Jumat, 21 December 2018

Ragam Masalah Hukum Fintech yang Jadi Sorotan di 2018

Permasalahan hukum industri fintech timbul akibat lemahnya regulasi. Perkembangan industri fintech menjadi tantangan tersendiri bagi konsultan hukum pasar modal dan keuangan.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: HGW

Pamor industri layanan pinjaman online atau financial technology peer to peer lending (finctech P2P) sebagai alternatif jasa keuangan konvensional tampaknya masih harus menempuh jalan panjang. Selama tahun ini, bukan kinerja moncer yang jadi sorotan melainkan berbagai permasalahan hukum melekat dengan industri ini.

 

Mulai praktik penagihan bermasalah hingga penyalahgunaan data pribadi kerap dilakukan perusahaan fintech kepada nasabahnya. Tidak hanya, perusahaan fintech ilegal tapi juga perusahaan terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diduga melakukan berbagai pelanggaran tersebut.

 

Salah satu kasus yang sempat mencuat ke publik yaitu penagihan kredit perusahaan fintech RupiahPlus (RP) pada Juni lalu.  Kasus ini menjadi perbincangan publik di media sosial hingga akhirnya diperiksa OJK setelah ada beberapa rekan debitur RP menceritakan kisahnya di media sosial. Para rekan debitur tersebut merasa terganggu karena merasa tidak tahu-menahu dengan utang milik rekannya tersebut. Selain itu, rekan-rekan debitur tersebut juga mengeluhkan penagihan perusahaan fintech tersebut dilakukan secara kasar dan intimidatif.

 

Maraknya dugaaan pelanggaran tersebut tidak bisa dianggap sepele. Pasalnya, berbagai lembaga seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) telah menerima pengaduan masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hukum perusahaan fintech tersebut.

 

(Baca Juga: Daftar Konten Hoax yang Curi Perhatian Publik di 2018)

 

Bahkan, LBH Jakarta telah menerima sebanyak 1.330 pengaduan korban pinjaman online sejak November lalu. Sebanyak 25 perusahaan fintech terdaftar dari 89 penyelenggara justru melakukan pelanggaran terhadap konsumen atau nasabah. Jumlah tersebut menambah deretan panjang pengaduan konsumen fintech yang telah diterima YLKI sebanyak lebih 100 laporan.

 

Nama Aplikasi Pinjaman Online Terdaftar OJK Yang Diadukan Kepada LBH Jakarta (Inisial):









































  1. DR




  1. RP




  1. PY




  1. TK




  1. KP




  1. DC




  1. DI




  1. RC




  1. PG




  1. UM




  1. EC




  1. CW




  1. KV




  1. DB




  1. CC




  1. UT




  1. DP




  1. PG




  1. DK




  1. FM




  1. ID




  1. MC




  1. RO




  1. PD




  1. KC


 

Nama Aplikasi Pinjaman Online Tidak Terdaftar Di OJK Yang Diadukan Kepada LBH Jakarta (Inisial):





















































































1. DF



2. RN



3. TK



4. SC



5. PK



6. AR



7. RNO



8. GD



9. TB



10. TK



11. UP



12. BU



13. GR



14. UM



15. SC



16. WI



17. AA



18. PP



19. DP



20. UT



21. BP



22. RL



23. PL



24. AU



25. UC



26. PK



27. DR



28. MC



29. AC



30. TT



31. PC



32. KK



33. AR



34. RU



35. KK



36. PB



37. WW



38. GD



39. KE



40. OK



41. KD



42. DA



43. DK



44. UB



45. JL



46. HC



47. CC



48. A



49. UK



50. DP



51. DQ



52. TB



53. KR



54. TC



55. PB



56. PG



57. UE



58. PU



59. SH



60. DS



61. UI



62. K



63. UR



64. CC


Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua