Selasa, 18 December 2018

Membangun Harapan bagi Anak Didik Lapas dalam Bingkai Hak Konstitusional Oleh: Fitra Arsil*)

Pada kenyataannya, banyak anak didik lapas yang tidak memahami hak-hak yang mereka miliki sehingga kebanyakan dari mereka tidak memiliki impian untuk masa depan yang lebih baik.
RED
Fitra Arsil. Foto: Istimewa

Hak konstitusional adalah sebuah hak yang dimiliki oleh warga negara dan diatur di dalam konstitusi UUD 1945. Keberadaannya menjadi sebuah jaminan bagi kehidupan warga negara khususnya warga negara Indonesia. Namun, belum semua warga negara mengetahui apalagi memahami hak konstitusional ini sebagai jaminan kehidupan mereka sehingga terkadang merasa tidak diberikan kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai warga negara.

 

Salah satunya anak didik Lembaga Pembinaan Masyarakat (Lapas). Mereka hidup di dalam sebuah kungkungan akibat kesalahan yang melanggar hukum atau bahkan ketidaktahuan mereka akan hukum itu sendiri. Maka, negara memiliki sebuah jaminan bagi mereka dalam menjalani kehidupan sekalipun di dalam penjara.

 

Hak konstitusional warga negara diatur di dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Mulai dari hak untuk hidup dan menjalani kehidupan, hingga hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ada di dalam bab tersebut. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi negara yang mengakui penghormatan terhadap HAM yang sangat besar dengan pembatasannya berupa HAM orang lain.

 

HAM di Indonesia mengakui HAM individu sekaligus HAM masyarakat (sosial). Bahkan menurut Jimly Ashshiddiqie dalam bukunya berjudul Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi di mana konsep HAM di Indonesia tidak bersifat sekuler. Konsep HAM di Indonesia adalah konsep HAM yang berdasarkan Pancasila sehingga hak-hak individu yang dijamin oleh UUD tidak lepas dari hak-hak sosial. Artinya, ada hak sekaligus kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu di lingkungan sosialnya di manapun dia berada.

 

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan jaminan konstitusional di manapun ia berada dan dalam keadaan apapun, salah satunya anak didik lapas. Anak didik lapas menjadi subjek hukum yang juga berhak atas setiap jaminan yang diberikan oleh negara. Sayangnya, banyak dari mereka yang tidak memahami keberadaan jaminan konstitusional ini sehingga tidak memiliki harapan di masa depan.

 

Penulis dalam penyuluhan hukum kepada anak didik lapas Kelas II Sukamiskin menyampaikan bahwa terdapat sejumlah hak yang saat ini dan nantinya bisa diakses oleh setiap warga negara termasuk anak didik lapas. Penulis menyebutkan sejumlah hak di dalam UUD 1945 seperti: hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk melanjutkan hidup, hak untuk memperoleh jaminan kesehatan, dan hak lainnya.

 

Sementara khusus hak anak sudah diatur dalam  Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Perlindungan Anak dimaksudkan dalam rangka menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua