Kamis, 03 Januari 2019

Catatan Sektor Perpajakan di 2018 dan Tantangan di 2019

Revisi UU Perpajakan yang tersendat dan terkesan mandek menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintah.
Fitri Novia Heriani

Tahun 2018 menjadi tahun yang ‘adem’ bagi sektor perpajakan. Tak ada kebijakan perpajakan yang berujung kontroversi. Pengamat Perpajakan, Yustinus Prastowo justru melihat tren positif sektor perpajakan terjadi di tahun 2018. Beberapa sektor pajak mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.

 

Menurut Yustinus, secara umum perencanaan target 2018 lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya karena lebih moderat dan realistis. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan target pertumbuhan penerimaan pajak dalam APBN 2018 yang naik 10,94% dari target APBN-P 2017. Berkat kenaikan yang moderat dan realistis, pemerintah juga tidak merubah target penerimaan pajak di tengah tahun. Hal ini menunjukan pengelolaan APBN yang lebih baik dan kredibel.

 

Secara garis besar, Yustinus menitikberatkan penilaian pada tiga sektor perpajakan di di tahun 2018. Beberapa sektor mendapatkan penilaian positif, namun ada yang masih perlu dilakukan perbaikan oleh pemerintah. Tiga sektor tersebut adalah dari sisi penerimaan, sisi kebijakan, dan insentif perpajakan.

 

Pertama, sisi penerimaan. Sepanjang tahun 2018, Yustinus mencatat pertumbuhan penerimaan pajak relatif lebih baik jika dibandingkan tahun lalu. Jika tahun lalu penerimaan pajak adalah sebesar 89 persen dari target yang telah ditetapkan di dalam APBN 2017, maka di tahun 2018 penerimaan pajak diprediksi akan mencapai 94 persen dari target penerimaan pajak sebesar Rp1.424 triliun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penerimaan pajak hingga akhir November 2018 mencapai 80 persen dari target di APBN tahun ini, yakni Rp1.136 triliun.

 

Pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2018 cukup bagus dan stabil di kisaran 15-16%, jauh di atas pertumbuhan 2017. Selain karena target yang lebih realistis, kinerja perpajakan 2018 juga didukung oleh kenaikan harga komoditas seperti minyak bumi dan batu bara, meski sifatnya masih fluktuatif dan belum konsisten.

 

Selain faktor-faktor di atas, dari pertumbuhan per jenis pajak terlihat adanya peningkatan kepatuhan pasca-amnesti. Dengan kata lain, para wajib pajak peserta amnesti memilih untuk tetap patuh. Hal ini juga menjadi tantangan ekstensifikasi yang lebih baik karena pada dasarnya masyarakat dapat merespon kebijakan dengan baik sepanjang mereka nilai menguntungkan.

 

“Kenapa bisa konsisten, karena kalau dilihat dari jenis penerimaan pajak, hampir semua tumbuh kecuali PPN yang tumbuh lebih lambat. Tapi semua tumbuh,” kata Yustinus kepada hukumonline.

 

Kedua, dari sisi kebijakan. Yustinus berpendapat bahwa kebijakan perpajakan di sepanjang tahun 2018 relatif tenang, karena sebagian besar kebijakan pajak yang lahir di tahun ini hanya merevisi peraturan di level Kementerian, salah satunya adalah peraturan mengenai tax holiday. Yustinus mengapresiasi langkah pemerintah atas lahirnya kebijakan ini karena memberikan kesempatan bagi pengusaha atau investor kelas menengah untuk menikmati fasilitas perpajakan tersebut.

 

Meski tidak ada kebijakan besar seperti tax amnesty di 2016 dan AEoI (UU No 9/2017) di tahun 2017, lanjutnya, tetapi perbaikan-perbaikan dari sisi administrasi, prosedur, dan proses bisnis cukup baik dilakukan, antara lain simplifikasi dan integrasi dokumen layanan di DJP-DJBC, percepatan restitusi, kemudahan pendaftaran WP dan PKP, dan terakhir SE-15/2018 yang menjadi tonggak berlakunya audit berbasis risiko.

 

Selain itu, pemerintah juga menggunakan kebijakan pajak yang responsif terhadap kondisi ekonomi makro. Fungsi regulerend-pun dimaksimalkan. Di saat kuatnya tekanan Rupiah terhadap USD, pemerintah menaikkan PPh 22 impor. Kenaikan ini bukan untuk penerimaan namun memberikan dampak psikologis bagi pasar uang untuk menyelamatkan rupiah, meski sifatnya temporer.

 

Kebijakan pajak di tahun 2018 juga memperlihatkan keberpihakannya bagi kelompok usaha kecil dan menengah. Dengan dikeluarkannya PP 23 Tahun 2018, tarif PPh Final bagi pelaku UMKM menjadi 0,5%. Tentu, di samping memberikan keringanan bagi mereka yang telah patuh, kebijakan ini juga bagian dari ekstensifikasi. Dengan turunnya tarif, maka diharapkan ada peningkatan kesadaran membayar pajak secara voluntary.

 

Seperti diketahui, UMKM merupakan sektor yang hard-to-tax. Catatan selanjutnya yang harus dipikirkan bersama adalah terkait pengaturan kemudahan akuntansi dan aplikasi sederhana untuk memudahkan pembukuan, serta dukungan permodalan terhadap UMKM.

 

Ketiga, hal lain yang cukup signifikan adalah insentif pajak. Mulai muncul alasan cukup kuat bahwa insentif tidak harus bertentangan dengan penerimaan, terlebih dalam situasi ekonomi yang masih tidak menentu dan butuh stimulus. Perluasan insentif di satu sisi baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain butuh mekanisme monitoring dan evaluasi agar tepat sasaran dan tepat tujuan. Sektor migas yang masih agak tertinggal karena praktis minim investasi baru, stagnan, dan kurang atraktif, sedangkan skema insentif sektor migas juga sangat terbatas.

 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Peraturan ini merupakan hasil simplifikasi dari dua peraturan sebelumnya yaitu PMK 130/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan PMK 159/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

 

“Perbaikan-perbaikan di 2018 ini konsisten sebagai misi Reformasi Perpajakan yang dicanangkan kembali Desember 2016, dan di tahun 2017 telah didahului dengan beberapa program besar. Khusus untuk DJBC, beberapa kebijakan besar berdampak cukup bagus pada kinerja institusi, antara lainProgram Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT), Pusat Logistik Beritak (PLB), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dll,” tambah Yustinus.

 

Selain itu, terdapat beberapa hal besar di sektor perpajakan tahun 2018 yang harus diselesaikan oleh pemerintah di tahun 2019. Pertama, revisi UU Perpajakan yang tersendat dan terkesan mandek karena tidak selaras dengan kalender politik. Ini berpengaruh pada realisasi janji penurunan tarif pajak yang ditunggu kalangan usaha.

 

(Baca Juga: Ditjen Pajak Pangkas Waktu Penerbitan SKD SPDN Menjadi Real-Time)

 

Kedua, perbaikan sistem administrasi berbasis TI yang agak lambat karena harus menempuh beberapa prosedur formal. Hal ini berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi. Ketiga, penerapan aturan dan tafsir yang belum seragam di lapangan menciptakan ketidakpastian terutama saat pemeriksaan pajak, sehingga menghambat upaya membangun trust, di samping menciptakan administrasi berbiaya tinggi. 3C (clarity, certainty, consistency) masih menjadi titik lemah yang perlu diakselerasi perbaikannya. Intervensi teknologi (e-audit/online audit) yang lebih terpusat, terkontrol, dan objektif perlu didukung dan didorong.

 

Senada, pengamat perpajakan Darussalam berpendapat bahwa secara umum catatan kebijakan perpajakan di tahun 2018 cukup positif. Kondisi perpajakan nasional relative tidak gaduh meski ada terobosan besar dalam menggenjot target jangka pendek. Bisa dibandingkan dengan kondisi perpajakan di tahun 2015 yang penuh dengan obral insentif, atau amnesti pajak di tahun 2016-2017, yang memicu pro kontradari berbagai pihak.

 

Menariknya, lanjut Darussalam, kinerja pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2018 bertumbuh hingga 14% dan jauh di atas tahun-tahun sebelumnya. Mengapa? Darussalam menyimpulkan ada dua faktor. Pertama, adanya semangat keberpihakan dari pemerintah melalui sistem pajak yang telah membuat situasi relatif stabil, mendukung ruang ekspansi usaha, predictable, dan membuat bisnis lebih mudah dikelola.

 

“Dan kedua, situasi ekonomi domestik relatif mendukung terutama dari pertumbuhan positif sektor pertambangan dan industri pengolahan. Padahal kedua sektor tersebut merupakan kontributor utama penerimaan pajak di Indonesia,” katanya kepada hukumonline, Kamis (3/1).

 

Tantangan 2019

Tantangan bagi DJP untuk tahun 2019 adalah pertumbuhan ekonomi digital. Pemerintah sendiri bercita-cita menjadi kekuatan digital terbesar di Asia Tenggara dengan potensi USD 130 miliar pada 2020. Perlu mekanisme dan perlakuan pajak yang tepat bagi pelaku ekonomi digital. Perlu diingat, proses bisnis pelaku start-up berbeda dengan pelaku bisnis konvensional. Bahkan, pemerintah harus duduk bersama dengan pelaku ekonomi digital dalam merencanakan kebijakan pajak bagi ekonomi digital ke depan.

 

Di luar itu, sinergi DJP-DJBC berjalan dengan baik, dan menghasilkan tambahan penerimaan yang cukup signifikan (Rp22 T sampai akhir Desember 2018, melampaui target Rp20 T dan realisasi Rp3 T di 2017).

 

Sinergi dan kerja sama ini perlu diperdalam dan diperluas, terutama untuk DJP-DJBC adalah upaya membangun sistem administrasi yang lebih terintegrasi, dan untuk antarlembaga, momentum keterbukaan informasi harus dimaknai sebagai tantangan untuk membangun sistem administrasi yang terintegrasi dan menghasilkan output/outcome yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, menciptakan efektivitas dan kemudahan bagi wajib pajak dan masyarakat.

 

Bagi Darussalam, di tahun 2019 pemerintah harus mengelola tantangan ekonomi (baik global maupun domestik) dan politik (pemilu yang stabil dan aman. Sedangkan hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah dari sisi perpajakan adalah melakukan ekstensifikasi basis pajak, mengoptimalkan data dan informasi baik yang diperoleh dari akses informasi perbankan domestik dan AEoI, serta melanjutkan agenda reformasi pajak nasional utamanya melalui revisi UU pajak yang turut mendengarkan suara wajib pajak.

 

Penurunan Tarif PPh Badan

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi B. Sukamdani mengatakan pengusaha berharap pemerintah segera menurunkan tarif PPh Badan. Jika merujuk kepada UU No. 36 Tahun 2008 mengenai PPh, tarif pajak yang dikenakan terhadap WP Badan adalah sebesar 25 persen.

 

Angka tersebut, lanjut Hariyadi, cukup tinggi. Untuk itu, kalangan pengusaha berharap pemerintah segera menurunkan PPh badan menjadi 17 persen. Penurunan tarif PPh ini, lanjutnya, berkaitan dengan daya saing ekonomi di Indonesia.

 

“Dengan pajak yang lebih rendah, kami harapkan dana ini dapat diputar bagi perusahaan karena pajak merupakan redistribusi pendapatan,” katanya.

 

Usulan dari kalangan pengusaha tersebut bukan tak mungkin dilakukan. Menurut Yusntinus, menurunkan tarif pajak tidak menjadi masalah jika diiringi dengan basis pajak yang sudah lebih luas. Namun, kebijakan ini tetap harus dilakukan dengan hati-hati. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan penurunan tarif secara bertahap.

 

“Sekarang kita harus optimis basis pajaknya meluas karena ada AEoI. Saya kira pas AEoI ada, berarti basis pajak meluas dan menurunkan tarif pajak dalam kondisi ini tidak masalah sepanjang dilakukan dengan hati-hati. Kalau usulan saya tidak bisa ekstreme, harus dilakukan dengan dua langkah dari 25 ke 2 persen, kalau positif bisa turun ke 18 persen. Tapi kalau dilakukan secara ekstremen, akan berisiko karena kita juga belum bisa mengukur apakah pasti kalau tarif turun investasi naik dan pajak bertambah. 18 persen angka minimal,” tandasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua