Selasa, 11 December 2018

Baleg Usul SOP Penyadapan KPK Masuk dalam RUU Penyadapan

Seharusnya RUU Penyadapan hanya mengatur hal-hal prinsip, tidak bersifat teknis bagaimana proses penyadapan itu dilakukan.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan terus dibahas dan dirumuskan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Salah satu poin penting dalam draf RUU Penyadapan yakni kewenangan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

 

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan keberadaan RUU Penyadapan yang tengah dirumuskan DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar kewenangan dan proses/mekanisme penyadapan diatur khusus dalam aturan setingkat Undang-Undang (UU) karena menyangkut hak asasi manusia (HAM).    

 

Baginya, RUU tentang Penyadapan merupakan pelaksanaan norma Pasal 12 ayat (1) huruf a  UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 12 ayat (1) huruf a menyebutkan, “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.”

 

Namun, dalam praktik penyadapan yang selama ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) internal KPK menimbulkan masalah bagi sebagian kalangan. Sebab, SOP penyadapan KPK tersebut tak boleh diketahui oleh publik. “Kita menyarankan supaya peraturan internal KPK soal penyadapan masuk dalam norma RUU tentang Penyadapan ini,” pintanya, Selasa (11/12/2018). Baca Juga: BNN Usul Penyadapan Demi Keamanan Negara Mesti Dipisahkan

 

Menurutnya, apabila SOP penyadapan KPK masuk dalam RUU tentang Penyadapan tak akan mengganggu kewenangan KPK. Sebab, tata cara penyadapan yang secara umum mesti mendapat izin dari pengadilan setempat, dikecualikan dalam penanganan kasus-kasus korupsi. “Pengecualian tersebut bakal masuk sebagai norma dalam draf RUU Penyadapan, sehingga KPK tak akan terganggu kewenangannya,” lanjutnya.

 

“Peraturan internal KPK soal penyadapan dimasukan dalam RUU Penyadapan bisa meminimalisir perdebatan di tengah masyarakat soal kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK dan lembaga penegak hukum lain.”

 

Hal-hal prinsip

Terpisah, Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar menyarankan agar RUU Penyadapan hanya mengatur hal-hal yang bersifat prinsip. Misalnya, proses perizinan, mekanisme menggunakan (penyadapan), menyimpan, menghancurkan hasil penyadapan dan pengawasan. Namun, bila mengatur hal-hal teknis dalam RUU Penyadapan, seperti tata cara penyadapan yang dilakukan KPK dalam SOP internal tidaklah tepat.

 

“Kalau saya tidak sepakat. Karena SOP kan bersifat teknis. Jadi tidak perlulah ditarik ke UU,” ujarnya kepada Hukumonline.

 

Menurutnya, tata cara penyadapan yang dilakukan masing-masing institusi penegak hukum berbeda. Seperti prosedur penyadapan di Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN) tentu berbeda dengan praktik di KPK. Demikian pula, dengan peralatan yang digunakan masing-masing lembaga tersebut.

 

Idealnya, kata dia, RUU Penyadapan mengatur detil soal definisi penyadapan yang tak boleh bersifat konvensional. Sebaliknya definisi penyadapan mesti mengakomodir definisi penyadapan secara luas seperti diatur berbagai UU yang mengatur kewenangan dan prosedur penyadapan. Saat ini, diperkirakan terdapat 20 UU yang isinya mengatur tentang penyadapan.

 

“Oleh karena ingin mengatur dan mengumpulkan serta mensinkronisasi berbagai UU sektoral, maka RUU ini yang pertama mesti dalam konteks definisi bisa mencakup penyadapan ataupun intersepsi komunikasi,” ujarnya.

 

Wahyu mengakui Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK tidak secara detil mengatur soal penyadapan. Karenanya, KPK mengatur sendiri mekanisme dan tata cara penyadapan melalui SOP di internal. “Soal spesifik yang diatur dalam UU ruang lingkup (kewenangan) sampai mana, prinsipnya seperti apa yang mesti diatur. Kalau soal teknis tidak mungkin diatur dalam UU,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua