Senin, 17 Desember 2018

MPR Gelorakan Empat Pilar di Pulau Panjang Aceh Singkil

Terdapat empat nilai kebangsaan yang perlu dipahami oleh rakyat Indonesia.
RED
Foto: Humas MPR

Anggota MPR Fraksi PAN asal Aceh, Muslim Ayub, hadir pada Pagelaran “Festival Seni Budaya Lokal” di Pulau Panjang Aceh Singkil, Minggu (16/12). Pulau Panjang adalah sebuah desa yang letaknya di Kepulauan Banyak bagian dari Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan hasil pemekaran Kabupataen Aceh Selatan yang terdiri dari dua wilayah yaitu kepulauan dan daratan yang sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

 

Kehadiran Muslim Ayub yang juga Anggota Badan Penganggaran MPR di Pulau Panjang itu adalah dalam rangka sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPR dengan metode Pagelaran Seni Budaya. Atas dukungan Muslim Ayub, pagelaran seni budaya yang diselenggarakan di salah satu pulau yang tergabung dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil itu menampilkan Pementasan Tarian Randey, Serampang 12, Langser, Leleusen, Bercerai Kasih, Berempat, dan Maena.


 
Sosialisasi  Empat Pilar MPR di Pulau Panjang itu, selain dihadiri oleh Muslim Ayub juga dihadiri Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal MPR Maifrizal, Camat Kepulauan Banyak Mukhlis, dan ratusan warga dari Kepulauan Banyak, serta tamu undangan lainnya.

 

Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal MPR, Maifrizal, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan yang dikemas dalam bentuk Pagelaran Seni Budaya ini merupakan salah satu metode sosialisasi Empat Pilar MPR. “Kita bersyukur Aceh Singkil, khususnya Pulau Panjang, memiliki kesenian  yang sangat membanggakan,” ungkap Maifrizal.

 

Sosialisasi Empat Pilar MPR menjadi sangat penting. “Agar seluruh rakyat Indonesia untuk dapat memahami nilai-nilia kebangsaan yang kita miliki,” jelas pria yang biasa dipanggil Datuk itu. Ada empat nilai kebangsaan yang perlu dipahami oleh rakyat Indonesia. Pertama, sebagai bangsa, Indonesia memiliki ideologi, dan dasar negara yaitu Pancasila.

 

Kedua, UUD NRI Tahun 1945 untuk mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara, dan wajib bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memahaminya. Ketiga, kita adalah negara  besar, berada pada urutan ke-empat terbesar di dunia. “Kita tidak ingin negara kita menjadi negara gagal, negara yang terpecah-pecah. Karenanya bagi kita NKRI adalah harga mati,” ujar Datuk. 

 

Dan, nilai keempat, Bhinneka Tunggal Ika. "Kita punya suku yang berbeda, agama berbeda, tapi karena kita punya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara maka negara kita selalu menjadi negara yang aman, terteram. Maknanya, biarpun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu,” katanya.

 

Sementara itu Camat Kepulauan Banyak, Mukhlis yang mewakili Bupati Aceh Singkil dalam sambutannya menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR RI melalui pagelaran seni budaya ini dapat kiranya menggali potensi yang terkandung dalam kesenian Aceh Singkil yang multi etnis itu untuk dapat menjaga keutuhan NKRI.

 

Mengucapkan terima kasih kepada MPR meskipun menempuh perjalan yang tidak mudah melalui laut serta memacu adrenalin ini berkenan melaksanakan "Sosialisasi Empat Pilar MPR RI melalui pagelaran “Festival Seni Budaya Lokal” di Pulau Panjang, serta mengajak hadirin dan masyarakat kepulauan Banyak untuk berpartisipasi dengan harapan bisa melestarikan seni budaya yang kita banggakan ini," pungkasnya.

 

Mukhlis berharap, agar kegiatan ini dapat dilaksanakan rutin dan berkesinambungan untuk mengangkat seni budaya Aceh Singkil agar tetap terpelihara untuk menjadi pemersatu bangsa.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua