Senin, 07 Januari 2019

Ini 5 RUU Target DPR di Masa Persidangan III Tahun 2018-2019

Meski dikejar target penyelesaian, Ketua DPR berharap, agar kualitas RUU hasil pembahasan DPR dan pemerintah serta DPD tetap terjaga.
Rofiq Hidayat
Suasana sidang paripurna DPR. Foto: RES

Rampung sudah masa reses DPR. Sejumlah pekerjaan rumah di tahun politik menjadi beban kerja yang mesti diselesaikan. Terutama, kerja-kerja di bidang legislasi. Pada pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019, DPR menargetkan 5 RUU yang selama ini sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019, dapat disahkan pada masa sidang.

 

“Kita targetkan  lima RUU dapat disahkan menjadi UU,” ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam pidato pembukaan masa persidangan III Tahun sidang 2018-2019 di Komplek Gedung Parlemen, Senin (7/1).

 

Pria yang disapa Bamsoet itu mengatakan, terdapat 33 RUU yang berstatus dalam pembahasan tingkat pertama dalam Prolegnas prioritas 2019. Seluruh RUU tersebut disepakati untuk dimasukkan kembali dalam Prolegnas 2019 untuk dilanjutkan pembahasannya hingga selesai.

 

Kelima RUU tersebut adalah RUU tentang Perkelapasawitan, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, RUU tentang Kebidanan. Keempatnya inisiatif DPR, dan RUU tentang Ekonomi Kreatif yang merupakan inisiatif DPD.

 

Pimpinan dewan berharap komitmen dan kerja keras dari berbagai pimpinan dan alat kelengkapan dewan, serta pemerintah dalam merampungkan pembahasan RUU yang telah ditetapkan dalam daftar Prolegnas prioritas untuk diselesaikan pada masa persidangan III. Ia mengingatkan kinerja legislasi DPR adalah kerja yang paling banyak mendapat sorotan dari masyarakat.

 

Bamsoet berjanji bakal terus mencari jalan keluar ketika terdapat hambatan dalam pembahasaan RUU, baik hambatan dari anggota dewan itu sendiri, fraksi maupun pemerintah. Bahkan pimpinan DPR, katanya, bakal mengawal dengan seksama atas pembahasan RUU.

 

Meski dikejar target penyelesaian, ia berharap, agar kualitas RUU hasil pembahasan DPR dan pemerintah serta DPD tetap terjaga. Jika kualitas tidak terjaga, maka bisa saja RUU yang telah disahkan malah bermuara diuji ke Mahkamah Konstitusi. “Kita sama sekali tidak menghendaki,  hanya karena ingin mengejar target, masalah kualitas pembahasan RUU lalu kita abaikan,” ujarnya.

 

Mantan Ketua Komisi III itu mengingatkan semua anggota dewan agar UU yang diamanatkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan amandemen hendaknya diprioritaskan. Antara lain seperti UU di  bidang pengelolaan sumber daya alam dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai batas minimal usia perkawinan.

 

“Kita juga mempunyai pekerjaan rumah untuk segera menyelesaikan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang banyak mendapat sorotan dari masyarakat,” ujar politisi Partai Golkar itu.

 

Baca:

 

Nasib RKUHP

Anggota Komisi III Arsul Sani mengamini pandangan Bamsoet. Menurutnya, RUU yang sudah masuk dalam tahap pembahasan tingkat pertama memiliki potensi untuk dapat diselesaikan. Hanya saja, memang perlu adanya komitmen antara DPR dan pemerintah dalam melakukan pembahasan, misalnya untuk selalu hadir saat pembahasan.

 

Sementara Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memang tidak masuk dalam target RUU yang dapat diselesaikan dalam masa persidangan III  Tahun sidang 2018-2019. Menurutnya RKUHP memang menjadi bahasan khusus di komisi hukum DPR tempatnya bernaung. Karenanya, Panja RKUHP dan pemerintah telah bertekad untuk menyelesaikannya dan menjadi RKUHP menjadi UU di 2019. DPR periode 2014-2019 masih menyisakan waktu 9 bulan ke depan.

 

“RUHP sebenarnya sudah kita tekadkan akan kita selesaikan. Jadi tidak perlu disebut lagi. Kita akan selesaikan di 2019,” pungkasnya.

 

Baca:

 

Pemetaan RUU

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Hukum (PSHK) Indonesia, Muhammad Nur Solikin menyarankan pembentuk UU perlu mengubah strategi pembuatan UU agar lebih efektif dan efisien. Misalnya, memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap setiap pembahasan UU. Selain itu, setiap alat kelengkapan dewan menentukan skala prioritas penyelesaian setiap RUU sesuai tingkat kebutuhan hukum masyarakat. “Jadi tentukan pembuatan RUU paling penting dan urgent dibanding RUU lain,” kata Solikin.

 

Menurut dia, idealnya masing-masing komisi mengusulkan 1 atau 2 RUU yang dapat dirampungkan pembahasannya hingga disahkan menjadi UU dalam kurun waktu satu tahun. Kemudian, ada keharusan pimpinan Badan Musyawarah (Bamus) dan masing-masing Fraksi melakukan pengetatan pengawasan terkait kedisiplinan anggota dewan untuk hadir dalam setiap pembahasan RUU.

 

Solikin meminta agar setiap komisi memetakan RUU yang paling urgent untuk dibahas dan disahkan menjadi UU. Tentunya, RUU yang memenuhi kriteria mendesak dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat luas secara langsung hingga berakhirnya DPR periode 2014-2019. Sementara RUU yang belum mendesakan dapat dikesampingkan terlebih dahulu.

 

Dia mencontohkan RUU yang sangat mendesak untuk dibahas dan disahkan yakni Revisi UU (RUU) No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dia beralasan RUU No.12/2011 merupakan “kunci” atau pintu masuk membenahi sistem dan manajemen legislasi di DPR, pemerintah pusat, dan daerah, mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan menjadi UU.

 

“RUU No. 12/2011 sangat penting, karena berkaitan dengan manajemen legislasi, yang selama ini banyak menemui kendala. Ini menjadi kuncinya ke depan untuk manajemen legislasi. Makanya RUU No.12/2011 segera didorong agar cepat selesai,” sarannya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua