Selasa, 18 December 2018

Membangun Harapan bagi Anak Didik Lapas dalam Bingkai Hak Konstitusional Oleh: Fitra Arsil*)

Pada kenyataannya, banyak anak didik lapas yang tidak memahami hak-hak yang mereka miliki sehingga kebanyakan dari mereka tidak memiliki impian untuk masa depan yang lebih baik.
RED
Fitra Arsil. Foto: Istimewa
Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Hak konstitusional adalah sebuah hak yang dimiliki oleh warga negara dan diatur di dalam konstitusi UUD 1945. Keberadaannya menjadi sebuah jaminan bagi kehidupan warga negara khususnya warga negara Indonesia. Namun, belum semua warga negara mengetahui apalagi memahami hak konstitusional ini sebagai jaminan kehidupan mereka sehingga terkadang merasa tidak diberikan kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai warga negara.

 

Salah satunya anak didik Lembaga Pembinaan Masyarakat (Lapas). Mereka hidup di dalam sebuah kungkungan akibat kesalahan yang melanggar hukum atau bahkan ketidaktahuan mereka akan hukum itu sendiri. Maka, negara memiliki sebuah jaminan bagi mereka dalam menjalani kehidupan sekalipun di dalam penjara.

 

Hak konstitusional warga negara diatur di dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Mulai dari hak untuk hidup dan menjalani kehidupan, hingga hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ada di dalam bab tersebut. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi negara yang mengakui penghormatan terhadap HAM yang sangat besar dengan pembatasannya berupa HAM orang lain.

 

HAM di Indonesia mengakui HAM individu sekaligus HAM masyarakat (sosial). Bahkan menurut Jimly Ashshiddiqie dalam bukunya berjudul Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi di mana konsep HAM di Indonesia tidak bersifat sekuler. Konsep HAM di Indonesia adalah konsep HAM yang berdasarkan Pancasila sehingga hak-hak individu yang dijamin oleh UUD tidak lepas dari hak-hak sosial. Artinya, ada hak sekaligus kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu di lingkungan sosialnya di manapun dia berada.

 

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan jaminan konstitusional di manapun ia berada dan dalam keadaan apapun, salah satunya anak didik lapas. Anak didik lapas menjadi subjek hukum yang juga berhak atas setiap jaminan yang diberikan oleh negara. Sayangnya, banyak dari mereka yang tidak memahami keberadaan jaminan konstitusional ini sehingga tidak memiliki harapan di masa depan.

 

Penulis dalam penyuluhan hukum kepada anak didik lapas Kelas II Sukamiskin menyampaikan bahwa terdapat sejumlah hak yang saat ini dan nantinya bisa diakses oleh setiap warga negara termasuk anak didik lapas. Penulis menyebutkan sejumlah hak di dalam UUD 1945 seperti: hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk melanjutkan hidup, hak untuk memperoleh jaminan kesehatan, dan hak lainnya.

 

Sementara khusus hak anak sudah diatur dalam  Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Perlindungan Anak dimaksudkan dalam rangka menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

 

Hak dan kewajiban anak secara khusus diatur dalam UU Perlindungan Anak pada Bab III dari Pasal 4 hingga Pasal 19. Berikut merupakan rincian dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak dan diatur di dalam undang-undang di antaranya; hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali; hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial; hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat; hak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

 

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, dan penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

 

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Selain itu, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

 

Pada kenyataannya, banyak anak didik lapas yang tidak memahami hak-hak yang mereka miliki sehingga kebanyakan dari mereka tidak memiliki impian untuk masa depan yang lebih baik. Hal ini terlihat dari banyaknya anak didik lapas yang melakukan tindakan krimimal yang sama berulang kali hanya untuk kembali ke lapas karena merasa tidak punya harapan di kehidupannya di luar lapas.

 

Padahal, masa depan mereka pasca keluar dari lapas seharusnya mencerminkan perubahan terhadap etika dan perilaku mereka setelah menjalani masa-masa di lapas. Oleh karena itu, keberadaan pihak-pihak di sekitar anak didik lapas penting untuk memahami bagaimana memberika hak-hak yang baik kepada anak didik lapas serta bagaimana memberikan perlakuan yang sesuai dengan hak nya tersebut.

 

Anak didik lapas adalah masa depan bangsa yang harus dilindungi haknya oleh negara. Tanggungjawab negara ini harus tercermin dari peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak. Pasca keluar dari lapas, seharusnya negara menyiapkan “tempat yang nyaman” bagi anak didik lapas agar dapat berkembang dan meraih cita-cita mereka di masa depan dengan  baik. Salah satunya dalam hal identitas anak yang bisa jadi tidak dimiliki oleh anak didik lapas.

 

Di LPKA Kelas IIA Bandung misalkan, terdapat sejumlah anak yang tidak mempunyai identitas baik akte kelahiran atau KTP. Padahal identitas ini penting untuk menjadi pintu masuk dari hak-hak lain yang bisa didapatkan oleh setiap warga negara. Ketiadaan identitas ini bukan karena mereka tidak ingin memilikinya, tetapi karena keluarga yang tidak memahami pentingnya identitas sehingga tidak melakukan proses administrasi pengurusan identitas anak, atau bahkan karena keluarganya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengurusan identitas.

 

Maka, negara harus hadir dalam kondisi seperti ini untuk menjamin keterlindungan hak-hak yang harusnya didapatkan oleh setiap warga negara khususnya anak, dan lebih khusus lagi anak didik lapas. Anak-anak tidak butuh negara, tetapi negara lah yang membutuhkan anak-anak untuk membangun negara itu sendiri.

 

*)Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H adalah Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua