Selasa, 11 Desember 2018

MPR Dorong Mahasiswa Melakukan Riset

Universitas atau perguruan tinggi harus diberdayakan agar melakukan berbagai penelitian.
RED
Foto: Humas MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendorong kampus untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Khususnya di bidang riset dan mengubah cara berpikir mahasiswa untuk menguasai ilmu pengetahuan.dan teknologi.

 

"Seperti riset pengolahan sumber daya alam di Kaltim. Ini juga bisa membuat mahasiswa tertarik melakukan riset sehingga muncul kreativitas-kreativitas," kata Wakil Ketua MPR Mahyudin di Universitas Mulawarman, Selasa (11/12).

 

MPR bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Mulawarman menggelar temu tokoh/kebangsaan di GOR Universitas Mulawarman, Samarinda.  Temu tokoh/kebangsaan ini diikuti staf pengajar, guru PPKn, dan sekitar 1000 lebih mahasiswa dari perguruan tinggi di Samarinda.

 

Dalam temu tokoh nasional/kebangsaan itu Mahyudin  menyampaikan presentasi dengan judul "Kontribusi Generasi Muda Menyambut Tahun Emas 2045". Mengawali paparannya Mahyudin menyebutkan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, memajukan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

 

"Maka visi Indonesia adalah berdaulat, maju, adil dan makmur. Itu tercantum dalam Pembukaan UUD," katanya.

 

Apakah tujuan bernegara itu tercapai?. Mengacu pada data perhitungan-perhitungan kemajuan ekonomi, Mahyudin mengungkapkan pada 2045 (visi 100 tahun Indonesia merdeka) Indonesia menjadi salah satu negara dengan PDB terbesar di dunia. Saat itu PDB Indonesia urutan empat terbesar di dunia. "Kita berharap Indonesia saat itu sudah menjadi negara maju," ujarnya.

 

Mahyudin juga mengatakan pendapatan per kapita Indonesia saat ini berkisar 3.500 dollar AS atau Rp 45 juta per tahun. Indonesia masuk dalam medium income. Tapi pendapatan per kapita Indonesia tidak beranjak naik. Karena itu Indonesia dikatakan masuk dalam jebakan negara berpendapatan menengah. "Ini yang sedang diperjuangkan agar pendapatan per kapita naik menjadi 11.000 dolar AS," katanya.

 

Pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat 15 dunia. Indonesia diramalkan masuk pada peringkat 9 dunia pada 2030. "Pada 2045, Indonesia masuk pada peringkat empat besar. Saat itu PDB Indonesia mencapai 9.313 milar dollar. Jadi, peluang Indonesia sangat bagus," katanya.

 

Indonesia juga mengalami bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif dua kali lipat dari usia non produktif. Namun kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi bumerang. Periode ini berlangsung sampai 2035. Ini peluang bagi Indonesia.

 

Melihat peluang itu Mahyudin mengharapkan universitas atau perguruan tinggi diberdayakan. Misalnya, perguruan tinggi lebih giat melakukan kajian dan riset  sehingga Universitas Mulawarman juga bergerak dengan melakukan riset-riset.  Termasuk riset pengolahan sumber daya alam di Kaltim. Supaya mahasiswa juga tertarik melakukan riset. "Agar mereka juga punya kreativitas," harapnya.


 
Menurut Mahyudin, mahasiswa perlu menciptakan lahan usaha baru tidak hanya mengincar pekerjaan sebagai PNS. Dia meminta agar penduduk Kaltim tidak  terlena dengan keunggulan sumber daya alam yang dimiliki. Sebaliknya mesti  meningkatkan kualitas  sumber daya manusianya.

 

Untuk itu Mahyudin mendorong perguruan tinggu melakukan riset dan mendorong mahasiswa menguasai Iptek. "Kita dorong kampus untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi terutama berorientasi riset dan mengubah cara berpikir mahasiswa untuk menguasai Iptek dan wawasan riset," imbuhnya.

 

Mahyudin mengharapkan mahasiswa untuk tetap semangat membangun Indonesia. "Mahasiswa, khususnya mahasiswa Kaltim, ikut bersama membangun Indonesia yang kita cintai ini," tukasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua