Selasa, 08 Januari 2019

Poin-poin Penting Aturan Baru Equity Crowdfunding

Equity crowdfunding diharapkan menjadi alternatif pembiayaan bagi para pelaku usaha kecil dan startup company.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: HGW

Perkembangan jasa keuangan berbasis teknologi informasi atau financial tecnology (fintech) semakin masif penggunaannya sebagai alternatif pembiayaan usaha saat ini. Tidak hanya layanan jasa pinjam meminjam uang atau peer to peer lending (P2P), tapi juga layanan urun dana atau equity crowdfunding semakin diminati masyarakat.

 

Atas kondisi tersebut, akhirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis peraturan equity crowdfunding pada awal tahun ini. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).

 

Terbitnya aturan ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi para pihak yang terlibat dalam industri ini. Selain itu, aturan ini juga diharapkan dapat mengembangkan industri equity crowdfunding sebagai pembiayaan alternatif bagi dunia usaha sekaligus media investasi bagi masyarakat yang berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

 

Equity crowdfunding adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Singkatnya, praktik bisnis ini sama dengan saat perusahaan sedang mencari pendanaan publik melalui penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

 

Sumber: OJK

 

Hanya saja, kegiatan equity crowdfunding ini tidak perlu meminta persetujuan OJK terlebih dahulu dalam setiap penawaran sahamnya kepada publik. Sehingga, equity crowdfunding dianggap jauh lebih efesien dan fleksibel bagi badan usaha yang membutuhkan penambahan modal melalui penawaran saham.

 

Aturan ini mengatur jangka waktu penawaran saham yang dilakukan penerbit paling lama 12 bulan. Kemudian, total dana yang dihimpun melalui penawaran saham paling banyak Rp 10 miliar.

 

Beleid ini juga membagi pelaku yang terlibat dalam kegiatan bisnis equity crowdfunding menjadi tiga pihak yaitu penyelenggara, penerbit saham dan pemodal. Terdapat ketentuan khusus yang harus dipenuhi para pihak tersebut dapat terlibat dalam kegiatan layanan urun dana ini.

 

Bagi penyelenggara atau perusahaan fintech equity crowdfunding harus memiliki izin dari OJK. Penyelenggara harus berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Penyelenggara juga harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp2,5 miliar saat mengajukan permohonan perizinan.

 

Dari sisi penerbit, aturan ini mengharuskan penerbit berbentuk perseroan terbatas (PT). Penerbit bukan perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi. Kemudian, penerbit juga bukan perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka dengan kekayaan lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan. Penerbit wajib mencatatkan kepemilikan saham pemodal dalam daftar pemegang saham.

 

Sementara itu, kriteria pemodal dalam aturan ini mewajibkan berpenghasilan sampai dengan Rp 500 juta per tahun dan dapat membeli saham sebesar 5% dari penghasilan per tahun. Sedangkan, setiap pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp 500 juta per tahun dapat membeli saham paling banyak sebesar 10% dari penghasilan per tahun. Pemodal juga wajib memiliki badan hukum dan mempunyai pengalaman berinvestasi di pasar modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening efek paling sedikit 2 tahun sebelum penawaran saham.

 

Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot menjelaskan aturan ini memberi kejelasan hukum bagi pelaku usaha pemula yang ingin berkontribusi menyediakan alternatif sumber pendanaan dari masyarakat pemodal berbasis ekuitas (saham) dengan memanfaatkan teknologi informasi.

 

“Intinya, equity crowdfunding merupakan sistem platform yang dibuat dan dikelola oleh penyelenggara. Platform tersebut dapat digunakan oleh perusahaan penerbit untuk menawarkan efek berupa saham kepada pembeli atau investor,” kata Sekar kepada hukumonline, Selasa (8/1).

 

Manfaat Equity Crowdfunding

Sumber: OJK

 

Selain itu, Sekar menambahkan data dan informasi penting terkait profile start-up company, seperti aspek legal, disclosure, serta profil risiko wajib disediakan dalam website penyelenggara. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan untuk memberi informasi kepada para calon pemodal, sebelum pemodal memutuskan untuk berinvestasi dengan cara membeli saham dari start-up company tersebut.

 

“Untuk memantau kinerja dan risiko investasinya, pemodal dapat memperoleh informasi secara berkala melalui publikasi informasi berkala yang dilakukan start-up company dalam situs web,” jelas Sekar.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua