Kamis, 13 December 2018

Pembentuk UU Diperintahkan 'Rombak' Batas Usia Perkawinan!

Lewat putusan ini, pemerintah harus mampu melihat bahwa perubahan UU Perkawinan ataupun upaya pengesahan perppu mutlak diperlukan.
Agus Sahbani
Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dalam putusannya, frasa “usia 16 tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) UU perkawinan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan masih tetap dinyatakan berlaku hingga tenggat waktu yang ditentukan dalam putusan ini.  

 

"Memerintahkan pembentuk undang-undang (UU) dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan,” ujar Ketua Majelis MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan bernomor 22/PUU-XV/2017 di ruang sidang MK, Kamis (13/12/2018). 

 

Pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan terkait batas usia perkawinan ini diajukan oleh Endang Wasrinah, Maryanti, Rasminah yang diwakili sejumlah pengacara publik yang tergabung dalam Koalisi 18+. Intinya, Para Pemohon yang mengaku sebagai korban perkawinan anak, menilai ketentuan batas yang membedakan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu dianggap diskriminasi. Hal ini mengakibatkan hak-hak konstitusional mereka terlanggar, seperti hak kesehatan, pendidikan, tumbuh kembang yang dijamin konstitusi.

 

Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun."

 

Mahkamah menilai perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian hak asasi manusia (HAM) yang dijamin konstitusi. Karena itu, dalil permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

 

Sekalipun dalil permohonan beralasan menurut hukum, namun Mahkamah tidak bisa serta merta (otomatis) menyatakan (memutuskan) Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang frasa “umur 16 tahun” inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dibaca “usia 19 tahun” sebagaimana petitum permohonan. Artinya, Mahkamah tak bisa mengabulkan keinginan Para Pemohon yang meminta batas usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun karena hal ini menjadi kewenangan pembentuk UU (positive legislator).           

 

Seperti telah ditegaskan Mahkamah sebelumnya, penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk UU. Sebab, apabila Mahkamah memutuskan batas usia minimal perkawinan, justru akan menutup ruang pembentuk UU di kemudian hari guna mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai perkembangan hukum dan masyarakat (sosiologis).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua