Rabu, 19 December 2018

Agun Gunandjar Sudarsa: Rakyat Berdaulat Tidak Cukup Hanya Datang ke TPS

Menjadikan desa mandiri dan produktif dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dari seluruh sumber daya yang ada di desanya menjadi berdaulat.
RED
Foto: Humas MPR

Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan kedaulatan rakyat tidak semata hanya dalam hal politik melalui haknya dalam pemilu setiap 5 tahunan. Namun harus juga diberikan kedaulatannya di bidang ekonomi. “Pasca pemilu usai, rakyat berhak memperoleh kesejahteraannya karena tujuan pemilu untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Agun.

 

Menurutnya, rakyat yang masih tinggal dan hidup di desa-desa selain diberikan hak berdaulat untuk datang ke TPS setiap 5 tahunan, juga wajib mendapatkan segala bentuk pendapatan negara. Kucuran dana desa melalui UU Nomor 6 tahun 2014 yang setiap tahun terus meningkat, wajib dijaga dan ditingkatkan ke arah kemandirian dan kesejahteraan rakyat desa. Sehingga tidak ada lagi migrasi dari desa ke kota. Bahkan, sebaliknya akan banyak tenaga ahli pergi ke desa untuk menjadi konsultan.

 

"Menjadikan desa mandiri dan produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dari seluruh sumber daya yang ada di desanya," ujar pria yang akrab disapa Kang Agun. 

 

Agun menegaskan apabila UU tentang Pemda, UU tentang Kementerian Negara, dan UU tentang Desa dijalankan secara konsisten maka akan terjadi perubahan yang sangat luar biasa, di mana pertumbuhan ekonomi akan berkorelasi dengan pemerataan, keadilan, penyerapan tenaga kerja, dan kemiskinan. "Bahkan, dapat mencegah terjadinya segala praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)," paparnya.

 

Dikatakan saat ini alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tak lagi berpusat di kementerian terkecuali untuk sejumlah program strategis yang berskala nasional maupun internasional, seperti industri pertahanan dan keamanan, hukum, agama, luar negeri, infrastruktur strategis integrasi nasional, dan atau program strategis nasional lainnya," tegasnya.

 

Selebihnya anggaran itu teralokasikan pada Pemerintah Daerah (Pemda) baik tingkat desa, kabupaten/kota, maupun provinsi dengan porsi seperti piramida. "Untuk itu tidak perlu lagi ada program yang sudah bisa dikerjakan di Pemda dianggarkan di pemerintah pusat, kementerian terkait."

 

Dia  mendorong mengalihkan Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap tahun sesuai kondisi objektif luas wilayah dan jumlah penduduk ke setiap provinsi, kabupaten, kota, serta desa dengan nilai semakin meningkat. Menurutnya, alokasi anggaran ke daerah yang semakin besar mendorong lahirnya para pelaku ekonomi baru di provinsi, kabupaten, dan pemerintah kota. Pertumbuhan ekonomi pun akan semakin merata yang berdampak pada pemerataan dan keadilan di Indonesia. “Ini akan menyerap ribuan bahkan jutaan tenaga kerja,” ujarnya.

 

Menurut anggota dewan dari Fraksi Golkar itu, konsep ini sesungguhnya telah dirancang melalui UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda dan UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara. Menurutnya pemerintah  konsisten melaksanakan melalui kucuran dana desa di APBN yang semakin meningkat. 

 

“Mulai dari Rp 22 triliun pada 2015, hingga sekarang sudah menjadi Rp 70 triliun untuk desa dan Rp 3 triliun pada APBN 2019,” ujarnya.

 

Ketua Panja UU No 32 Tahun 2014 ini menyarankan kurangi alokasi pemerintah pusat. Dirinya mengandaikan jika desa kuat, otomatis kabupaten, kota, provinsi, dan negara menjadi kuat. Menurutnya, Indonesia merdeka bukan karena perbedaan ideologi antar agama seperti di Eropa dan Amerika. Indonesia merdeka karena penjajahan. Karena penderitaan atas penjajahan itulah semua elemen bangsa yang berbeda agama, suku, bahasa, adat istiadat, dan latar belakang saat itu bersatu, fakta politik 1908 dan 1928 menunjukan hal tersebut. “Hingga akhirnya 1945 bangsa kita merdeka,” tukasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua