Senin, 17 Desember 2018

MPR Ajak Dokter Hewan Jadi Pelopor Pemilu Damai

Masyarakat  tak perlu gaduh dalam soal pilihan Presiden. Sebab calon yang ada sama-sama orang Indonesia dan kader terbaik dari partai pengusung.
RED
Foto: Humas MPR

Di hadapan ratusan anggota Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Perhimpunan Istri Dokter Hewan Indonesia (PIDHI), saat mengikuti Sosialisasi Empat Pilar, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengajak kepada mereka untuk peduli Pemilu 2019. “Dokter hewan dan istrinya harus menjadi pelopor damai dalam Pemilu di tahun depan," ujarnya di Gedung MPR/DPR/DPD, Senin (17/12).

 

Menurut mantan Menteri Kehutanan itu, Pemilu merupakan hal yang biasa sebab dilaksanakan secara rutin tiap lima tahun sekali. Untuk itu diharapkan semua saling menghormati dan menghargai dalam soal pilihan. Dipaparkan, bila pemimpin yang ada sudah bagus, silahkan pilih kembali namun bila ada yang ingin pemimpin baru, juga silahkan memilih pemimpin yang diinginkan. “Semua diselesaikan secara sederhana di bilik TPS pada 17 April 2019," ujarnya.

 

Bagi Zulkifli Hasan, masyarakat  tak perlu gaduh dalam soal pilihan Presiden. Sebab calon yang ada sama-sama orang Indonesia dan merupakan kader terbaik dari partai pengusung. Dalam Pemilu tahun 2019 diinginkan terciptanya suasana yang penuh kegembiraan dan menjauhkan dari rasa permusuhan.

 

Dalam demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Sistem demokrasi yang sudah disepakati sejak tanggal 17 Agustus 1945 seharusnya sistem ini menghasilkan kedamaian, kesetaraan, kemakmuran, dan keadilan bagi semua. Diakui dalam proses perjalanan demokrasi, ada kemajuan yang sudah dicapai namun ada pula yang perlu untuk diperjuangkan. “Ada catatan-catatan pada demokrasi yang berkembang untuk dievaluasi," katanya.

 

Diakui saat ini ada penyimpangan demokrasi. Kedaulatan yang ada tidak digunakan semestinya. Penyimpangan itu seperti bagaimana money politic, pembagian sembako, dan yang lainnya terjadi saat Pemilu. Hal demikianlah yang membuat Pemilu menjadi mahal dan berbiaya tinggi. Akibatnya calon kepala daerah mencari sponsor saat maju Pilkada. Bila mereka terpilih, kali pertama yang dipikirkan mengembalikan modal kepada para penyandang dana. “Akhirnya kekuasaan yang ada untuk mencari kekayaan. Untuk itu perlu ada perbaikan dalam sistem demokrasi yang ada," ujarnya.

 

Zulkifli berharap demokrasi yang ada disempurnakan sehingga mampu mencapai tujuan yang ideal yakni sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka, adil dan makmur. Menurutnya, masyarakat menginginkan merdeka dan  bersatu. Dalam persatuan, masyarakat dapat menciptakan keadilan dan kesetaraan. Untuk itu semua elemen  masyarakat mesti dapat  menjadi perilaku yang disinari cahaya ketuhanan, mempersatukan bukan yang memecah belah, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. “Perilaku seperti inilah yang akan menciptakan keadilan bagi semua dalam wadah NKRI," pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua