Senin, 17 December 2018

Jalan Buntu Antara OJK-LBH Jakarta Atasi Dugaan Pelanggaran Hukum Fintech

Ada silang pendapat antara OJK dengan LBH dalam penanganan korban fintech ilegal. Regulator justru dianggap melakukan perlindungan terhadap perusahaan fintech.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi foto: ojk.go.id

Pertemuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengenai pelanggaran perusahaan pinjaman online atau financial technology peer to peer lending (P2P) pada Jumat (14/12) lalu masih belum menemui titik terang. Pasalnya, terdapat perbedaan pandangan pada kedua lembaga tersebut dalam menyelesaikan persoalan ini.

 

Pertemuan yang berlangsung di Wisma Mulia 2 tersebut merupakan inisiatif OJK sebagai respon publikasi LBH Jakarta tentang 1.330 pengaduan korban fintech yang diterima sejak November lalu. Berdasarkan pengaduan tersebut, LBH Jakarta menemukan sedikitnya 14 bentuk pelanggaran fintech terhadap para nasabahnya.

 

Pertemuan tersebut diadakan untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran perusahaan fintech tersebut. Sebab, berdasarkan data LBH Jakarta tersebut terdapat 25 perusahaan fintech berizin diduga melakukan pelanggaran hukum terhadap para nasabahnya.

 

Namun, setelah pertemuan tersebut berlangsung, ternyata kedua belah pihak belum menemukan kesepakatan. Sebab, Pengacara publik LBH Jakarta, Jeanny Silvia Sirait menyatakan terdapat perbedaan pendapat antara pihaknya dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memahami permasalahan fintech saat ini.

 

Terdapat beberapa alasan pihaknya belum menyerahkan data tersebut. Pertama, LBH menganggap OJK seperti lepas tangan terhadap korban-korban dari perusahaan fintech ilegal. Kedua, kerahasiaan data klien.

 

Menurut Jeanny, OJK memiliki tanggung jawab seluruh layanan jasa keuangan bukan hanya bertanggung jawab terhadap layanan jasa keuangan terdaftar tapi juga yang tidak terdaftar.

 

“Menurut kami, seharusnya OJK bertanggung jawab terhadap seluruh layanan jasa keuangan bukan hanya yang legal tetapi ilegal juga. Lalu, kami juga harus merahasiakan data klien. Selain itu, dalam pertemuan itu kami menganggap OJK justru memojokkan korban dan melepas diri dari tanggung jawab. Kalau kayak gini, kasihan teman-teman korban karena kalau datanya sudah dikasih maka tanggung jawabnya sudah dialihkan,” jelas Jeanny, Senin (17/12).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua