Rabu, 02 Januari 2019

Freddy Harris: Tanpa Komersialisasi, Jangan Bicarakan Soal Kekayaan Intelektual

Prioritas utama dialihkan kepada peningkatan kinerja pendataan oleh DJKI yang menunjang komersialisasi.
Normand Edwin Elnizar
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris. Ilustrasi: HGW

Setahun menjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Freddy Harris digeser oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk memimpin direktorat lain di Kementerian Hukum dan HAM. Rabu, 29 November 2017 di Hotel Aston Sentul ia resmi menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Yasonna meminta Freddy untuk mempercepat pembenahan sistem teknologi informasi DJKI agar pelayanan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual menjadi lebih cepat dan pasti.

 

Jika melihat prestasi Freddy selama menjabat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bisa dimengerti mengapa Menteri Hukum dan HAM menugasi Freddy dengan tantangan baru di DJKI. Selama menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada 2010-2016 hingga akhirnya menjabat Dirjen AHU 2016-2017, sejumlah penghargaan diraih pada masa kepemimpinannya.

 

Sebut saja misalnya Ditjen AHU mendapatkan peringkat pertama Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB tahun 2014, peringkat pertama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  dengan nilai 95,77 skala 100 pada 2015 dan 2016, peringkat pertama Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB nilai 92,7 skala 100 tahun 2016 dan 2017, Penghargaan Kementerian Keuangan dalam Akses Kementerian/Lembaga PNBP Terbaik tahun 2016, Penyajian Laporan Keuangan Terbaik SAI (Sistem Akuntansi Pemerintah) di tahun 2016 dan Peringkat Pertama Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) nilai 3.85 skala 5 tahun 2017.

 

Freddy sendiri bukan orang baru di bidang kekayaan intelektual. Ia menjabat Ketua Komisi Banding Merek RI 2003-2008. Selanjutnya, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini dipercaya menjabat Direktur Teknologi Informasi DJKI 2008-2010. Kali ini Freddy ibarat dikembalikan ke kantor lamanya dengan kewenangan jauh lebih besar. Berikut wawancara Hukumonline bersama Freddy di ruang kerja Dirjen KI, di penghujung tahun 2018 lalu.

 

Apa saja yang sedang menjadi fokus perhatian DJKI dalam setahun belakangan?

Ada tiga fokus yang terus saya lakukan dan sosialisasikan: filing (pendataan), commercialization (komersialisasi), enforcement (penegakan hukum). 

 

Filing yang meliputi pendaftaran, registrasi, database jadi hal yang penting. Ditjen Kekayaan intelektual tanpa filing itu non sense untuk jadi yang terbaik. Apalagi kalau masih manual, belum online, ya nggak mungkin. Ini urusannya dengan digitalisasi, bagaimana dokumen terdata dengan baik serta pusat data yang baik. Maka kami akan bangun pusat data yang benar-benar mumpuni di DJKI.

 

Nah, tanpa komersialisasi jangan bicarakan soal kekayaan intelektual. Mengapa ada kekayaan intelektual? Tentu karena ada nilai ekonomis.  Terakhir tentang enforcement, justru selama ini DJKI sering menyoal enforcement tapi justru tidak fokus ke filing dan komersialisasi. Pembajakan terjadi karena lemahnya filing dan komersialisasi. Kebanyakan orang akhirnya meremehkan soal hak kekayaan intelektual, ketimbang melakukan inovasi jadi lebih senang membajak karya orang lain. Misalnya dengan filing yang baik akan menjaga keaslian inovasi. Oleh karena itu, untuk saat ini kami tidak menekankan enforcement. Bahkan DJKI mengupayakan alternatif penyelesaian sengketa antara para pihak. Kami mendorong mereka mediasi ketimbang diperkarakan secara pidana. Hasilnya ada penurunan pengaduan kasus pembajakan ke DJKI. Bahkan perusahaan-perusahaan besar bisa menyelesaikan perkaranya tanpa perlu dibawa ke proses pidana.

 

 

Dari berbagai produk kekayaan intelektual yang diatur oleh undang-undang, mana yang menjadi prioritas DJKI untuk difasilitasi?

Sebagai Dirjen KI, saya menyadari bahwa motor dari kekayaan intelektual ada di hak paten. Di seluruh dunia, hak paten menjadi motor kekayaan intelektual, komersialisasi inovasi paling banyak ada di sana. Kami sedang membenahi mekanisme pelayanan pendaftaran hak paten di kantor pelayanan DJKI. Saat ini DJKI sudah berhasil memenuhi standar internasional untuk pelayanan pendaftaran hak paten. Peningkatan kinerja para pemeriksa paten juga sudah kami tingkatkan. Backlog (penumpukan berkas) paten saat saya mengambil alih 2017 lalu tercatat ada sekitar 8000, sekarang sudah hampir selesai, tinggal 1000. Tahun 2019 tidak akan ada backlog lagi. Saya hanya perlu dua tahun untuk selesaikan itu dengan kerja tim yang baik.

 

Pemeriksaan paten itu antara 24-36 bulan, harusnya sudah tuntas diumumkan hasilnya paling lama setelah 36 bulan. Bayangkan masih ada pemeriksaan paten sejak 2010 dan 2013 di antara tumpukan berkas itu. Kami lakukan efisiensi kerja untuk memilah apa persoalan dari berkas-berkas yang masuk. DJKI lebih proaktif melayani para pemohon hak paten. Jadi tidak ada tumpukan pekerjaan yang tidak jelas. Kami juga ingin ada peningkatan pendaftaran hak paten dalam negeri. Sejauh ini permohonan hak paten hampir 80 persen dari luar negeri dan hanya 20 persen dari dalam negeri.

 

Saya katakan pada tim DJKI, kantor ini dibuat untuk melindungi inovasi dalam negeri. Kami bukan melayani kepentingan asing seperti kantor urusan penanaman modal. Selama ini permohonan hak paten dari dalam negeri sedikit mungkin karena dianggap susah dan rumit. Bisa juga karena memang lembaga-lembaga riset di universitas gagal menghasilkan produk yang layak dipatenkan.

 

Saya kunjungi kampus-kampus untuk menagih karya risetnya untuk mendaftarkan hak paten. Negara sudah menganggarkan dana untuk riset di universitas sebesar Rp2,4 triliun. Nah sekarang sudah kami bantu dengan filing yang baik agar produk riset jangan mengulang yang sudah ada dan bisa mendapatkan hak paten. Kebaruan dari penemuan hasil riset bisa diproyeksikan dengan membandingkan lebih dulu terhadap yang sudah terdaftar hak paten.

 

Apa yang menjadi tantangan terbesar selama setahun ini memimpin DJKI?

Tantangan terbesar adalah internal DJKI. Sudah terbiasa dengan zona nyaman cara kerja sebelumnya, terbiasa dengan pungutan liar, dan semacamnya. Itu yang lebih dulu saya bereskan. Nggak mungkin DJKI akan lebih baik kalau yang pungutan liar masih banyak. Dikatakan sekarang sudah hilang ya memang tidak, tapi setidaknya sudah 80 persen berkas paten bisa dibereskan dengan baik. Saya juga bangun komunikasi dengan konsultan hak kekayaan intelektual, agar menghentikan segala cara menyuap pemeriksa paten di DJKI.

 

Lebih baik diundang secara resmi untuk memberikan masukan dalam penyiapan dokumen pengajuan paten. Si pemeriksa paten jadi berhak menerima honor resmi dan kantor masing-masing pihak terkait jadi lebih bersih. Konsultan kekayaan intelektual bisa mengajukan pada kami untuk mengundang pemeriksa paten memberikan penjelasan dalam workshop resmi dan berhak mendapatkan honor resmi.

 

Secara eksternal, para inovator dari pihak universitas yang mendapat dana secara khusus dari Pemerintah masih sedikit mendaftarkan paten. Padahal dengan anggaran riset tahun 2018 sebesar Rp2,4 triliun harusnya ada hasil yang signifikan. Kalau begitu hasil risetnya apa? Saya sudah kunjungi kampus-kampus untuk memberikan penjelasan secara langsung soal paten hasil riset.

 

Bahkan saya menantang pihak kampus untuk menjadikan berbagai hasil karya tulis ilmiah skripsi, tesis, disertasi memiliki hak cipta. Ubah sedikit saja formatnya menjadi lebih sederhana seperti standar buku. Tentu akan memiliki nilai yang berbeda sebagai kekayaan intelektual. Itu semua ditumpuk di perpustakaan dan terlupakan, invaluable copyright!

 

Baca:

 

Apakah regulasi yang ada sudah memadai untuk mendorong kemajuan rezim kekayaan intelektual di Indonesia?

Belum. Saat ini kita sebatas mengelola pendaftaran kekayaan intelektual, belum pada tahapan memberdayakannya bagi kemajuan ekonomi. Padahal, hal penting dari kekayaan intelektual adalah nilai ekonomis dari komersialisasi. DJKI hanya kantor pendaftaran saja.

 

Negara maju sudah sangat sadar soal kekayaan intelektual. Amerika hidup dari kekayaan intelektual. Jepang, Korea, Eropa, mereka melindungi inovasi sebagai upaya komersialisasi hak kekayaan intelektual secara masif. Indonesia harus menempatkan pengembangan kekayaan intelektual sebagai prioritas untuk menjadi negara maju. Itu juga inti dari revolusi industri 4.0. Indonesia punya banyak inovator, namun belum punya kesadaran yang tinggi untuk mendaftarkan dan mengupayakan komersialisasi karyanya. Selain regulasi, kebijakan Pemerintah juga penting mendukung upaya komersialisasi kekayaan intelektual.

 

Bagaimana peran konsultan hak kekayaan intelektual saat ini?

Masih sebatas tukang mendaftarkan, mirip calo akhirnya. Uangnya banyak karena kuantitas yang diurus banyak. Ini yang ingin kami ubah, agar mereka benar-benar memberikan konsultasi intelektual soal produk yang akan diurus pendaftarannya. Jadi dia membantu kliennya selayaknya. Saat ini jumlah mereka cukup banyak tapi tidak efektif.  Kami akan menata agar ada spesialisasi, konsultan yang umum dan konsultan khusus paten. DJKI akan lakukan evaluasi.

 

Bagaimana dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti Indikasi Geografis?

Kami mendorong masing-masing unit di kantor wilayah untuk membantu Pemerintah Daerah mendaftarkan minimal satu Indikasi Geografis baru. Saat ini sudah bertambah 20 Indikasi Geografis dalam setahun. Bertambah dari 60 saat saya masuk ke DJKI menjadi 80. Banyak Kepala Daerah awalnya tidak paham manfaat Indikasi Geografis. Sekarang mereka jadikan itu sebagai target pencapaian. Berguna untuk ekonomi daerah dan juga bahan kampanye (tertawa).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua