Rabu, 19 December 2018

Meneropong Efektivitas Pembuatan UU di Tahun Politik

Dibutuhkan keseriusan dan strategi pembuatan UU agar lebih terukur, efektif, dan efisien.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: BAS

Dari tahun ke tahun kinerja legislasi DPR terus menjadi sorotan publik. Sebab, target penyelesaian  Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahunan kerap tak sesuai harapan atau jauh dari yang ditargetkan. Satu contoh, Prolegnas Prioritas 2018 yang ditetapkan sebanyak 50 RUU, pembuat UU hanya mampu menyelesaikan 5 RUU prioritas dan 5 RUU kumulatif terbuka.     

 

Kelima RUU yang disahkan menjadi UU adalah Revisi UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang disahkan pada Februari 2018; RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang disahkan pada 25 Mei 2018.

 

Kemudian, RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan yang disahkan menjadi UU pada 10 Juli 2018; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disahkan menjadi UU pada 26 Juli 2018. Terakhir, RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang disahkan menjadi UU pada 3 Desember 2018. Baca Juga: DPR Disarankan Ubah Strategi Penyelesaian RUU

 

Sementara lima RUU kumulatif terbuka yang berhasil disahkan menjadi UU yaitu RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan; RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017.

 

RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi; RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan. Terakhir, RUU tentang Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

 

Ironisnya, dalam 4 tahun terakhir periode 2015-2018, target penyelesaian RUU prolegnas tahunan di bawah angka 20 RUU. Itupun angka terbesar RUU yang disahkan menjadi UU merupakan RUU kumulatif terbuka pada periode 2015 dan 2017. RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2016 menempati angka tertinggi dengan menghasilkan 10 RUU. Sedangkan pada 2018, RUU prioritas dan kumulatif terbuka menempati jumlah yang sama yakni 5 RUU. RUU Kumulatif cenderung mudah diselesaikan lantaran hanya membahas dan mengesahkan perjanjian internasional antara Indonesia dengan negara lain.

 

 

Berkaca pada target Prolegnas Prioritas 2018 yang ditetapkan sebanyak 50 RUU dan 9 RUU kumulatif terbuka, nampaknya target penyelesaian Prolegnas Prioritas 2019 yang ditetapkan sebanyak 55 RUU akan semakin berat. Terlebih tahun depan, baik pemerintah dan DPR termasuk DPD periode 2014-2019 bakal disibukkan dengan agenda Pemilu Serentak pada April 2019. Belum lagi, anggota legislatif yang saat ini menjabat tentu banyak yang hendak mencalonkan kembali menjadi anggota legislatif periode 2019-2024.           

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua