Jumat, 04 January 2019

Partai Mana Paling Banyak Dapat Sumbangan Dana Kampanye? Simak Daftarnya

Parpol wajib menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) Arief Budiman saat merilis desain kotak suara yang baru di kantor KPU Pusat di Jakarta, Senin (7/8).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah selesai melakukan rekapitulasi terhadap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang diserahkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu. Sepanjang hari yang menjadi batas akhir penyerahan LPSDK yang telah ditetapkan oleh KPU, 16 Partai Politik peserta Pemilu serentak tingkat nasional dan dua kontestan pemilihan Presiden/Wakil Presiden telah memenuhi segala aspek yang disyaratkan dalam pengisian LPSDK.

 

Sejumlah peristiwa menarik terjadi sepanjang proses penyerahan LPSDK oleh peserta Pemilu ke KPU. Salah satunya terkait besaran nominal sumbangan yang diterima masing-masing Partai Politik dan Pasangan calon Presiden/calon Wakil Presiden. Partai politik yang menerima jumlah sumbangan terbesar adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan jumlah Rp82.636.791.919. Dokumen LPSDK Perindo ditandatangani oleh Ketua Umum Partai, Hary Tanoesoedibjo dan Bendahara Umum Hendry Suparman. Berdasarkan catatan KPU, dokumen Perindo diserahkan pada pukul 15.50 WIB di kantor KPU.

 

Setelah Perindo, Partai Politik penerima sumbangan terbanyak berdasarkan LPSDK yang diserahkan ke KPU adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Jumlah sumbangan yang diterima Nasdem sebesar Rp74.978.445.682. Dokumen LPSDK Nasdem ditandatangani  Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai. Setelah Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN) berada di posisi ketiga sebagai Partai Politik penerima sumbangan terbesar berdasarkan LPSDK. Jumlah sumbangan yang diterima PAN sebesar Rp53.541.544.750.

 

(Baca juga: Cermat Memahami Informasi Sumbangan Dana Kampanye)

 

Menyusul di belakang PAN ada partai besutan Calon Presiden nomor urut 02, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Partai Gerindra memperoleh Rp51.041.044.150. Dokumen LPSDK Partai Gerindra yang diserahkan kepada KPU pukul 11.16 WIB, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai. Sementara Partai Politik yang menerima sumbangan terbesar kelima adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS memperoleh sumbangan sebesar Rp33.622.635.000. Berikut rekapitulasi LPSDK seluruh Partai Politik.

 

No Urut

Nama Partai

Laporan Awal Dana Kampanye (dalam Rupiah)

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (dalam Rupiah)

1

PKB

1.310.000.000

17.707.581.614

2

Partai Gerindra

71.748.372.183

51.041.044.150

3

PDI Perjuangan

102.028.526.952

11.268.876.172

4

Partai Golkar

110.000.000

19.799.676.576

5

Partai Nasdem

505.000.000

74.978.445.682

6

Partai Garuda

1.000.000

2.180.000.000

7

Partai Berkarya

28.622.640.000

2.821.000

8

PKS

12.094.459.000

33.622.635.000

9

Perindo

1.000.000

82.636.791.919

10

PPP

510.000.000

12.413.250.000

11

PSI

10.683.163

21.332.813.567

12

PAN

50.000.000

53.541.544.750

13

Partai Hanura

13.000.000

11.988.064.632

14

Partai Demokrat

299.860.000

33.219.486.950

19

PBB

16.421.530.059

219.500.116

20

PKPI

37.276.408

1.199.209.251

 

Jika diperhatikan dari tabel tersebut, Partai Berkarya adalah penerima sumbangan terkecil dengan jumlah Rp2.821.000. Meski begitu, berdasarkan jumlah Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang dilaporkan oleh Partai Berkarya pada 23 September tahun lalu, Partai Berkarya lebih dahulu telah memiliki Rp28.622.640.000 anggaran untuk kampanye.

 

Selain LPSDK yang diserahkan oleh Partai Politik, di hari yang sama pula Tim Pemenangan peserta Pemilu Presiden juga ikut menyampaikan LPSDK. LPSDK pasangan calon Joko Widodo-Maruf Amin, sejak pertama kali melaporkan LADK hingga 2 Januari 2019 memperoleh sumbangan sebesar Rp44.086.176.801. Rinciannya antara lain, Rp32 juta yang berasal dari pasangan calon, Rp2,1 miliiar yang berasal dari partai politik dalam bentuk barang dan jasa, Rp121 juta bersumber dari perseorangan, kelompok Rp37,9 miliar, badan usaha Rp3,9 miliar, sehingga total Rp44,8 miliar.

 

Pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno memperoleh sumbangan sebesar Rp54.050.911.562. Rinciannya adalah, sumbangan calon presiden Prabowo Subianto Rp13.054.967.835 (24.2%), Sandiaga Uno Rp39,5 miliar (73,1%), sumbangan Partai Gerindra Rp1.389.942.500 (2.6%), Sumbangan Pihak Lain (SPL) Perorangan Rp76.197.500 (0,1%), SPL Kelompok Rp28.865.500 (0,1%), Pendapatan Bungan Bank sebesar Rp938.227.

 

(Baca juga: Ini Rekomendasi KPK Terkait Pendanaan Kampanye Pilkada)

 

Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari kepada wartawan mengatakan, proses penyampaian LPSDK berlangsung serentak di KPU seluruh Indonesia. Pada hari dan jam yang sama, seluruh KPU di daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari partai politik peserta pemilu di tingkat daerah. Hasyim juga menjelaskan terkait laporan dana kampanye, selain LADK dan LPSDK yang sudah dilaksanakan oleh Partai Politik, setelah pelaksanaan Pemilu berlangung, Partai Politik juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

 

“Nanti setelah pemungutan suaran LPPDK, nanti sudah ada (tercatat) penerimaan dan pengeluaran,” ujar Hasyim dalam konfrensi pers rekapitulasi LPSDK, Rabu (2/1) di Media Center KPU.

 

Ketua KPU Arif Budiman menjelaskan proses penyerahan LPSDK oleh partai ke KPU diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui pengawasan melekat pada semua tingkatan KPU dari pusat hingga daerah. Tidak hanya di situ, Arif juga mengajak semua pihak untuk ikut memantau semua tahapan laporan, sejak laporan awal, laporan sumbangan, hingga laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. “Harap masyarakat, publik, NGO (non government organization) memantau,” ujar Arif.

 

Anggota Bawaslu yang hadir, Muhammad Afifudin menyampaikan pihaknya akan mempelajari termasuk melakukan pengecekan dengan menggunakan tiga prinsip umum dari LPSDK. Dari sisi pengawasan, Bawaslu akan melakukan pengawsan melekat dari pusat hingga daerah. Dari sisi pelaporan, Bawasu akan mengecek apakah di semua daerah, peserta pemilu yang datang menyampaikan LPSDK tidak melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU.

 

“Kami pastikan pasca menerima soft dan hard copy soal akurasi batasan jumlah sumbangan yang sudah diatur. Akurasi sumbangan perseorangan Rp2,5 miliar dan atas nama lembaga atau yayasan Rp25 miliar,” tutup Arif.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua