Rabu, 26 Desember 2018

2018 ‘Darurat’ Korupsi Kepala Daerah

 

Tak hanya di KPK. Sekitar Juli 2016, Kejaksaan Negeri Mejayan pernah memproses seorang APIP sebagai tersangka kasus korupsi. APIP dimaksud Inspektur Kabupaten Madiun Benny Adiwijaya. Lalu, Benny divonis 4 tahun penjara dan dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp1,3 miliar subsider 2 tahun penjara karena bersalah menyalahgunakan anggaran Inspektorat Kabupaten Madiun yang sebelumnya bernama Badan Pengawasan tahun anggaran 2012-2014.

 

Bagi KPK, perlu ada perubahan regulasi, seperti RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintahan sebagai kebutuhan mendesak mencegah maraknya korupsi yang dilakukan kepala daerah. Jika kedudukan inspektorat daerah tidak lagi di bawah kepala daerah, tentu kerja-kerja inspektorat kepala daerah lebih independen dan leluasa dalam upaya mencegah segala bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan kepala daerah. Baca Juga: APIP Sang Pengawas Bukan Bagian Mata Rantai Korupsi

 

Meski begitu, kita patut mengapresiasi upaya pemerintah yang tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Revisi PP Perangkat Daerah ini diarahkan pada penguatan dan independensi peran inspektorat daerah berikut penganggarannya. Upaya ini sebenarnya sudah dimulai sejak Juli 2017 ketika KPK dan Kemendagri mengirimkan surat kepada Presiden.

 

Dalam surat itu, perlu dilakukan penguatan APIP untuk berperan mencegah korupsi di daerah karena banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Sebab, selama ini APIP tidak independen karena pengangkatan dan pemberhentian ditentukan kepala daerah termasuk anggarannya. Direncanakan, revisi PP Nomor 18 Tahun 2016 itu menjadi “hadiah” tahun baru 2019 untuk negara ini.  

 

Tentu kita semua berharap terbitnya revisi PP Perangkat Daerah itu dapat berlaku efektif dalam upaya pencegahan korupsi di daerah. Setidaknya, aturan tersebut dapat meminimalisir terjadi korupsi di daerah, khususnya yang melibatkan kepala daerah. Semoga.  

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua