Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara Pemilu terus melakukan pesiapan untuk menghadapi pesta demokrasi yang akan digelar secara serentak pada April 2019. Ketua KPU, Arief Budiman, mengatakan sedikitnya ada tiga hal yang perlu diperhatikan terkait kesiapan KPU dalam menyelenggarakan pemilu serentak tersebut.
Pertama, kesiapan petugas KPU dari tingkat pusat sampai daerah. KPU masih melakukan rekrutmen di sejumlah provinsi, dan kabupaten/kota. Kedua, mengenai anggaran, KPU telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Keuangan agar anggaran bisa cair pada Januari 2019. Ketiga, menyiapkan logistik pemilu seperti surat suara, tinta, kotak dan bilik suara. “Untuk menyelenggarakan Pemilu serentak 2019 sampai saat ini kami siap 90 persen,” kata Arief dalam diskusi di kantor KPU Pusat di Jakarta, Selasa (18/12).
Faktor lain yang mempengaruhi kesiapan penyelenggaraan pemilu menurut Arief berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT) yang telah ditetapkan pada 15 Desember lalu.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu, Mochammad Afifudin, mengatakan tugas KPU dan Bawaslu adalah menjaga agar pemilu dapat berjalan baik. Untuk mewujudkan itu KPU dan Bawaslu butuh dukungan dari pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat. Afif mencatat ada beberapa isu yang penting untuk dicermati menjelang penyelenggaraan pemilu serentak 2019 antara lain mengenai DPT, kampanye, dan pemungutan suara.
Dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang, Afif menyebut kadang muncul ketegangan antara KPU dan Bawaslu misalnya soal kampanye di luar jadwal. Guna mengatasi persoalan itu dibutuhkan peraturan teknis yang berisi penjelasan secara detail misalnya mengenai kampanye. Afif menegaskan dalam melaksanakan tugas, Bawaslu berpegang teguh pada peraturan yang berlaku. “Secara umum KPU dan Bawaslu siap menyelenggarakan pemilu serentak 2019,” katanya.
(Baca juga: Aksi Saling Lapor, Kampanye Substansial Terabaikan).
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, mengingatkan adanya potensi sengketa dalam pemilu 2019 seperti sengketa hasil dan Daftar Pemilih Tetap. Dibandingkan Pemilu 2014m Titi berpendapat, potensi sengketa dalam pemilu 2019 lebih besar karena sengketa tidak hanya bisa diajukan oleh parpol peserta pemilu tapi juga calon legislatif (caleg) tentunya setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan parpol. Sengketa pemilu yang diajukan caleg berpeluang besar terjadi mengingat jumlah kursi di DPR bertambah menjadi 575 dengan jumlah caleg yang ikut kontestasi pemilu 2019 jumlahnya lebih dari 8 ribu.
“Jika dibandingkan sengketa pemilu 2014 jumlahnya sekitar 900 kasus, tapi sengketa yang berpotensi terjadi dalam pemilu serentak 2019 jumlahnya bisa sampai seribuan kasus,” katanya.