Selasa, 08 Januari 2019

Advokat dari Kantor Hukum Lucas Disebut dalam Sidang Eks Bos Lippo Group

Salah satu saksi mengaku meminta rekomendasi kepada Oscar mengenai kantor hukum yang dapat menjadi kuasa hukum PT AAL untuk mengajukan PK ke PN Jakpus.
Aji Prasetyo
Eddy Sindoro saat diperiksa KPK. Foto: RES

"Saya lupa nama ini (kantor hukum) nya, tapi sama, saya minta referensi dari Pak Oscar dari kantor hukum Lucas," kalimat itu keluar dari mulut Wresti Kristian Hesti Susetyowati, bagian legal PT Artha Pratama Anugrah ketika menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (7/1).

 

Hesti bersama Presiden Direktur PT Paramount Enterprise Ervan Adi Nugroho, Vika Andreani (Sekretaris Ervan) dan Wawan Sulistyawan (staf Hesti) diminta keterangannya sebagai saksi dengan terdakwa mantan bos Lippo Group, Eddy Sindoro.

 

Hesti memang tidak menyebut secara spesifik siapa Oscar yang dimaksud. Tetapi jika menelusuri laman lucasshpartners.com di bagian lawyers maka yang muncul adalah nama Oscar Sagita selaku Managing Partners.

 

Referensi yang dimaksud Hesti yaitu pemilihan kantor hukum yang disebut Jaksa KPK Abdul Basir yaitu Cakra & Co selaku kuasa hukum PT Accross Asia Limited (AAL) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya kuasa hukum PT AAL adalah kantor hukum Marx & Co.

 

"Apakah kemudian Oscar sama, menyerahkan nama Law Firm Cakra & Co?" tanya Jaksa Basir.

 

Hesti awalnya mengaku lupa nama kantor hukum tersebut, namun ia merasa nama kantor hukum yang diajukan memang nama yang dimaksud. Meskipun begitu saat Jaksa Basir menyebutkan satu persatu nama personil kantor hukum Cakra & Co, ia mengaku tidak mengetahui secara rinci.

 

Hukumonline pun mengonfirmasi perihal rekomendasi tersebut kepada Oscar Sagita, namun ia membantahnya. "Tidak," kata Oscar melalu pesan WhatsApp. Namun saat ditanya apakah ia mengenal Hesti, hingga berita ini terbit, Oscar belum memberikan jawaban.

 

Baca:

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua