Minggu, 23 December 2018

Diskursus Serta Pelajaran Berharga dari Pailit dan PKPU Beberapa Perusahaan di 2018

 

(Baca Juga: Meski Pengadilan Nyatakan Pailit, Aset BUMN Tak Akan Mudah Disita)

 

Selain BUMN, kasus pailit yang ‘didalangi’ batalnya homologasi juga terjadi pada produsen teh terkenal Sariwangi, yakni PT Sariwangi Agricultural Estate Agency (AEA) dan PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung. PT Sariwangi AEA terlilit utang hingga Rp 1.05 triliun, sedangkan Indorub menyumbang utang dengan nilai Rp33,71 Miliar. Dua perusahaan tersebut akhirnya resmi pailit pasca diterimanya permohonan pembatalan homologasi PT Bank ICBC Indonesia oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Selasa (16/10) lalu.

 

Kabar buruk soal pailitnya Sariwangi sempat memicu kekhawatiran publik di tahun 2018, khususnya para pecinta teh Sariwangi. ‘Ribut-ribut’ soal masih beredarnya produk Sariwangi di Pasaran padahal telah resmi menyandang status pailit, turut memantik rasa penasaran banyak orang.

 

Alhasil, PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) memberikan klarifikasi bahwa pihaknya telah membeli merek dagang Sariwangi sejak tahun 1989 dan sampai saat ini PT UNVR lah yang memproduksi teh celup Sariwangi sekalipun sebelumnya (sampai awal 2018) sempat bermitra dengan PT Sariwangi AEA (sang pencipta brand). Dengan begitu, bangkrutnya PT Sariwangi AEA tak akan berdampak pada ‘tidak diproduksinya lagi’ teh celup Sariwangi. Setidaknya, dari kasus Sariwangi publik jadi belajar banyak tentang arti pentingnya sebuah ‘brand’.

 

Selain kasus-kasus di atas, masih banyak deretan kasus pailit dan PKPU menarik lain sepanjang 2018, seperti PKPU PT Tiga Pilar Sejahtera (produsen beras maknyus) yang sempat memantik Kericuhan antar direksi (lama dan baru) pada rapat kreditor pertama hingga rapat pencocokan utang piutang, hingga akhirnya terbit SK Ditjen AHU soal perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera terkait pengangkatan direksi baru.

 

Di samping itu, kasus pailitnya produsen Amplop Jaya (PT Royal Standard Group) juga cukup mendapat perhatian di tahun ini. Pasalnya, kuorum damai PKPU para kreditor Royal sudah terpenuhi, hanya saja lantaran majelis hakim menilai Royal tak bisa menjamin penyelesaian tagihan dalam PKPU alhasil Majelispun mem-pailitkan Royal.

 

Teks

Dari penjabaran konteks perkembangan KPKPU dalam tataran praktik sebelumnya, sudah mampukah rancangan revisi UU KPKPU mewadahi keseluruhan persoalan tersebut? Dari hasil pemantauan hukumonline sepanjang tahun 2018, perdebatan aturan yang akan dimuat dalam revisi UU Kepailitan cukup menyita banyak perhatian.

 

Bagaimana tidak? Nasib jutaan debitor dan kreditor di seluruh Indonesia bergantung pada ketentuan UU ini, sehingga wajar saja tak hanya sambutan hangat yang diterima Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Kepailitan dan PKPU melainkan juga ‘kritikan pedas’.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua