Rabu, 12 December 2018

KPK Tangkap Kepala Daerah di Cianjur

Dari lokasi KPK menemukan uang sebesar Rp1,5 miliar.
Aji Prasetyo
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: RES

Daftar jumlah 105 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi semakin bertambah. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui kembali melakukan penangkapan terhadap kepala daerah di Cianjur, Jawa Barat.

 

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai sejak subuh hari ini, Rabu (12/12), tim Penindakan KPK ditugaskan ke Cianjur mengamankan 6 orang dan kemudian dibawa ke kantor KPK untuk proses lebih lanjut. Hal itu dilakukan setelah didapatkan bukti awal dugaan telah terjadi transaksi suap terhadap penyelenggara negara.

 

Syarif mengatakan sebelumnya KPK mendapat informasi akan ada penyerahan uang terkait anggaran pendidikan di Cianjur. Setelah dilakukan pengecekan di lapangan, terdapat bukti awal adanya dugaan pemberian suap untuk kepala daerah.

 

"KPK menduga uang tersebut dikumpulkan dari kepala sekolah, kemudian disetor ke Bupati (Cianjur)," kata Syarif dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (12/12/2018).

 

Enam orang yang diamankan itu terdiri dari Kepala Daerah, Kepala Dinas dan Kepala Bidang, dari unsur MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), dan pihak lain. Dari lokasi juga diamankan uang sekitar Rp1,5 milyar yang diduga dikumpulkan dari kepala sekolah.

 

"Karena saat ini tim sedang bekerja, kami belum dapat memberikan informasi yang lebih rinci," kata dia.

 

KUHAP memberi waktu pada KPK selama maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan tersebut. Hasilnya, kata Syarif, akan disampaikan secara lebih lengkap pada konferensi pers.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua