Jumat, 21 Desember 2018

Ragam Masalah Hukum Fintech yang Jadi Sorotan di 2018

Permasalahan hukum industri fintech timbul akibat lemahnya regulasi. Perkembangan industri fintech menjadi tantangan tersendiri bagi konsultan hukum pasar modal dan keuangan.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: HGW

Pamor industri layanan pinjaman online atau financial technology peer to peer lending (finctech P2P) sebagai alternatif jasa keuangan konvensional tampaknya masih harus menempuh jalan panjang. Selama tahun ini, bukan kinerja moncer yang jadi sorotan melainkan berbagai permasalahan hukum melekat dengan industri ini.

 

Mulai praktik penagihan bermasalah hingga penyalahgunaan data pribadi kerap dilakukan perusahaan fintech kepada nasabahnya. Tidak hanya, perusahaan fintech ilegal tapi juga perusahaan terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diduga melakukan berbagai pelanggaran tersebut.

 

Salah satu kasus yang sempat mencuat ke publik yaitu penagihan kredit perusahaan fintech RupiahPlus (RP) pada Juni lalu.  Kasus ini menjadi perbincangan publik di media sosial hingga akhirnya diperiksa OJK setelah ada beberapa rekan debitur RP menceritakan kisahnya di media sosial. Para rekan debitur tersebut merasa terganggu karena merasa tidak tahu-menahu dengan utang milik rekannya tersebut. Selain itu, rekan-rekan debitur tersebut juga mengeluhkan penagihan perusahaan fintech tersebut dilakukan secara kasar dan intimidatif.

 

Maraknya dugaaan pelanggaran tersebut tidak bisa dianggap sepele. Pasalnya, berbagai lembaga seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) telah menerima pengaduan masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hukum perusahaan fintech tersebut.

 

(Baca Juga: Daftar Konten Hoax yang Curi Perhatian Publik di 2018)

 

Bahkan, LBH Jakarta telah menerima sebanyak 1.330 pengaduan korban pinjaman online sejak November lalu. Sebanyak 25 perusahaan fintech terdaftar dari 89 penyelenggara justru melakukan pelanggaran terhadap konsumen atau nasabah. Jumlah tersebut menambah deretan panjang pengaduan konsumen fintech yang telah diterima YLKI sebanyak lebih 100 laporan.

 

Nama Aplikasi Pinjaman Online Terdaftar OJK Yang Diadukan Kepada LBH Jakarta (Inisial):

  1. DR
  1. RP
  1. PY
  1. TK
  1. KP
  1. DC
  1. DI
  1. RC
  1. PG
  1. UM
  1. EC
  1. CW
  1. KV
  1. DB
  1. CC
  1. UT
  1. DP
  1. PG
  1. DK
  1. FM
  1. ID
  1. MC
  1. RO
  1. PD
  1. KC

 

Nama Aplikasi Pinjaman Online Tidak Terdaftar Di OJK Yang Diadukan Kepada LBH Jakarta (Inisial):

1. DF

2. RN

3. TK

4. SC

5. PK

6. AR

7. RNO

8. GD

9. TB

10. TK

11. UP

12. BU

13. GR

14. UM

15. SC

16. WI

17. AA

18. PP

19. DP

20. UT

21. BP

22. RL

23. PL

24. AU

25. UC

26. PK

27. DR

28. MC

29. AC

30. TT

31. PC

32. KK

33. AR

34. RU

35. KK

36. PB

37. WW

38. GD

39. KE

40. OK

41. KD

42. DA

43. DK

44. UB

45. JL

46. HC

47. CC

48. A

49. UK

50. DP

51. DQ

52. TB

53. KR

54. TC

55. PB

56. PG

57. UE

58. PU

59. SH

60. DS

61. UI

62. K

63. UR

64. CC

 

Hukumonline mencoba menghimpun berbagai pelanggaran hukum fintech sepanjang tahun ini. Setidaknya, terdapat empat kategori bentuk pelanggaran hukum yang paling mencuri perhatian dalam industri fintech. Berbagai bentuk pelanggaran hukum tersebut sebagai berikut:

 

1. Fintech Ilegal

Setiap perusahaan fintech yang beroperasi memberi layanan kepada masyarakat harus terlebih dahulu mengantongi izin dari OJK. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 7 dan 8 POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Apabila, perusahaan tersebut tidak mendaftar maka dikategorikan sebagai perusahaan fintech ilegal.

 

POJK 77/2016

Pendaftaran

Pasal 8:

(1) Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.

(2) Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku

(3) Permohonan pendaftaran oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini, dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit memuat:

  1. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari: 1. pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen); 2. anggota Direksi; dan 3. anggota Komisaris;
  3. fotokopi nomor pokok wajib pajak badan;
  4. surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang berwenang;
  5. bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan operasional.
  6. bukti pemenuhan syarat permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (2);
  7. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal perizinan Penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.

(4) Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini.

(5) OJK menetapkan persetujuan pendaftaran Penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar

 

Sayangnya, perusahaan fintech ilegal ternyata jumlahnya jauh lebih banyak daripada perusahaan terdaftar atau berizin. Data terbaru, OJK yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi telah menghentikan sebanyak 404 perusahaan fintech P2P ilegal. Sedangkan jumlah fintech berizin jumlahnya mencapai 78 perusahaan.

 

(Baca Juga: Jenis-jenis Pelanggaran Hukum di Industri Fintech)

 

Terdapat perbedaan signifikan antara perusahaan fintech berizin dengan ilegal. Pengawasan perlindungan konsumen diatur lebih ketat pada perusahaan fintech berizin. Apabila, terjadi sengketa antara nasabah dengan perusahaan fintech maka ada regulator yang menjadi penengah kedua belah pihak.

 

Sisi lain, perlindungan konsumen yang menggunakan layanan perusahaan fintech ilegal sangat lemah. Lemahnya pengawasan tersebut menyebabkan perusahaan fintech ilegal ini melakukan berbagai pelanggaran terhadap nasabahnya. Bentuk pelanggaran tersebut berupa pencurian data pribadi, penetapan suku bunga pinjaman tinggi hingga penagihan intimidatif.

 

Akibat tingginya risiko tersebut, masyarakat sebenarnya sudah diimbau menggunakan layanan fintech berizin. Namun, tetap saja layanan fintech ilegal ini masih marak digunakan masyarakat.

 

Pemblokiran operasi fintech ilegal ini juga telah dilakukan OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kepolisian Republik Indonesia. Namun, upaya tersebut masih belum maksimal sehingga perusahaan fintech ilegal masih terus bermunculan.  

 

Sehingga, risiko pelanggaran hukum perusahaan fintech ilegal ini diperkirakan masih berpotensi terjadi pada tahun depan. Konsumen perlu mewaspadai agar tidak terjerat dengan layanan fintech ilegal tersebut. 

 

2. Penagihan Intimidatif

Penagihan intimidatif perusahaan fintech merupakan salah satu pelanggaran hukum paling disoroti publik saat ini. Perusahaan tersebut sering kali menagih dengan menggunakan kata-kata kasar hingga ancaman kekerasan kepada nasabahnya yang menunggak pengembalian utang.

 

Berdasarkan laporan LBH Jakarta, pelanggaran hukum ini tidak hanya dilakukan perusahaan fintech ilegal tapi juga perusahaan berizin. Mekanisme penagihannya, perusahaan fintech tersebut menggunakan divisi internal atau desk collection atau pihak ketiga.

 

Penagihan secara intimidatif merupakan praktik erlarang dilakukan di perusahaan fintech. Ketentuan tersebut tercantum dalam kode etik dan perilaku atau Code of Conduct Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech). Dalam kode perilaku tersebut mewajibkan seluruh perusahaan fintech mengedepankan iktikad baik dalam penagihan pinjaman kepada nasabah. 

 

Kode perilaku tersebut juga mewajibkan perusahaan fintech memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada nasabah yaitu peminjam dan pemberi pinjaman saat terjadi gagal bayar pinjaman. Kemudian, setiap penyelenggara wajib menyampaikan kepada nasabah mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman.

 

Langkah-langkah penagihan tersebut antara lain pemberian surat peringatan, persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman, korespondensi dengan Penerima Pinjaman secara jarak jauh (desk collection), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya. Kemudian, perusahan fintech juga harus memberi tahu kepada nasabah mengenai jadwal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan, penghapusan pinjaman.

 

Apabila menggunakan pihak ketiga dalam penagihan, perusahaan fintech harus menggunakan pihak yang tidak tergolong dalam daftar hitam otoritas (harus tersertifikasi) ataupun dari Asosiasi. Kemudian, perusahaan fintech juga dilarang menggunakan cara intimidatif, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.

 

3. Suku Bunga Pinjaman Tinggi

Persoalan tingkat suku bunga pinjaman tinggi juga menambah rangkaian permasalahan dalam industri fintech. Digadang-gadangkan dapat menawarkan suku bunga pinjaman lebih rendah, industri fintech justru menetapkan bunga lebih tinggi dibandingkan perbankan dan perusahaan pembiayaan.

 

OJK pernah menyatakan tingkat suku bunga pinjaman perusahaan fintech legal saja sudah mencapai 19 persen per bulan. Sedangkan, jumlah tingkat suku bunga perusahaan fintech ilegal di atas rata-rata industri. Bahkan, perusahaan fintech ilegal ini menawarkan bunga bisa 2-3 persen per hari.

 

Permasalahan bunga tinggi ini tentunya menimbulkan pinjaman bermasalah pada masyarakat. Sikap OJK terhadap penentuan tingkat suku bunga ini juga melepaskannya kepada industri. Konsumen juga diimbau mencermati perhitungan bunga dalam perjanjian sebelum melakukan pinjaman melalui fintech.

 

Ke depan, tingkat suku bunga ini berpotensi terus menjadi polemik yang membayangi industri fintech. Sehingga, perlu ada pengaturan tepat agar kepentingan konsumen dan pelaku usaha dapat berjalan bersama.

 

4. Penggunaan Data Pribadi

Kerawanan penyalahgunaan data pribadi nasabah fintech juga menjadi terus menjadi persoalan saat ini. Kecanggihan teknologi saat ini membuat perusahaan fintech dapat mengakses data pribadi seperti riwayat telepon dan daftar kontak pada telepon genggam atau smartphone nasabah. Sehingga, dengan mengakses data tersebut memungkinkan perusahaan fintech dapat mengetahui profil pribadi nasabah tanpa bertemu langsung.

 

Pengaksesan data pribadi untuk penagihan merupakan hal yang baru bagi masyarakat awam. Sering kali, mayoritas nasabah tidak mengetahui dalam persyaratan layanan atau term of condition mengizinkan perusahaan fintech dapat mengakses data tersebut.

 

(Baca Juga: Advokat Ini Ingatkan Risiko Kerahasiaan Data Pribadi Sebelum Lakukan Pinjaman Fintech)

 

Padahal, dengan menyetujui persyaratan, data pribadi pada smartphone nasabah dapat diakses perusahaan fintech. Penggunaan data pribadi nasabah tersebut merupakan salah satu risiko yang harus dihadapi konsumen saat menggunakan layanan fintech.

 

Penagihan dengan penggunaan data pribadi dianggap lumrah karena hal tersebut merupakan cara perusahaan fintech menagih pinjaman nasabahnya. Biasanya perusahaan fintech memerlukan emergency contact sehingga dapat digunakan untuk penagihan. Selain itu, dengan menyetujui persyaratan layanan atau term of condition sebelum meminjam, nasabah sudah dianggap menyetujui perusahaan fintech mengakses data pribadi tersebut.

 

Namun, penggunaan data pribadi untuk kepentingan penagihan juga menjadi perdebatan di publik. Penggunaan data pribadi ini dianggap melanggar hukum. Selain melanggar kerahasiaan data pribadi, pengaksesan data pribadi ini juga mengganggu pihak luar yang tidak terlibat dalam pinjaman nasabah. Sebab, perusahaan fintech tersebut dapat menghubungi rekan hingga kerabat nasabah untuk kepentingan penagihan pinjaman tersebut.

 

Hingga saat ini, tidak ada batasan jelas mengenai penggunaan data pribadi dalam penagihan pinjaman tersebut. Kedepan, tanpa ada pengaturan jelas mengenai penggunaan data pribadi maka perdebatan ini akan terus muncul dalam industri fintech.

 

POJK 77/2016

Kerahasiaan Data

Pasal 26:

Penyelenggara wajib:

  1. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
  2. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
  3. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
  4. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
  5. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

 

Tantangan Bagi Konsultan Hukum

Selain diatur dalam POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, kegiatan fintech juga diatur oleh Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia secara khusus menerbitkan berbagai peraturan soal penyelenggaraan fintech.

 

1.

Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

2.

Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

3.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas(Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial

4.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial

 

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Tekfin) telah ditegaskan definisi yang digunakan oleh BI mengenai fintech hingga kategori dan kriterianya.

 

Definisi Teknologi Finansial/Fintech

Pasal 1:

Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Kategori Penyelenggaraan Teknologi Finansial/Fintech

Pasal 3 ayat 1:

1. Sistem pembayaran;

2. Pendukung pasar;

3. Manajemen investasi dan manajemen risiko;

4. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan

5. Jasa finansial lainnya.

Kriteria Teknologi Finansial/Fintech

Pasal 3 ayat 2:

1.  Bersifat inovatif;

2. Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;

3. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;

4. Dapat digunakan secara luas; dan

5. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 

Peluang bisnis dalam industri fintech sangat besar mengingat berbagai perusahaan fintech akan terus berkembang memenuhi permintaan konsumen. Seiring semakin besarnya industri ini akan membutuhkan jasa layanan hukum dari para konsultan hukum. Perkembangan fintech yang begitu pesat diyakini akan membuat regulator sulit mengimbangi industri ini dalam hal pengaturan. Di sinilah peran penting konsultan hukum membantu klien dari industri fintech agar tetap bersandar pada regulasi yang berkaitan meskipun belum diatur secara khusus dan lengkap.

 

(Baca Juga: Para Lawyer Dituntut ‘Melek’ Hukum Soal Fintech)

 

Hal itu seperti diutarakan oleh M. Ajisatria Suleiman, Direktur Eksekutif Kebijakan Publik Asosiasi Fintech Indonesia. Menurutnya, isu utama dalam industri fintech adalah soal ketidakpastian hukum. Dia menilai baru segelintir produk fintech yang diatur atau baru setengah diatur, bahkan belum sama sekali.

 

Ajisatria mengatakan bahwa ekspektasi pengusaha fintech kepada para konsultan hukum sebenarnya tidak muluk. “Ekspektasinya para lawyers paham prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya, ini akan kompleks metodenya (fintech), kalau nggak paham basic-nya nanti bingung sendiri memahami kompleksitas fintech,” kata Ajisatria.

 

Pernyataan Ajisatria diamini Ketua Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang ketika itu masih dijabat Indra Safitri. Menurut Indra, perkembangan industri fintech menjadi tantangan tersendiri bagi konsultan hukum pasar modal dan keuangan ke depan. Dia menilai perlu ada perhatikan serius karena ada perubahan era konvensional menuju digitalisasi yang mempengaruhi desain hukum yang mendukung kebutuhan bisnis kliennya.

 

“HKHPM perlu menyiapkan anggotanya agar memiliki paradigma baru soal fintech, kita akan berhadapan langsung dengan industri ini di pasar modal dan keuangan,” kata Indrayang saat ini menempati Dewan Redaksi Jurnal Hukum dan Pasar Modal HKHPM Periode 2018-2021.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua