Rabu, 19 Desember 2018

Meneropong Efektivitas Pembuatan UU di Tahun Politik

Dibutuhkan keseriusan dan strategi pembuatan UU agar lebih terukur, efektif, dan efisien.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: BAS

Dari tahun ke tahun kinerja legislasi DPR terus menjadi sorotan publik. Sebab, target penyelesaian  Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahunan kerap tak sesuai harapan atau jauh dari yang ditargetkan. Satu contoh, Prolegnas Prioritas 2018 yang ditetapkan sebanyak 50 RUU, pembuat UU hanya mampu menyelesaikan 5 RUU prioritas dan 5 RUU kumulatif terbuka.     

 

Kelima RUU yang disahkan menjadi UU adalah Revisi UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang disahkan pada Februari 2018; RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang disahkan pada 25 Mei 2018.

 

Kemudian, RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan yang disahkan menjadi UU pada 10 Juli 2018; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disahkan menjadi UU pada 26 Juli 2018. Terakhir, RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang disahkan menjadi UU pada 3 Desember 2018. Baca Juga: DPR Disarankan Ubah Strategi Penyelesaian RUU

 

Sementara lima RUU kumulatif terbuka yang berhasil disahkan menjadi UU yaitu RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan; RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017.

 

RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi; RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan. Terakhir, RUU tentang Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

 

Ironisnya, dalam 4 tahun terakhir periode 2015-2018, target penyelesaian RUU prolegnas tahunan di bawah angka 20 RUU. Itupun angka terbesar RUU yang disahkan menjadi UU merupakan RUU kumulatif terbuka pada periode 2015 dan 2017. RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2016 menempati angka tertinggi dengan menghasilkan 10 RUU. Sedangkan pada 2018, RUU prioritas dan kumulatif terbuka menempati jumlah yang sama yakni 5 RUU. RUU Kumulatif cenderung mudah diselesaikan lantaran hanya membahas dan mengesahkan perjanjian internasional antara Indonesia dengan negara lain.

 

 

Berkaca pada target Prolegnas Prioritas 2018 yang ditetapkan sebanyak 50 RUU dan 9 RUU kumulatif terbuka, nampaknya target penyelesaian Prolegnas Prioritas 2019 yang ditetapkan sebanyak 55 RUU akan semakin berat. Terlebih tahun depan, baik pemerintah dan DPR termasuk DPD periode 2014-2019 bakal disibukkan dengan agenda Pemilu Serentak pada April 2019. Belum lagi, anggota legislatif yang saat ini menjabat tentu banyak yang hendak mencalonkan kembali menjadi anggota legislatif periode 2019-2024.           

 

Karena itu, tak heran sejumlah pihak menyarankan agar pembentuk UU mengubah strategi proses pembuatan UU agar lebih terukur, efektif dan efisien terutama dari sisi anggaran proses pembuatan RUU yang membutuhkan biaya besar. Misalnya, RUU yang sudah berstatus rampung di tingkat pembahasan pertama dapat segera diselesaikan dan disahkan menjadi UU. Berdasarkan kesepakatan Baleg DPR, pemerintah dan DPD beberapa waktu lalu ditetapkan sebanyak 55 RUU Prolegnas Prioritas 2019. Dari jumlah itu, 27 RUU Prolegnas Prioritas 2018 yang berstatus dalam pembahasan tingkat pertama masuk dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas 2019.  

 

 

Tergantung keseriusan

Ketua DPR Bambang Soesatyo menerangkan pihaknya sudah mengagendakan sepekan sekali pada hari kamis di semua komisi dan Baleg menjadi hari pembahasan legislasi. Namun, banyak faktor RUU yang menjadi sebab target prolegnas tak tercapai. Belum lagi, RUU Prioritas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlahnya yang berasal dari inisiatif pemerintah ataupun DPR.

 

Kemarin sebenarnya sudah jauh di bawah angka 50 RUU (yang bakal ditetapkan dalam RUU Prolegnas 2019). Tapi, akhirnya masuk lagi tambahan 12 RUU, beberapa diantaranya usulan pemerintah,” ujarnya kepada hukumonline, Selasa (18/12/2018). Baca Juga: Kinerja Legislasi Dikritik, Ini Tanggapan Ketua DPR

 

Dia mengakui semestinya sejumlah RUU yang berstatus pembahasan tingkat pertama jauh lebih cepat penyelesaiannya. Lagi-lagi, permasalahannya lemahnya komitmen antara DPR dan pemerintah dalam upaya menyelesaikan RUU. Baginya, efektivitas pembahasan setiap RUU amat tergantung keseriusan dan kesungguhan DPR dan pemerintah agar tidak berlarut-larut.

 

Belum lagi, ada persoalan beberapa RUU inisiatif pemerintah hingga penghujung akhir 2018 ini belum mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Bahkan, ada pembahasan RUU sudah dilakukan perpanjangan lebih dari 5 kali masa persidangan, tetapi DIM RUU belum juga dikirim. Seperti, pembahasan RUU Wawasan Nusantara yang sudah diperpanjang hingga 13 kali masa persidangan.

 

Tak hanya itu, para menteri yang ditunjuk presiden sebagai wakil pemerintah saat pembahasan RUU mengirimkan pejabat yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Misalnya, RUU tentang Kewirausahaan Nasional dan RUU Pertembakauan. “Bahkan sering tidak hadir, seperti dalam pembahasan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. Kita berharap para menteri yang telah ditunjuk presiden agar serius membahas RUU bersama DPR.”

 

Ubah strategi

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Hukum (PSHK) Indonesia, Muhammad Nur Solikin menyarankan pembentuk UU perlu mengubah strategi pembuatan UU agar lebih efektif dan efisien. Misalnya, memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap setiap pembahasan UU. Selain itu, setiap alat kelengkapan dewan menentukan skala prioritas penyelesaian setiap RUU sesuai tingkat kebutuhan hukum masyarakat. “Jadi tentukan pembuatan RUU paling penting dan urgent dibanding RUU lain,” kata Solikin.

 

Menurut dia, idealnya masing-masing komisi mengusulkan 1 atau 2 RUU yang dapat dirampungkan pembahasannya hingga disahkan menjadi UU dalam kurun waktu satu tahun. Kemudian, ada keharusan pimpinan Badan Musyawarah (Bamus) dan masing-masing Fraksi melakukan pengetatan pengawasan terkait kedisiplinan anggota dewan untuk hadir dalam setiap pembahasan RUU.

 

Solikin meminta agar setiap komisi memetakan RUU yang paling urgent untuk dibahas dan disahkan menjadi UU. Tentunya, RUU yang memenuhi kriteria mendesak dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat luas secara langsung hingga berakhirnya DPR periode 2014-2019. Sementara RUU yang belum mendesakan dapat dikesampingkan terlebih dahulu.

 

Dia mencontohkan RUU yang sangat mendesak untuk dibahas dan disahkan yakni Revisi UU (RUU) No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dia beralasan RUU No.12/2011 merupakan “kunci” atau pintu masuk membenahi sistem dan manajemen legislasi di DPR, pemerintah pusat, dan daerah, mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan menjadi UU.

 

“RUU No. 12/2011 sangat penting, karena berkaitan dengan manajemen legislasi, yang selama ini banyak menemui kendala. Ini menjadi kuncinya ke depan untuk manajemen legislasi. Makanya RUU No.12/2011 segera didorong agar cepat selesai,” sarannya.

 

Disarankan pula, agar pimpinan DPR dan presiden segera turun tangan dengan melakukan pertemuan kedua belah pihak untuk mendapat jalan keluar yang selama ini tidak selesai di tingkat komisi dan kementerian ketika pembahasan setiap RUU. Apalagi RUU tersebut telah berstatus tahap akhir pembahasan. “Ini harus dibawa ke level di atasnya agar ada solusi,” ujarnya.

 

Menanggapi persoalan ini, Bambang Soesatyo telah meminta Badan Keahlian Dewan (BKD) dan para pakar melakukan legislatif review terhadap sejumlah RUU yang masuk daftar Prolegnas Prioritas 2019. Nantinya, BKD dapat memilah-milah RUU yang paling prioritas dari sejumlah RUU Prolegnas Prioritas 2019 agar dapat segera diselesaikan terutama RUU yang langsung bermanfaat atau berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat luas.

 

Dia mengungkapkan terdapat 4 RUU yang bakal segera diselesaikan pada masa persidangan ke-3 pada awal tahun 2019 mendatang. Yakni RUU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah; RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat; RUU tentang Perkoperasian; dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

 

Sementara ada sekitar 13 RUU yang berstatus pembahasan tingkat pertama, kata Bambang, bakal diselesaikan sebelum DPR periode 2014-2019 berakhir pada 1 Oktober 2019 mendatang. Pertama, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kedua, RUU tentang Sumber Daya Air. Ketiga, R-KUHP. Keempat, RUU tentang Jabatan Hakim. Kelima, RUU tentang MK. Keenam, RUU tentang perubahan UU No.5 tahun 2014 tentang ASN.

 

Ketujuh, RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kedelapan, RUU tentang Perubahan atas UU No.15 tahun 2006 tentang BPK. Kesembilan, RUU tentang Karantina Hewan, ikan dan Tumbuhan. Kesepuluh, RUU tentang Sistem Nasional Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknokogi. Kesebelas, RUU tentang Ekonomi Kreatif. Kedua belas, RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan. Ketiga belas, RUU tentang Pertanahan.

 

“Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, dewan biasanya ngebut menyelesaikan banyak RUU pasca Pemilu,” katanya.

 

Selain itu, ada 3 RUU yang telah dilakukan perpanjangan masa persidangan sebanyak 6 kali yang hingga kini belum rampung. Pertama, RUU tentang Wawasan Nusantara. Kedua, RUU tentang Laranan Minuman Beralkohol. Ketiga, RUU tentang Pertembakauan. Menurutnya, ketiga RUU tersebut telah diambil keputusan dalam rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) untuk dilakukan perpanjangan 1 kali masa persidangan lagi.

 

“Jika tidak selesai juga, DPR akan menyurati pemerintah untuk bersama-sama sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku menghentikan pembahasan RUU tersebut dalam sidang paripurna.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua