Kamis, 03 January 2019

Cermat Memahami Informasi Sumbangan Dana Kampanye

Dana yang bersumber dari rekening Partai Politik atau dari pasangan calon Presiden/Wakil Presiden tidak masuk kategori sumbangan sebagaimana yang dimaksud LPSDK.
Moh. Dani Pratama Huzaini

Batas akhir penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) bagi peserta peilihan umum (Pemilu) serentak 2019 sudah lewat, Rabu (02/1) kemarin. Komisi Pemilihan Umum memberi batas waktu hingga pukul 18.00 WIB bagi parpol untuk menyerahkan LPSDK dan melengkapi sejumlah kekurangan administrasi terkait hal tersebut.

 

Sejak Rabu pagi Hukumonline melihat sejumlah pengurus partai politik berdatangan ke ruangan yang terletak di Gedung KPU untuk menyelesaikan proses penyerahan LPSDK. “Laporan ini yang membuat adalah peserta Pemilu sesuai tingkatannya. Jadi untuk di pusat atau nasional,  itu adalah parpol tingkat nasional, pengurus parpol tingkat nasional, dan juga pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden,” ujar Komisioner KPU, Hasyim Ashari saat dimintai keterangannya oleh wartawan, Rabu (2/1), di kantor KPU.

 

Begitu pula dengan LPSDK di tingkat daerah. Peserta pemilu di tingkat Provinsi dan para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), masing-masing akan menyerahkan LPSDK ke KPU Provinsi sesuai dengan daerah pemilihannya. Sementara untuk peserta Pemilu Partai Politik di Kabupaten/Kota akan menyerahkan LPSDK ke KPU Kabupaten/Kota masing-masing. Penyerahan LPSDK ini dilakukan secara serentak di seluruh tanah air hingga pukul 18.00 nanti.

 

Menjelaskan beberapa hal, Hasyim mengingatkan adanya perbedaan kategori antara dana yang berasal dari peserta pemilu dengan sumbangan yang bersumber dari pihak eksternal sebagaimana yang diatur UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Hasyim, dana yang bersumber dari rekening Partai Politik atau dari pasangan calon Presiden/Wakil Presiden bukanlah termasuk dalam kategori sumbangan sebagaimana yang dimaksud oleh LPSDK.

 

LPSDK sebagaimana yang dimaksud oleh Hasyim diatur oleh Pasal 325 huruf c UU Pemilu yang mengatur sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Selanjutnya menurut Pasal 326, Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

 

(Baca juga: Potensi Konflik Ini Paling Dikhawatirkan Jika Tak Ada Batasan belanja Kampanye)

 

Dalam menyampaikan LPSDK, peserta Pemilu akan diberikan tiga buah formulir masing-masing, formulir untuk pemilihan Presiden; formulir untuk DPR & DPRD; serta formulir untuk DPD. Untuk formulir Pilpres di dalamnya berisi antara lain: laporan PSDK; daftar PSDK; surat pernyataan tanggung jawab atas LPSDK; surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan; surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok; surat pernyataan pihak lain badan usaha non pemerintah.

 

Formulir isian yang sama pula disediakan untuk DPD. Sementara untuk formulir DPR & DPRD, terdapat penambahan pencatatan penerimaan sumbangan caleg. Hal ini untuk menjelaskan adanya sumbangan yang bersumber dari pihak luar dan tidak langsung diberikan ke partai tapi terlebih dahulu diberikan kepada caleg-caleg partai yang bersangkutan. “Walaupun sumbangan kepada calon, tetap harus disumbangkan kepada partai. Jadi entitas yang diwajibkan melapor kepada KPU itu bukan calon, tetapi peserta Pemilunya per partai,” terang Hasyim.

 

Sebagai simulasi untuk memahami LPSDK, berikut dipaparkan LPSDK Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Bendahara BPN Prabowo-Sandi, Thomas Djiwandono kepada wartawan menyampaikan, laporan yang diserahkan ke KPU sama dengan jumlah yang sudah disampaikan ke media dalam jumpa pers, Senin (31/12/2018) yang lalu. "Jumlah total dari BPN Prabowo-Sandi saat ini Rp54 miliar. Kalau di-breakdown tentu yang paling banyak menyumbang adalah Pak Sandi sekitar 70 persen, setelah itu Pak Prabowo sekitar 25 persen," kata Thomas.

 

Rincian dari penerimaan dana kampanye Rp54 miliar milik pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 tersebut adalah, sumbangan Calon Presiden Prabowo Subianto Rp 13.054.967.835 (24.2%), Sandiaga Uno Rp39,5 miliar (73,1 %), sumbangan Partai Gerindra Rp1.389.942.500 (2.6%), Sumbangan Pihak Lain (SPL) Perorangan Rp76.197.500 (0,1%), SPL kelompok Rp28.865.500 (0,1%), pendapatan bunga bank Rp938.227. Jika dilihat dari rincian diatas, yang termasuk dalam LPSDK adalah hanya komponen sumbangan pihak lain perseorangan sebesar Rp 76.197.500, sumbangan pihak lain kelompok sebesar Rp28.865.500. Sementara jumlah yang lain tidak termasuk LPSDK.

 

Bendaraha Tim Kampanye Nasional pasangan Caon Presiden Joko Widodo-Maruf Amin, Trenggono kepada wartawan menyampaikan total laporan yang disampaikan ke KPU hari ini sebesar 55,9 Miliyar. Hal tersebut terdiri dari jumlah Laporan Awal Dana Kampanye yang disampaikan pada 23 September tahun lalu sebesar 11,9 miliyar dan penambahan sepanjang September hingga 2 Januari 2019 sebanyak 44,8 miliar.

 

“Rinciannya antara lain, 32 juta yang berasal dari pasangan calon, 2,1 miliiar yang berasal dari partai politik dalam bentuk barang dan jasa, 121 juta bersumber dari perseorangan, kelompok 37,9 miliar rupiah, badan usaha 3,9 miliar, sehingga total 44,8 miliar,” terang Trenggono.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua