Jumat, 04 Januari 2019

Korban Tsunami Selat Sunda Dapat Keringanan Pajak

Keringanan perpajakan ini dianggap masih belum maksimal bagi para korban bencana tsunami.
Mochamad Januar Rizki
Pengungsi korban tsunami Selat Sunda. Foto: RES

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberi keringanan bagi korban bencana tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Lampung Selatan. Keringanan pajak tersebut berupa pengecualian pengenaan sanksi perpajakan serta perpanjangan batas waktu pengajuan keberatan bagi para wajib pajak terkena dampak bencana.  

 

Keputusan DJP tersebut tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-370/PJ/2018 yang mulai berlaku sejak 31 Desember 2018. Dengan ketentuan ini, DJP menetapkan keadaan kahar atau force majeur kepada para wajib pajak. Sehingga, para wajib pajak yang berada atau memiliki usaha di wilayah terdampak tidak dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa atau SPT Tahunan.

 

Kondisi kahar ini ditetapkan pada pembayaran pajak atau utang pajak yang jatuh tempo pada 22 Desember 2018 sampai dengan 28 Februari 2019. Dengan demikian, pelaporan dan pembayaran dilaksanakan paling lambat 30 April 2019.

 

Di samping itu, pengajuan permohonan upaya hukum termasuk keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, atau pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang kedua, yang batas waktu pengajuan permohonan dimaksud berakhir pada 22 Desember 2018 hingga 28 Februari 2019 diberikan perpanjangan batas waktu sampai dengan 31 Maret 2019.

 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama menjelaskan kebijakan ini dilakukan untuk membantu meringankan beban sosial ekonomi para korban bencana tsunami tersebut. Dengan adanya kebijakan ini, Yoga berharap dapat membantu memulihkan kondisi wilayah terkena dampak bencana sehingga kembali normal.

 

“Untuk membantu meringankan beban sosial ekonomi terkait kejadian bencana alam tsunami Selat Sunda di wilayah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lampung Selatan, kami memberikan pengecualian pengenaan sanksi perpajakan serta perpanjangan batas waktu pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha di wilayah terdampak,” jelas Yoga dalam keterangan persnya, Jumat (4/1).

 

“Pimpinan dan karyawan Direktorat Jenderal Pajak turut berduka dan menyampaikan simpati kepada seluruh masyarakat yang terkena bencana tsunami ini, dan mendoakan agar kondisi segera stabil dan proses rekonstruksi dan rehabilitasi dapat berjalan dengan baik,” tambah Yoga.

 

(Baca Juga: Pemerintah akan Relokasi Rumah Korban Tsunami, Begini Pengaturannya)

 

Secara umum, pengertian force majeure atau kondisi kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan manusia seperti banjir, kebakaran, petir, gempa bumi, wabah, perang, perang saudara, hura-hura, pemogokan, pembatasan oleh penguasa dari suatu pemerintahan, pembatasan perdagangan oleh suatu undang-undang atau peraturan pemerintah, atau dikarenakan suatu keadaan atau kejadian alamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya.

 

Dalam sektor perpajakan, para wajib pajak dapat membuktikan dirinya mengalami keadaan kahar harus mendapatkan rekomendasi (pengesahan) dari aparat yang berwenang setempat misalnya camat atau kepolisian setempat.

 

Berdasarkan aturan, keringanan dan penghapusan sanksi administrasi perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pada Pasal 36 aturan tersebut menyatakan Dirjen Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

 

Meski demikian, pengamat pajak dan dosen perpajakan Universitas Pelita Harapan (UPH), Roni Bako menganggap kebijakan ini masih belum maksimal membantu para korban bencana alam tersebut. Keringanan pelaporan dan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat hingga 30 April tersebut dianggap masih terlalu singkat. Menurutnya, DJP seharusnya memberi keringanan perpajakan tersebut dalam jangka waktu satu tahun.

 

“Tidak tepat kalau hanya bentuk keringanan pajak tapi seharusnya adalah penghapusan. Selain itu, jangka waktu yang diberikan juga terlalu singkat hanya sampai 30 April. Seharusnya, DJP menetapkan waktunya hingga satu tahun sejak terjadinya bencana,” kata Roni saat dihubungi Hukumonline.

 

Sebab, Roni menjelaskan para korban tsunami tersebut memerlukan waktu lama untuk kembali dalam kondisi normal. Selain itu, dia juga meragukan dokumen-dokumen untuk mendapatkan keringanan perpajakan tersebut juga belum tentu masih tersimpan oleh para korban.

 

“Untuk pulih dari bencana itu enggak mudah. Selain itu, belum tentu para korban memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan,” tambah Roni.

 

Sehubungan dengan bencana alam yang kerap terjadi di beberapa wilayah saat ini, Roni menilai pemerintah perlu memperjelas aturan penetapan kondisi force majeure atau kahar pada sektor perpajakan. Roni mengimbau pemerintah perlu memperjelas mengenai status bantuan tunai yang diterima korban tersebut apakah termasuk dalam objek pajak atau bukan.

 

Sebab, dia mengkhawatirkan terjadi perbedaan pendapat antara DJP dengan lembaga audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai status bantuan tersebut. “Jangan sampai nanti anggota DJP-nya yang kena BPK karena bantuan tunai itu dianggap sebagai objek pajak,” pungkas Roni.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua