengaja, tapi kalau dibuang artinya disengaja. Jadi bisa disengaja bisa juga tidak. Ini perlu disidik," pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua