Selasa, 08 Januari 2019

Ahli: Pasal 74 UU TPPU dan Penjelasannya Saling Bertentangan

​​​​​​​Bukan hanya ada kontradiksi antara pasal dan penjelasan, namun lebih dari itu, dapat membawa ketidaktertiban dalam penegakan hukum.
Aida Mardatillah
Sidang Pleno MK. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan uji materi UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan ahli yakni Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Eddy O.S Hiariej.

 

Dalam keterangannya, Hiariej mengatakan, Pasal 74 dan penjelasan Pasal 74 UU TPPU saling bertentangan. Di satu sisi, penyidik tindak pidana asal tidak hanya Polri, melainkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lainnya sesuai dengan undang-undang sektoral masing-masing.

 

“Seperti tindak pidana di bidang kehutanan yang mana penyidiknya adalah polisi hutan atau tindak pidana di bidang perikanan yang penyidiknya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Angkatan Laut. Di sisi lain, penjelasan Pasal 74 membatasi penyidik tindak pidana asal hanya Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajhak dan Ditjen Bea dan Cukai. Maka, jelas Pasal 74 dengan penjelasannya saling bertentangan,” kata dia di Gedung MK, Jakarta, Senin (07/01).

 

Pasal 74 TPPU yang berbunyi, “Penyidikan tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini.”

 

Sedangkan penjelasan pasal tersebut berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”.

 

Untuk itu, ia menjelaskan,Pasal 74 UU TPPU dan penjelasannya tidak hanya persoalan kepastian hukum dalam pengertian ada kontradiksi antara pasal dan penjelasan. Namun lebih dari itu, akan membawa ketidaktertiban dalam penegakan hukum.

 

Sebab, lanjutnya, secara teknis yuridis jika terjadi kejahatan di bidang kehutanan atau perikanan sebagai tindak pidana asal pencucian uang, penyidikannya dianggap tidak sah jika dilakukan oleh PPNS kedua instansi tersebut karena legalitas mereka sebagai PPNS tidak diakui oleh penjelasan Pasal 74 UU TPPU.

 

Baca:

 

Sementara itu, Hiariej menjelaskan Pasal 2 UU TPPU menyebutkan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang dan seterusnya.

 

Pada kenyataannya, kata Hiariej, tidak semua kejahatan bermotif ekonomi disebut secara expressive verbis dalam pasal a quo. Ketentuan pasal a quo yang tidak limitatif terdapat dalam huruf z yang berbunyi, “Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”. Interpretasi historis terhadap angka “4 tahun” semata-mata hanya mengikuti Convention of Transnational Organized Crime yang menjustifikasi bahwa kejahatan yang diancam dengan pidana 4 tahun atau lebih sebagai serious crime.

 

“Artinya, ukuran 4 tahun tersebut lebih pada keseriusan tingkat kejahatan dan bukan pada motif ekonomi sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” ujar Eddy kepada majelis hakim yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman.

 

Dalam persidangan juga dihadirkan sejumlah Saksi Pihak Terkait. Salah seorang saksi adalah Arief Indra Kusuma Adhi Kasubdit Penyidikan Dit. Penanganan Pelanggaran, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan  Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Dijelaskan Arief, Pasal 2 huruf y UU TPPU menyebutkan salah satu hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kelautan dan perikanan, namun PPNS Perikanan tidak disebutkan sebagai Penyidik TPPU.

 

Ditambahkan Arief, Pasal 3, 4 dan 5 UU TPPU juga menyebutkan adanya perbuatan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana di bidang perikanan seperti mentransfer, menempatkan, membelanjakan. Juga adanya perbuatan terdakwa yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari tindak pidana di bidang perikanan.

 

Hal lainnya, Arief menerangkan soal pendekatan multidoor system di bidang kelautan dan perikanan. Pendekatan multidoor adalah pendekatan penegakan hukum atas rangkaian, gabungan tindak pidana terkait kejahatan di bidang kelautan dan perikanan yang mengandalkan berbagai peraturan perundang-undangan. “Pendekatan multidoor merupakan bentuk terobosan hukum yang mendobrak penggunana rezim hukum tunggal,” tegas Arief.

 

Diketahui, Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI), Yayasan Auriga Nusantara, Charles Simabura, Oce Madril dan Abdul Fickar Hadjar selaku Pemohon menguji Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU. (Baca juga: Dua Pasal TPPU Minta Ditafsirkan Seperti Ini)

 

Kuasa Hukum Para Pemohon, Feri Amsari menilai Pasal 2 ayat (1) huruf z telah menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum. Sebab, pasal itu memberikan batasan tindak pidana lain yang ancaman pidanannya 4 tahun atau lebih. Padahal, terdapat tindak pidana asal lain yang ancamannya di bawah 4 tahun dan melibatkan harta kekayaan atau aset dalam jumlah besar, dan terdapat indikasi kuat adanya upaya-upaya menyembunyikan, menyamarkan hasil tindak pidana sebagai modus TPPU.

 

Serta, lanjutnya, Penjelasan Pasal 74 menimbulkan ketidakpastian hukum karena berbeda dengan norma Pasal 74 UU TPPU itu sendiri, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua