Sabtu, 05 Januari 2019

Kemenkominfo Serahkan Hasil Pemeriksaan Hoaks 7 Kontainer Surat Suara ke Bareskrim

​​​​​​​Berbagai pihak berharap ada penegakan hukum terhadap kasus ini.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi risiko hukum penggunaan media sosial. BAS

Informasi palsu atau hoaks di media sosial mengenai7 kontainer surat suara Pemilihan Umum 2019 tercoblos tampaknya menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengidentifikasi dan menelusuri akun serta sebaran hoaks tersebut untuk mengetahui risiko pelanggaran hukum dari kasus ini.

 

Hasil pemeriksaan tersebut menunjukan kemunculan informasi dalam media sosial pertama kali terjadi tanggal 1 Januari 2019 pukul 23:35 WIB. Informasi tentang adanya 7 kontainer yang berisi surat suara yang belum tercoblos. Selanjutnya tersebar ke sejumlah akun dan menjadi bahan pemberitaan oleh media nasional.

 

Untuk menindaklanjuti pemeriksaaan kasus ini lebih dalam, Kemenkominfo telah menyerahkan hasil identifikasi dan temuan analisis kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri), pada Kamis (03/01/2019). Hasil pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan Mesin Artificial Immune System (AIS) atau pengais konten negatif dari Sub Direktorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Pengendalian Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo.

 

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu menjelaskan penyerahaan hasil pemeriksaan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama dengan kepolisian. Dia mengharapkan dengan penyerahan hasil pemeriksaan tersebut dapat membantu kepolisian mengusut kasus informasi hoaks tersebut.


 

Lebih lanjut, Ferdinandus mengimbau kepara masyarakat untuk lebih cermat menyaring informasi yang beredar di media sosial. Sebab, dia mengkhawatirkan masyarakat dapat dengan mudah menerima informasi hoaks tersebut sebagai kebenaran.

 

“Kementerian Kominfo mengimbau agar warganet dan seluruh pengguna aplikasi pesan instan tidak turut menyebarluaskan informasi hoaks dalam bentuk apapun. Jika ditemukan adanya indikasi informasi yang mengandung hoaks, warganet dapat melaporkanya melalui aduankonten.id atau akun @aduankonten,” jelas Ferdinandus, Sabtu (5/1/2019) dalam keterangan persnya.

 

Baca:

 

Harapan pengusutan terhadap kasus hoaks ini juga disampaikan berbagai kalangan. Salah satunya disampaikan Peneliti Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Fadli Ramdanil. Dia mengatakan isu hoaks surat suara tercoblos mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu sehingga dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara dan pengawas pemlu. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu didorong untuk memproses hukum para penyebar isu tersebut.

 

“Penegakan hukum menjadi penting, agar ada pembelajaran dan efek jera bagi semua pihak terhadap penyebaran informasi yang tidak benar, apalagi berkaitan dengan kontestasi pemilu,” ujar Fadli kepada Hukumonline, Jumat (4/1/2019).

 

Fadli juga mengimbau kepada semua pihak seperti peserta pemilu, tim kampanye dan relawanuntuk tidak menyampaikan informasi hoaks, fitnah, menimbulkan keresahan, apalagi menganggu dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu 2019.

 

Kemudian, dia juga mengajak masyarakat, pemilih, dan semua elemen bangsa untuk cermat dan berhati-hati dalam menerima dan menyebarluaskan informasi agar tidak terjadi penyebaran berita bohong yang berdampak buruk dan merusak terhadap proses penyelenggaraan pemilu.

 

Sebelumnya, langkah hukum terhadap kasus informasi hoaks ini juga telah ditempuh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua KPU Arief Budiman menegaskan langkah hukum ini ditempuh untuk menjaga suasana Pemilu tetap kondusif dan terbebas dari berita hoaks.

 

Dia berharap dari jalannya proses Pemilu hingga penetapan hasil Pemilu bisa berlangsung tanpa mengganggu ketenangan masyarakat. Selain itu ia juga berharap agar pelaku segera ditemukan oleh aparat. “Agar pelaku penyebar hoaks bisa segera ditangkap,” ujarnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua