Selasa, 18 Desember 2018

Mengukur Keamanan Kotak Suara dalam Pemilu 2019, Sudah Terjamin?

​​​​​​​Tidak ada jaminan tentang keamanan kotak suara. Kotak suara itu aman atau tidak sangat bergantung pada sumber daya manusia yang ada di sekitarnya.
M-28
Ketua KPU Arief Budiman saat menunjukkan kotak suara Pemilu 2019. Foto: RES

Kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 sudah mencapai 80-90 persen. Salah satu indikatornya adalah kesiapan seperti formulir dan kotak suara yang akan memasuki proses produksi pada Januari 2019. Namun, penjelasan KPU mengenai kotak suara justru membuat geger. Pasalnya kotak suara yang digunakan untuk menghimpun surat suara dari para pemilih pada Pemilu 2019 menggunakan bahan dasar karton kedap air, bukan lagi alumunium.

 

Pemakaian kotak suara karton kedap air ini sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat konsultasi antara Komisi II DPR dengan KPU. Kotak suara karton kedap air itu juga dilengkapi dengan jendela berbahan plastik bening untuk menjamin transparansinya. “Keputusan dari rapat konsultasi itu adalah kotak suara dari karton kedap air dan salah satu kotak suara tersebut tembus pandang,” ujar Lena selaku anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

 

Pemilihan bahan dasar karton kedap air ini diklaim bisa menghemat biaya hingga 75 persen. Bila menggunakan kotak suara berbahan alumunium, maka pemerintah harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari sisi produksi, perawatan, hingga biaya sewa gudang dan stock opname. Dengan bahan dasar karton kedap air, maka kotak suara ini hanya bisa sekali pakai.

 

Sejumlah pihak meragukan kelaikan dari kotak suara berbahan dasar karton kedap air ini. Menyikapi keraguan ini, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan bahwa fungsi kotak suara adalah untuk menyimpan dan mengamankan dokumen atau kertas suara. “Kotak suara didesain untuk menjalankan fungsi sebagai kotak suara, bukan menjalankan fungsi untuk menahan api, bukan menjalankan fungsi untuk menahan banjir, bukan. Kalau kena banjir, direndam air jelas rusak, dibakar jelas terbakar," kata Arief sebagaimana diwartakan Antara (18/12).

 

Arief juga menambahkan bahwa kotak suara ini mampu menampung beban kertas suara dari para pemilih. “Kami sudah menghitung surat suara pilpres beratnya sekian gram, dikalikan jumlah pemilih sekian, dikalikan jumlah formulir yang masuk, semua dihitung jumlahnya sekitar 1,8 kg, sangat cukup, wong itu menahan 70 Kg aja cukup kok”, ujarnya. Mengenai adanya kotak suara yang rusak akibat bencana, Arief mengatakan bahwa akan dilakukan penggantian segera.

 

Baca:

 

Bila dilihat dalam Pasal 341 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kotak suara termasuk dalam perlengkapan pemungutan suara. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 341 ayat (1) huruf a UU Pemilu disebutkan bahwa perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak harus terlihat dari luar.

 

Kemudian dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU 15/2018) dirinci lebih lanjut mengenai spesifikasi kotak suara.

 

Pasal 7 PKPU 15/2018

  1. Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat terbuat dari bahan karton kedap air yang pada satu sisinya bersifat transparan.
  2. Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan barang habis pakai.
  3. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kotak yang kokoh pada setiap sisinya, dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 40 (empat puluh) sentimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter.

 

Kemudian berdasarkan Keputusan KPU Nomor 999/HK. 03. 1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Lampiran II Poin a ke-4 dijabarkan lebih rinci perihal tampilan kotak suara.

 

Lampiran II Poin a ke-4 Keputusan KPU Nomor 999/HK. 03. 1-Kpt/07/KPU/VII/2018

Bentuk, ukuran, dan warna kotak suara yang terbuat dari karton diproduksi dengan ketentuan:

a) berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;

b) pada salah satu sisi/bagian depan diberi jendela dari bahan plastik polyvinyl chloride (PVC) berwarna bening/transparan dengan ketebalan minimal 300 mikron;

c) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi lubang pegangan untuk mengangkat;

d) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;

e) pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok atau pengaman lainnya;

f) kotak suara disambung dengan lem karton kedap air dan dapat dijahit kawat;

g) tampilan luar kotak suara berwarna putih;

h) pada kedua sisi di bawah lubang pegangan bertuliskan “KPU”;

i) desain kotak suara karton berjendela.

 

Menanggapi polemik kotak suara berbahan karton kedap air ini, Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyampaikan bahwa transparansi dalam Penjelasan Pasal 341 ayat (1) huruf a perlu dibedakan dengan asas transparan dalam pemilu. “Jadi kotak suara transparan dimaksud Pasal 341 tersebut menurut saya tidak berhubungan dengan konsep transparan tata kelola pemilu secara holistik,” ungkap Titi saat dihubungi Hukumonline (18/12).

 

Titi memandang, bahwa tujuan penggunaan bahan transparan di salah satu sisi kotak suara itu antara lain untuk memastikan bahwa kotak suara kosong sebelum dilaksanakan pungut hitung di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kemudian usai dilaksanakan pemungutan, isi kotak suara tidak diganti dengan benda selain kertas suara.

 

Dalam praktiknya, kotak suara berbahan karton kedap air dengan salah satu sisi transparan ini sudah diberlakukan di beberapa negara. Titi mencontohkan Ekuador, Argentina, Italia, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru pernah menggunakan kotak suara berbahan karton ini.

 

Sementara di Indonesia, penggunaan kotak suara berbahan karton kedap air secara keseluruhan baru dilaksanakan pada Pemilu 2019. “Saat Pemilu 2014 memang ada tambahan kotak suara dari karton. Hal ini untuk menutupi ketiadaan kotak suara alumunium akibat kurang atau rusak. Demikian pula dalam pilkada 2015, 2016, dan 2017,” ujarnya.

 

Titi juga mengungkapkan bahwa pada saat UU Pemilu disahkan, Perludem cukup vokal menyuarakan keberatan mengenai kotak suara transparan ini. “Ini di luar kebiasaan, di mana keputusan mengenai jenis kotak suara selalu diputuskan oleh KPU, justru kini diputuskan oleh pembuat undang-undang,” tuturnya.

 

Baca:

 

Dengan keputusan kotak suara berbahan karton kedap air ini, Titi mengingatkan bahwa tata kelola kotak suara oleh KPU harus dilaksanakan lebih hati-hati. Mengingat bahan ini mudah rusak bila terendam dalam air, lebih mudah terbakar, dan rawan terkena rayap bila tidak disimpan dengan baik.

 

Lebih lanjut, Titi meminta KPU memastikan bahwa harus ada prosedur operasi standar (SOP) dalam pengelolaan dan pengamanan kotak suara yang dipahami dan ditaati dari seluruh jajaran penyelenggara pemilu.

 

“KPU harus secara terbuka, komprehensif, akuntabel, terukur, dan sistematis menjelaskan soal spesifikasi, anggaran, fungsionalisasi, dan keamanan kotak suara karton ini kepada publik. KPU juga mestinya menyampaikan alasan, pertimbangan, argumen, dan logika di balik pembuatan keputusan untuk memilih kotak suara karton dari 5 varian pilihan kotak suara transparan yang pernah disimulasikan KPU sejak akhir 2017,” Titi menguraikan.

 

Terakhir, penting untuk menjelaskan terkait instrumen pengamanan dari KPU atas keraguan publik terhadap integritas dan kejujuran penyelenggaraan pemilu kali ini. Titi mengatakan bahwa sekalipun kotak suara tetap berbahan alumunium, tidak ada jaminan bahwa keamanan kotak suara akan lebih baik.

 

“Kotak suara itu aman atau tidak sangat bergantung pada sumber daya manusia yang ada di sekitarnya. Integritas para penyelenggara yang bertanggung jawab mengelolanya, pengawasannya oleh petugas pengawas pemilu, pengamanannya, serta bagaimana peserta pemilu dan masyarakat ikut ambil bagian dalam berpartisipasi mengawasi pergerakan kotak suara pemilu itu kelak,” pungkas Titi.

kpu
 - ardhijuan
20.12.18 14:58
aku saranin sih lebih baik pake bungkus gorengan atau bungkus nasi lebih baik
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua