Rabu, 19 Desember 2018

Meneropong Efektivitas Pembuatan UU di Tahun Politik

 

Sementara ada sekitar 13 RUU yang berstatus pembahasan tingkat pertama, kata Bambang, bakal diselesaikan sebelum DPR periode 2014-2019 berakhir pada 1 Oktober 2019 mendatang. Pertama, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kedua, RUU tentang Sumber Daya Air. Ketiga, R-KUHP. Keempat, RUU tentang Jabatan Hakim. Kelima, RUU tentang MK. Keenam, RUU tentang perubahan UU No.5 tahun 2014 tentang ASN.

 

Ketujuh, RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kedelapan, RUU tentang Perubahan atas UU No.15 tahun 2006 tentang BPK. Kesembilan, RUU tentang Karantina Hewan, ikan dan Tumbuhan. Kesepuluh, RUU tentang Sistem Nasional Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknokogi. Kesebelas, RUU tentang Ekonomi Kreatif. Kedua belas, RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan. Ketiga belas, RUU tentang Pertanahan.

 

“Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, dewan biasanya ngebut menyelesaikan banyak RUU pasca Pemilu,” katanya.

 

Selain itu, ada 3 RUU yang telah dilakukan perpanjangan masa persidangan sebanyak 6 kali yang hingga kini belum rampung. Pertama, RUU tentang Wawasan Nusantara. Kedua, RUU tentang Laranan Minuman Beralkohol. Ketiga, RUU tentang Pertembakauan. Menurutnya, ketiga RUU tersebut telah diambil keputusan dalam rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) untuk dilakukan perpanjangan 1 kali masa persidangan lagi.

 

“Jika tidak selesai juga, DPR akan menyurati pemerintah untuk bersama-sama sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku menghentikan pembahasan RUU tersebut dalam sidang paripurna.”

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua