Selasa, 08 January 2019

Akun Twitter 'Juarai' Konten Negatif di Media Sosial

Hingga Desember 2018, Kemenkominfo mencatat pelaporan konten negatif di twitter sebanyak 531.304.
M. Agus Yozami
Logo twitter. Foto: twitter.com

Hasil pantauan Kementerian Komunikasi dan Informatika, akun twitter paling banyak dilaporkan warganet. Data sampai pada Desember 2018 dari Subdirektorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Pengendalian Ditjen Apliikasi Informatika Kementerian Kominfo menunjukkan pelaporan konten negatif di twitter sebanyak 531.304.

 

Sementara facebook dan instagram dilaporan sebanyak 11.740 kali karena dinilai warganet mengandung konten negatif. Adapun Youtube dan google dilaporkan sebanyak 3.287 kali. Sementara situs file sharing dilaporkan sebanyak 532 kali.

 

Adapun aplikasi layanan pesan instan, terbanyak dilaporkan melalui kanal aduankonten adalah telegram sebanyak 614 laporan. Sementara LINE dan BBM masing-masing 19 dan 10 kali. Total keseluruhan laporan warganet mengenai konten negatif di media sosial sampai dengan tahun 2018 sebanyak 547.506 laporan.

 

Sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat 12 kelompok konten yang dikategorikan sebagai konten negatif.

 

Sumber: Kemenkominfo

 

Kategori konten negatif itu antara lain: pornografi/pornografi anak; perjudian; pemerasan; penipuan; kekerasan/kekerasan anak; fitnah/pencemaran nama baik; pelanggaran kekayaan intelektual; produk dengan aturan khusus; provokasi sara; berita bohong; terorisme/radikalisme; serta informasi/dokumen elektronik melanggar undang-undang lainnya.  

 

Sampai dengan akhir tahun 2018, penanganan konten negatif total sebanyak 984.441 konten. Angka itu termasuk yang dilaporkan dalam bentuk website. Berdasarkan kategori konten tiga terbanyak konten yang paling banyak ditangani adalah pornografi, perjudian dan penipuan. 

 

“Konten pornografi sebanyak 898.108, sementara perjudian sebanyak 78.698 dan konten yang penipuan 5.889,” kata Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, seperti dilansir situs Kemenkominfo, Selasa (8/1).

 

Adapun konten lain secara lengkap terlampir sebagai berikut:

 

Sumber: Kemenkominfo

 

Lebih jauh, Kementerian Kominfo mengimbau warganet untuk melaporkan konten internet dan media soaial yang diduga mengandung konten negatif melalui saluran pengaduan konten twitter @aduankonten, aduankonten.id dan nomor WA 08119224545.

 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo, Ahmad Ramli, mengatakan bahwa pemerintah tidak membatasi hak berekspresi untuk menggunakan media sosial, melainkan hanya mengawasi konten informasi yang mencemarkan nama baik, pornografi maupun kebohongan yang merugikan publik.  Hal tersebut disampaikannya pada forum Festival Media Digital Pemerintah yang diselenggarakan KPK, di Jakarta, Rabu (5/12) lalu. 

 

Menanggapi keluhan masyarakat menyoal peran pengawasan pelanggaran yang dilakukan oleh industri media digital, Dirjen Ramli menyarakan kewenangan Kementerian Kominfo dilatari amanat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

 

"Tugas pengawasan itu adalah tugas dari dewan Pers. Sementara kewenangan Kemenkominfo adalah terkait dengan pengawasan konten berdasarkan UU ITE, misalnya konten yang berkaitan dengan pornografi atau melanggar hak cipta," ujar Ramli seperti dilansir situs Kemenkominfo.

 

(Baca Juga: Daftar Konten Hoax yang Curi Perhatian Publik di 2018)

 

Menurut Dirjen PPI, jika terdapat ujaran kebencian, berita-berita fitnah atau yang berkonotasi melanggar ketentuan, maka Kemenkominfo berhak menerima aduan masyarakat. "Di luar ketentuan itu, selebihnya orang bebas berekspresi, tidak boleh dilarang karena kebebasan pers itu kebebasan yang harus kita jalankan. Hal itu menjadi kontrol untuk siapapun," ucap Ramli.

 

Ramli mengungkapkan, Kementerian Kominfo memiliki program untuk pengawasan konten media sosial yaitu Twitter, Facebook dan Instagram sebab dinilai kerap terjadi kebohongan publik.

 

"Program ini memberikan infrastruktur yang sangat baik kepada setiap orang dalam melakukan apapun, baik dalam bentuk deseminasi maupun setiap individu," ujar Ramli 

 

Melalui pengawasan itu, Ramli berharap, masyarakat tidak melakukan pelanggaran konten negatif di media digital saat ini, seperti pornografi, pencemaran nama baik dan lain-lain.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua