Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) resmi menjadi hak usul inisatif DPR dalam rapat paripurna pada Senin (3/12) pekan lalu. Dalam draft yang diperoleh Hukumonline, RUU Migas mengatur penguasaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara sebagai sumber daya alam strategis.
Penguasaan dan pengusahaan minyak dah gas bumi diatur dalam Bab III meliputi seluruh kegiatan usaha hulu hingga usaha hilir minyak dan gas bumi. Pemerintah pusat merupakan pemegang kendali penguasaan pertambangan minyak dan gas bum melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan secara ketat.
Pemerintah pusat sebagai pemegang kuasa pertambangan migas tentu memberikan kuasa usaha pertambangan kepada Badan Usaha Khusus (BUK) Minyak dan Gas. BUK Migas merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang dibentuk khusus berdasarkan RUU Minyak dan Gas Bumi ini. Nantinya, BUK melakukan kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi yang seluruh modal dan kekayaannya dimiliki oleh negara.
Adapun pengaturan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan oleh BUK Migas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Termasuk juga perusahaan swasta nasional, badan usaha swasta asing, dan koperasi. Kata lain, semua entitas tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.
“Kegiatan usaha penunjang hulu, hilir minyak dan gas bumi pengaturannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah,” demikian bunyi redaksional ketentuan Pasal 5 ayat (1) RUU Migas ini. Baca Juga: Dua Poin Penting dalam RUU Migas
Terkait cadangan minyak dan gas bumi, pemerintah pusat melalui BUK Migas berkewajiban menetapkan dan meningkatkan temuan cadangan minyak dan gas bumi. Dalam rangka kepentingan nasional seluruh wilayah Indonesia, pemerintah pusat wajib menetapkan cadangan strategis, cadangan penyangga, serta cadangan operasional minyak dan gas bumi yang nantinya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP).
Selain itu, pemerintah pusat berkewajiban menjamin ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakal gas bumi. Semuanya merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh Indonesia.