Senin, 17 Desember 2018

Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat Tergantung Pemerintah

Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat hanya membutuhkan komitmen dan keseriusan pemerintah dan DPR.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR. Foto: RES

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat masih terus dirumuskan Badan Legislasi (Baleg) DPR, tetapi belum dilakukan pembahasan. Sebab, hingga saat ini, perwakilan pemerintah belum mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM). Karena itu, Baleg meminta pemerintah segera mengirimkan DIM RUU Masyarakat Hukum Adat ini agar bisa dibahas bersama.   

 

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Masyarakat Hukum Adat, Arif Wibowo mengatakan Baleg terus mendorong pemerintah agar segera menyerahkan DIM RUU tersebut ke DPR. Sebab, dengan adanya DIM, pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat dapat dilakukan bersama antara DPR dan pemerintah.

 

“Baleg terus menyerap aspirasi ke daerah dalam rangka mematangkan rumusan draf RUU Masyarakat Hukum Adat ini,” ujar Arif Wibowo yang juga Wakil Ketua Baleg DPR itu kepada Hukumonline, Senin (17/12/2018).

 

Dia mengingatkan jangka waktu pembahasan RUU tersebut hingga 30 September 2019, sehingga pembahasan RUU ini masih menyisakan kurang lebih 9 bulan. “Prinsipnya, Baleg akan terus mendorong pemerintah untuk segera mengirimkan DIM ke DPR,” ujar Arif.

 

Padahal menurut Arif, substansi RUU Masyarakat Hukum Adat tidak banyak isu krusial. Isu krusial yang perlu mendapat perhatian khusus hanya pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan, evaluasi masyarakat hukum adat. Terhadap masyarakat hukum adat yang sudah tidak hidup di masyarakat bakal menjadi evaluasi keberadaan

 

Hal tersebut merujuk Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

 

Arif  melanjutkan sebagian besar substansi RUU Masyarakat Hukum Adat tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Namun, Arif enggan menyebutkan peraturan yang dimaksud. Dia menegaskan RUU tersebut hanya membutuhkan komitmen dan keseriusan pemerintah dan DPR. “Hanya butuh fokus dan serius saja dari kedua belah pihak, DPR dan Pemerintah,” harapnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua